Catatan Kecil Mantan Komisaris PT Dirgantara Indonesