Menanggapi Berbagai Komentar Terhadap Maskapai Garuda Indonesia

    0
    Panglima TNI bersama Marsekal Muda TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen
    Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ke-7 di Dunia

    Menanapi Berbagai Komentar Terhadap Maskapai Garuda Indonesia

     

    Indonesiannews.co/Jakarta, 4/5/2018. Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), melalui Vice President Marsda TNI H.Juwono Kolbioen, memberikan komentar dan informasi dari sudut pandang yang lebih luas dan telah melalui penelitian serta pengalaman bertahun-tahun, yang berkaitan dengan PT.Garuda Indonesia (BUMN), pada kondisi dunia penerbangan di Indonesia secara umum.

    Dapat diketahui sejak tahun 2001 Indonesia telah keluar dari keanggotaan pada “Council Parts III ICAO”.  Salah satu penyebab Indonesia tidak menjadi anggota “Council Parts III ICAO”, adalah terjadinya masalah pada “Compliance” terhadap “AVIATION REGULATION” dan penilaian yang buruk terhadap “Penegakkan Keselamatan Penerbangan”.. Dan ternyata upaya untuk “memperbaiki” diri tidak dilakukan dengan benar, bahkan kondisi yang telah tercipta semakin memburuk, hingga pada tahun 2007 Indonesia dinyatakan masuk “Katagori II FAA”;  dengan kata lain, menjadi tidak “COMPLY” dengan regulation dan tidak memenuhi “Standard Minimal Keselamatan Terbang”.

    Sebagai Organisasi Penerbangan dunia atau yang dikenal dengan nama  “ICAO” , tentu memiliki jaringan komunikasi yang baik di seluruh dunia terutama negara-negara yang telah menjadi anggotanya (191 negara), sehingga berita penerbangan baik accident atau kemajuan technology apapun dapat dengan cepat, lengkap dan mudah diterima oleh seluruh negara anggota ICAO”.  Hal ini menciptakan “Image” atau citra penerbangan Indonesia di mata dunia Internasional, baik ataupun buruk.

    Pada negara di ASEAN, Indonesia menempati peringkat paling bawah. Maskapai penerbangan Indonesia, dengan kode penerbangan;  PK -……. “dilarang masuk ke ruang udara negara negara Eropa dan juga Amerika dan yang sangat memprihatinkan adalah; warganegara dari berbagai negara pun “dilarang melalui negaranya masing-masing untuk menggunakan maskapai penerbangan Indonesia”.

    Tahun 2014, ICAO melalui USOAP melakukan audit terhadap 8 parameter penerbangan di Indonesia, hasil dari Nilai Audit terhadap 8 parameter di Indonesia secara keseluruhan berada dibawah rata-rata dunia. Kembali ICAO memberikan waktu selama 2 tahun untuk perbaikan, dan pada tahun 2016 dilakukan audit atau verifikasi kembali, akan tetapi Indonesia belum dapat memenuhi kriteria yang sesuai nilai ICAO dengan kata lain hasilnya “tetap buruk”,  nilai seluruh parameter masih dibawah rata rata dunia.

    Hal ini tentu menjadi perhatian dunia internasional,  yang mengakibatkan Citra penerbangan Indonesia semakin terpuruk di mata dunia Internasional.  Keterpurukan itu terbukti pada saat Konggres ICAO ke 39, bulan September/Oktober 2016.  Disaat Indonesia mengajukan diri “agar dapat duduk kembali sebagai anggota council parts III ICAO”, anggota ICAO harus melakukan voting terhadap 14 negara dan hasil yang didapat, Indonesia hanya mendapatkan 96 suara dari 191 negara anggota ICAO. Tentu hal ini sangat mengecewakan dan memalukan. Voting yang  dilakukan terhadap 14 negara, dan Indonesia mendapatkan nilai yang cukup rendah. Ini merupakan bukti, bahwa image penerbangan di Indonesia belum layak di pandang dunia Internasional.

    Akan tetapi, upaya perbaikan terus dilakukan, dan pada bulan Agustus 2016 Indonesia telah berhasil masuk Katagori I dan dari hasil audit USOAP tahun 2017 , Indonesia juga telah berhasil memperbaiki posisi sehingga tidak menjadi yang paling bawah di ASEAN.  Namun untuk membangun kembali IMAGE, tentunya membutuhkan waktu.

    Maka, berdasarkan pemahaman yang telah disampaikan, kiranya kita dapat membayangkan dengan “image” seperti ini, apakah Garuda Indonesia mampu dan layak untuk melakukan penerbangan internasional..???

     

    (YN / indonesiannews.co-Jakarta)

    Sudah Saatnya KPK “ikut” Mengaudit Keuangan PT.GA (BUMN)

      0

      Sudah Saatnya KPK  “ikut” Mengaudit Keuangan PT.GA (BUMN)

      Solusi; Ancaman

      Ancaman Mogok Kerja Pilot dan Karyawan PT.Garuda Indonesia

      Mogok Kerja Pilot dan Karyawan PT.Garuda Indonesia

       

      Indonesiannews.co/Jakarta, 3/5/2018. Indonesia Aviation and Aerospace Watch, menghimbau:  “Kiranya Pemerintah dapat membina bidang Keudaraan dan penerbangan dengan lebih profesional. Agar tidak terjadinya polemik berkepanjangan dalam management Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kerugian yang semakin besar, sebagai badan usaha yang seharusnya memberikan keuntungan bagi pemerintah (dalam hal ini PT.Garuda Indonesia)”.

       

      Aksi Pilot dan Karyawan, yang menuntut pergantian Direksi PT.Garuda Indonesia, yang ditayangkan pada stasiun TV One, pukul 05.38 wib, program berita Kabar Pagi. Merupakan salah satu bukti bahwa pembinaan bidang keudaraan dan penerbangan di negeri kita, tidak dilakukan secara “PROFESIONAL”  atau dapat dikatakan “Management Asal-Asalan”, tegas Juwono Kolbioen  mantan Direktur PT.Indonesia Air Transport Tbk.

       

      Jika hal ini ada kaitannya dengan strategi negara tetangga dalam melaksanakan POLICY “ASEAN Single Aviation Market” ,  yang dapat “DIDUGA” menghendaki maskapai-maskapai penerbangan nasional Indonesia lumpuh (karena sudah sebagian terjadi) sehingga memungkinkan dapat diambil alih oleh pihak “asing”. Maka dapat diduga telah terjadi mata rantai “KORUPSI” yang sudah sulit untuk diputuskan atau dihentikan. Mungkin sudah saatnya KPK masuk untuk mengaudit keuangan PT.Garuda Indonesia (sebagai BUMN).

       

      Perlu diingat bahwa “Passanger Domestik (dalam negeri)” dari Indonesia, dalam setahun dapat mencapai lebih dari 100 juta penumpang pesawat dan selalu bertambah pada setiap tahunnya.  Jika rata-rata per-orang membayar $ 50 US /penumpang pesawat , maka akan terkumpul nominal  “Rp 56 Trilyun/tahun”.

      “Suatu keuntungan yang menggiurkan, dan keuntungan besar bagi negara asing (negara tetangga),  untuk ikut menikmati kekayaan Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki 233 Bandara, dan 31 diantaranya Bandara Internasional”, tutup Vice President Indonesia Aviation and Aerospace Watch, Marsda TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.

       

      (YN / indonesiannews.co-Jakarta)

      Menanggapi permintaan Menteri Rini kepada GA Indonesia untuk menutup Rute Jakarta-London

      0
      Marsda TNI (Purn) Subandi Parto.,SH., MH., MBA.
      Indonesia Aviation and Aerospace Watch, Ikatan Pilot Indonesia, Pemprov.DKI, dan Kementerian Pertahanan RI.

      Menanggapi permintaan Menteri Rini kepada GA Indonesia untuk menutup Rute Jakarta-London

       

      Indonesiannews.co/  Jakarta, 22 April 2018. Indonesia Aviation and Aerospace Watch sebagai pemerhati Penerbangan yang dikelola oleh petinggi AU (Purn) maupun mantan pejabat teras Kementerian Perhubungan, memberikan tanggapan dan pernyataan atas permintaan Menteri Rini tentang penutupan Rute Jakarta-London,  karena dianggap kurang menguntungkan.

      Suatu hal yang klise jika penerbangan Internasional ditutup, mengingat London adalah negara besar yang sangat diperhitungkan keberadaannya, baik untuk kemajuan pendidikan maupun perekonomian. Jika Rute penerbangan Jakarta-London tersebut ditutup, tidak menutup kemungkinan akan menghambat berbagai faktor ekonomi, baik personal bisnis maupun global bisnis yang telah berlangsung. Hal ini malah akan menguntungkan maskapai penerbangan asing dan swasta lainnya, karena merupakan peluang bagus dalam menambah Rute penerbangan.

      Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, Sh.,MH.,MBA., mengatakan: ” Bukan karena Rute nya yang tidak memberikan keuntungan, tetapi prilaku “KORUPSI” yang membuat tidak terlihatnya keuntungan yang sebenarnya”.

      Kami, Indonesia Aviation and Aerospace Watch, dan saya; Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, Sh.,MH.,MBA., (Mantan Kadiskumau, Mantan Oditur Jenderal, dll), menyampaikan dan menghimbau agar Dirut GA-Indonesia di “GANTI” , dan Kami; Indonesia Aviation and Aerospace Watch; saya pribadi siap membantu perkembangan kemajuan GA-Indonesia, dan jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak ada perkembangan membaik siap mengundurkan diri”,  tandas Marda Subandi.

      (YN/indonesiannews.co-Jakarta)

      Singapura Memiliki “Military Airspace” di Kepulauan Indonesia

        0

        Singapura Memiliki “Military Airspace” di Pulau Indonesia

        Batas Ruang Udara Kedaulatan yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia

        Setoran Maskapai “RANS Charge” dari CAAS Singapura ke PT. Angkasa Pura

          0
          Batas Ruang Udara Kedaulatan yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia
          Sector A Rans Charges

          Setoran Maskapai “RANS Charge” dari CAAS Singapura ke PT. Angkasa Pura

           

          Indonesiannews.co/ Jakarta, 2 Januari 2018. Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, melalui Organisasi; Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), sebagai Vice President; menyuarakan bahwa: “Perjanjian realignment FIR Jakarta dengan FIR Singapura yang ditandatangani pada tahun 1995 belum memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan, belum disahkan oleh ICAO (sesuai Pasal10b), yang artinya; ‘Penandatanganan pada tahun 1995 belum efektif berlaku'”.

          Akan tetapi “Pendelegasian Tetap Dilanjutkan”,  dalam bentuk  “Minutes of Discussion (MoD)”  antara Dirjen Hubud dan Civil Aviation Authority of Singapura (CAAS) sebagai Pemegang Otoritas Penerbangan Sipil  Singapura.

          Hal  tersebut  dilakukan semata-mata hanya bertujuan untuk “Memperoleh Penerimaan Setoran RANS Charge” dari CAAS Singapura pada sektor “A”.  Walaupun, perjanjian dalam bentuk MoD tersebut sangat “lemah” karena belum disahkan dengan Undang-Undang  RI atau Keppres/Perpres, juga tidak mengatur aspek “Akuntabilitas” berupa “Pelaporan” dan “Verifikasi”, serta “Refiew” secara berkala ataupun “Audit”.

          “Satu hal yang harus diperhitungkan Indonesia adalah tanggungjawab pihak Indonesia apabila terjadi Accident di ruang udara yang didelegasikan kepada Singapura, dan faktor penyebabnya, melalui kesalahan ATS Singapura.

          Indonesia sebagai penerima Setoran RANS Charge dari Sector  “A”,  tentunya akan dituntut pertanggungjawaban untuk setiap masalah yang diakibatkan kesalahan ATS Singapura. Tuntutan pertanggungjawaban dapat melalui Maskapai Penerbangan, Operator Penerbangan, dan Pihak Korban.  Pada Penerbangan Internasional Claim Ganti Rugi untuk korban atau keluarga korban , tidak memiliki ketentuan yang baku dan tentu akan sangat membebani Indonesia”, lanjut Marsma (Purn) Juwono Kolbioen.

          Oleh sebab itu, kami; “Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), menyuarakan agar  realignment FIR Singapura dapat direalisasikan dengan segera, karena hal tersebut akan lebih baik bagi Indonesia, baik dalam Devisa bagi Negara dan juga karena perjanjian tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang pasti”, tegas Marsma (Purn) Juwono Kolbioen.

          Suatu hal yang sangat menarik adalah; Setiap tahun, Indonesia melalui PT.Angkasa Pura menerima setoran uang sebesar kurang lebih $ 5 juta/thn (selama bertahun-tahun hingga saat ini), sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

           

           

          (JK/YN; indonesiannews.co, Jakarta)

          Pemerintah Harus Merevisi Peraturan Kementerian

            0
            Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ke-7 di Dunia
            Sector A Rans Charges

            Pemerintah Harus Merevisi  Peraturan Kementerian

             

            Indonesiannews.co/Jakarta, 2 Januari 2018. Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), sebagai organisasi NGO telah melakukan berbagai proses untuk penelitian dalam kepedulian nya di dunia Penerbangan, baik secara regulator dan kebijakan pemerintah, serta peraturan pemerintah yang tertuang dalam UU atau pun Keppres.

            Seperti kita ketahui, kemerdekaan yang di raih Indonesia pada tahun 1945; diraih dengan keringat, darah dan air mata. Kemerdekaan menyisakan tanggung jawab dan amanat besar bagi segenap warga negara Republik Indonesia khususnya “pemimpin/pemerintah” untuk mengisi kemerdekaan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat. Karena tanpa berdaulat, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara merdeka / berdaulat atas negaranya. Perlu di pahami makna dari berdaulat adalah; “Kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayah nya tanpa campur tangan pemerintah dari negara lain”.

            Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, dan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia)

            Indonesia memiliki Wilayah Kedaulatan Udara berpotensi Nasional yang luar biasa, dengan luas wilayah Udara 5.193.250 km2, hal ini menempatkan Indonesia masuk dalam urutan ke-7 setelah Rusia, USA, China, Brazil dan Australia.

            Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) memiliki lebih dari  17.000  pulau, dan memiliki  714  suku bangsa serta memiliki  1.300 bahasa daerah namun tetap satu, didalam Bhineka Tunggal Eka.

            Serta memiliki Luas Wilayah Udara sebesar 52% lebih besar dibandingkan dengan total Luas Wilayah Udara se-ASEAN, dengan keterangan sebagai berikut:
            1.  Memiliki 247 rute udara Domestik yang menghubungkan 125 kota,
            2. Memiliki 57 rute udara Internasional yang menghubungkan 25 kota di 13 negara,
            3. Memiliki 233 bandara yang terdiri atas 31 bandara berstatus Internasional dan 202 bandara berstatus Domestik.

            Akan tetapi, kedaulatan negara di udara masih menghadapi masalah. Hal ini dinyatakan dengan fakta bahwa Indonesia hanya menguasai secara “de jure” diatas kertas, dan “de facto” sebagian wilayah kedaulatan yang bernilai sangat strategis, yaitu di kawasan Kepulauan Riau, Batam dan Natuna.  Kedaulatan Ruang Udara dikuasai / dikontrol oleh Singapura, dan hal ini telah berlangsung selama 72 tahun (sampai saat berita itu ditulis).

            Hal tersebut juga telah bertentangan dengan;
            1. UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (penjabaran Pasal 20, Pasal 21, & Pasal 25A UUD 45),
            2. UU Nomor 17 tahun 1985, tentang Ratifikasi UNCLOS,
            3. UU Nomor 1 tahun 2009, Pasal 6; Wilayah Udara adalah Kekayaan Nasional yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa & negara,
            4. Pasal 1, 3, 28 dan 68 Konvensi Chicago 1944.

            Perlu-nya perhatian dan penanganan khusus pada bidang Keudaraan dan Penerbangan di Pemerintahan. Pada bagan terlampir dapat diperhatikan bahwa; Bidang Keudaraan dan Bidang Penerbangan hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Direktorat (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) pada Kementerian Perhubungan, dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Suatu hal yang ironis, mengingat Luas Udara Kedaulatan Indonesia yang sangat luas, dan tercatat menempati urutan ke-7 terluas di Dunia, hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Dirjen pada Instansi Kementerian Perhubungan. Hal ini dapat mengalami halangan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan Bidang Keudaraan dan Bidang Penerbangan baik Sipil maupun Militer.

            Hal ini berkaitan dengan bea masuk yang diatur dalam RANS Fee. Dan menjadi pertanyaan adalah; Indonesia memiliki 3 sektor RANS Charge fee (Sektor A,  Sektor B dan Sektor C), akan tetapi, hanya Sektor A yang ditarik bea masuk (RANS Charge fee),  dengan alasan masih harus ada pembahasan tindak lanjut dengan pihak-pihak tertentu. Dan ternyata sudah 21 tahun pembahasan tidak juga selesai,  berapa besarkah kerugian negara, dan siapa yang harus bertanggungjawab? Karena hal ini berkaitan dengan PNBP, dan pertanggungjawaban pengelolaannya.

            Batas Ruang Udara Kedaulatan yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia

             

            (YN; indonesiannews.co, Jakarta)

            Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), NGO Penerbangan

              0

              Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), NGO Penerbangan

              Capt.Soenaryo Yosopratomo; President Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW)

              Indonesiannews.co/ Jakarta,31 Januari 2018.  Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), yang pimpin oleh President IAAW;  Capt.Soenaryo Yosopratomo (Mantan Dirjen Hubud), PV IAAW; Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, Marsda (Purn) Subandi Parto SH,MBA., Marsma (Purn) Sjeifulloh, S.IP., Marsdya (Purn) Wresniwiro, Marsma (Purn) Mahadi SW, Yohana Nency.

              Mengucapkan terimakasih kepada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; yang melalui Fakultas Hukum telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan tema: “Realisasi dan Persiapan Implementasi Percepatan Realignment – Flight Information Region dari Singapura kepada Indonesia” (31/01/18), pkl. 09.00 wib.  Diketuai oleh bapak Prof.DR.IBR.Supancana, beserta team Fakultas Hukum (Dekan Fakultas Hukum; ibu Dr. Yanti Fristikawati, SH.,M.Hum., Stephanus Desi P. SH.,M.Hum., Paulus Wisnu Yudoprakoso, SH.MH., serta para sahabat di Unika Atma Jaya yang tidak dapat kami sebut satu persatu.   Kami,  atas nama INDONESIA AVIATION AND AEROSPACE WATCH  (IAAW), bersama ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan  terima kasih yang tidak terhingga kepada Unika Atmajaya, yang telah mengajak serta IAAW sebagai Nara Sumber. Kiranya semua yang kita lakukan bersama, dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan negara dan bangsa tercinta ini.
              Dalam kesempatan ini saya ingin meyampaikan bahwa permasalahan  di bidang Avation di Indonesia cukup banyak dan  sangat kompleks, kondisi tersebut disamping sangat merugikan apabila ditinjau dari segi ekonomi dan busines, namun juga mengakibatkan berkembangnya potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Yang sangat memprihatinkan permasalahan Aviation ini kurang mendapatkan perhatian sebagaimana  seharusnya, hal tersebut diperkirakan kurangnya sosialisasi pengetahuan praktisi di bidang Aviation untuk pemahaman bahwa Aviation merupakan peluang besar untuk negara dalam meningkatkan devisa demi kemajuan negara.
              Berkaitan dengan hal tersebut, kami berharap Unika Atmajaya dapat menjadi pelopor dari sektor pendidikan untuk menunjang sosialisasi informasi dalam berbagai permasalahan di bidang Avation yang terjadi di negeri ini, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki.
              Melalui tenaga ahli di bidang penerbangan; Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,  memiliki kemampuan dalam hal tersebut, keberadaan Bpk.Prof.DR.IBR.Supancana, beserta para tenaga ahli pada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, sangat mendukung dan membantu kami, Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) sebagai NGO dalam penerbangan di Indonesia.

               

               

              Prof.DR.IBR.Supancana, Marsda (Purn) Subandi Parto SH,MBA., Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, Stephanus Desi P. SH.,M.Hum.

               

              (YN; indonesiannews.co, Jakarta)

              Kedaulatan Negara di Ruang Udara Republik Indonesia

                0

                 

                Kedaulatan Negara di Ruang Udara Republik Indonesia

                Prof.DR.IBR.Supancana, Direktur Airnav; Wisnu Daryono, Marsda (Purn) Subandi Parto SH,MBA., Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, Stephanus Desi P. SH.,M.Hum.

                Indonesiannews.co/ Jakarta, 31 Januari 2018.  Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan tema: “Realisasi dan Persiapan Implementasi Percepatan Realignment – Flight Information Region dari Singapura kepada Indonesia” (31/01/18), pkl. 09.00 wib. Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), sebagai narasumber dihadiri oleh: Capt.Soenaryo Yosopratomo (Mantan Dirjen Hubud), Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, Marsda (Purn) Subandi Parto SH,MBA., Marsma (Purn) Sjeifulloh, S.IP., Marsdya (Purn) Wresniwiro, Marsma (Purn) Mahadi SW, Yohana Nency.

                Dan tampil sebagai pembicara lainnya; Bapak Direktur Wisnu Daryono, sebagai narasumber dari  AirNav Indonesia. Serta sebagai penanggap; Marsda TNI (Purn) Kusnadi Kardi dan Ridha Aditya Nugraha, SH.,LLM., dari Universitas Prasetiya Mulya.
                FGD tersebut dihadiri dari beberapa institusi pemerintah, antara lain; Kementerian Perhubungan (Ir.Yudhi Sari Sitompul, MM), Kementerian Pertahanan (Kolonel Waskita Adhi), Kementerian Luar Negeri (Irwan Datulangi), Kementerian Dalam Negeri (Robert Simbolon), Purnawirawan TNI Angkatan Udara, LSM dan Research Institutions (Air Power Center Indonesia, Indonesia Aviation and Aerospace Watch, Masyarakat Hukum Udara), Akademisi (Atma Jaya Studies on Aviation, Outer Space and Cyber Law; Universitas Prasetya Mulya), serta kalangan Media/Pers.

                Prof.DR.IBR.Supancana, sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, mengatakan; “FGD Realisasi dan Persiapan Implementasi Percepatan Realignment Flight Information Region (FIR) adalah menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan realignment FIR Wilayah A,B,C”.
                “Kita ketahui bahwa pada tanggal 8 September 2015: Presiden RI, Ir.Joko Widodo, telah menginstruksikan percepatan realignment FIR di wilayah A,B,C pada tahun 2019, lebih cepat 5 tahun dari batas akhir yang diamanatkan terdahulu oleh UU no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan”, lanjut Prof.DR.IBR.Supancana.

                Instruksi Presiden tersebut diperkuat dengan Pernyataan Panglima TNI; Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip.  pada saat Rapat Pimpinan, di Kementerian Pertahanan pada tanggal 11 Januari 2018 dan juga Pernyataan KASAU; Marsekal Madya Yuyu Sutisna, di saat pelantikan / SERTIJAB KASAU.

                Diharapkan melalui FGD ini dapat menjadi pembelajaran dari kegagalan-kegagalan yang lalu dalam pencapaian percepatan realignment karena beberapa faktor, antara lain; standar keselamatan penerbangan (keterlambatan meningkatkan standar keselamatan penerbangan), keanggotaan di ICAO Council, ketidaksamaan persepsi, lemahnya koordinasi dan kesiapan infrastruktur,  kemampuan politik diplomasi, pendekatan yang lebih komprehensif, penguatan aspek hukum dan regulasi, koordinasi, serta kejelasan integrated roadmap dan time-line-nya. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menunjang percepatan realignment pada tahun 2019.

                Dan tidak memperdebatkan perbedaan penafsiran tentang apakah pengelolaan FIR merupakan murni masalah teknis-operasional atau terkait dengan masalah kedaulatan, namun dititikberatkan pada evaluasi secara menyeluruh terhadap kemajuan yang harus dicapai dalam rangka kesiapan percepatan realignment tahun 2019.

                 

                (YN; indonesiannews.co, Jakarta)

                Percepatan Peralihan Pengendalian Ruang Udara (Realignment FIR Singapura) ke FIR Jakarta

                  0
                  Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, Marsda (Purn) Subandi Parto SH,MBA., Prof. Supancana, Direktur Airnav; Wisnu Daryono, Marsma (Purn) Sjeifulloh, S.IP

                  Percepatan Peralihan Pengendalian Ruang Udara (Realignment FIR Singapura) ke FIR Jakarta

                   

                  Indonesiannews.co/Jakarta, 31 Januari 2018. Peralihan / Realignment Flight Information Region Singapura (Realignment – FIR Singapore) ke FIR Jakarta, tinggal menunggu hitungan bulan. Hal tersebut sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 8 September 2015 lalu. Bapak Joko Widodo menginstruksikan; “Agar dalam jangka waktu 3 – 4 tahun kedepan, Indonesia dapat mengambil-alih Pengontrolan Ruang Udara diatas Kepulauan Riau, Batam dan Natuna dari otoritas negara tetangga, dalam hal ini Negara Singapura”.
                  Wilayah Udara Indonesia adalah Wilayah Kedaulatan Negara, yang menentukan Keamanan Nasional dan Martabat Bangsa. Dapat ditekankan bahwa Wilayah Kedaulatan Negara adalah terdiri dari :
                  1. Wilayah Kedaulatan Daratan,
                  2. Kedaulatan Lautan dan
                  3. Wilayah Kedaulatan Udara.

                  Pada saat kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Bung Karno (Presiden RI , Ir. Soekarno) pernah menyampaikan bahwa “… Kalau suatu negara tidak mengendalikan Wilayah Kedaulatan, sama artinya bahwa NEGARA tersebut belum MERDEKA“.

                  Dan mengacu pada UU No.1 RI tahun 2009 tentang Penerbangan, pada pasal 6 : Wilayah Udara adalah Kekayaan Nasional yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

                  Marsda TNI (Purn) Dr.Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS, sebagai salah satu responder pada kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, mengatakan; “Sejak tahun 1946 , Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) yang bermarkas di Montreal, Canada mendelegasikan kepada Singapura untuk mengatur lalu-lintas penerbangan / ruang udara diatas kepulauan Riau, Batam dan Natuna. Dan ironis nya, hal tersebut berjalan sampai saat ini (72 tahun). Sehingga mengakibatkan pejabat di instansi Pemerintah dalam hal ini kementerian berpendapat bahwa; pengaturan lalu-lintas penerbangan / ruang udara tersebut tidak ada kaitannya dengan wilayah kedaulatan Negara”.

                  Hal ini sangat bertentangan dengan kemajuan teknologi dan informasi (IT) pada abad ke-21. Dimana perkembangan teknologi dan informasi (IT) semakin canggih dan sebagian besar negara-negara maju berkembang di seluruh dunia memiliki kegiatan melalui media udara dan ruang angkasa (satelit), dan mengatakan (filosofi); “Whoever Control the Air, Generally Control the Surface”. Karena diatas daratan dan lautan adalah udara. Bagi negara-negara maju berkembang, wilayah udara adalah amat sangat penting, oleh karenanya wilayah tersebut harus dapat diatur sendiri dan tidak boleh didelegasikan kepada negara lain.

                   

                   

                  Stephanus Desi P. SH.,M.Hum., Ridha Aditya Nugraha SH.,LLM., Marsda (Purn) Koesnadi Kardi, Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, Marsda (Purn) Subandi Parto SH,MBA., Prof.DR.IBR.Supancana, Direktur Airnav; Wisnu Daryono, Marsma (Purn) Sjeifulloh, S.IP., Joko Saksono.

                   

                  (YN; indonesiannews.co, Jakarta)

                  Silahturahmi dikediaman Mantan Dirjen Perhub Udara

                    0
                    Perawat laki-laki diduga pelaku pelecehan.

                     

                    Direktur Operasi Airnav Indonesia; Wisnu Daryono

                    Silahturahmi dikediaman Mantan Dirjen Perhub Udara

                    Indonesianews.co/Jakarta (13/12), Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), mengadakan pertemuan silahturahmi di kediaman Mantan Dirjen Hubud; Capt.Soenaryo Yosopratomo sebagai president IAAW, silahturahmi dihadiri oleh Direktur Operasi AirNav Indonesia; Wisnu Daryono, serta pengurus dan penasehat IAAW, Direktur Sekolah Penerbangan, serta Asosiasi Penerbangan Indonesia.

                    Capt.Soenaryo Yosopratomo beserta istri, menjamu silahturahmi dengan jamuan khas Indonesia ; pecel dan sayur lodeh. Menu yang disajikan sangat menggugah selera dan nikmat. Serta merta menjadi tuan rumah yang sangat luarbiasa rendah hati melayani undangan dengan notabene sebagai seorang mantan dirjen dan pemilik sekolah penerbangan.

                    Silahturahmi tersebut juga membahas sedikit tentang pemahaman kemajuan dan peraturan penerbangan yang sedang berjalan saat ini, salah satunya tentang FIR Singapura yang sudah di instruksikan oleh Presiden Indonesia dalam pengambilalihan pengelolaan, yang berkaitan dengan Rans, serta mengenai Open Sky yang selayaknya dapat menjadi perhatian pemerintah akan efek dari di buka nya pintu-pintu masuk melalui bandara di Indonesia melalui berbagai daerah.

                    “Dengan dibuka nya pintu-pintu masuk melalui open sky, untuk mendukung pariwisata, saya rasa tidak menjamin wisatawan masuk, malah dapat mendukung warga negara kita (Indonesia) yang dengan mudah ke Luar Negeri,” tandas Wisnu Daryono.

                    Marsma TNI (Purn) Juwono Kolbioen sebagai Vice President IAAW, menyetujui pendapat Direktur Operasi AirNav Indonesia; Wisnu Daryono. Dan mengatakan bahaya jika Indonesia membuka banyak pintu masuk melalui open sky, apalagi dengan membangun bandara udara di tiap daerah. Selain biaya yang tidak sedikit untuk membangun bandar udara, juga fungsi yang tidak tepat.

                    (YN)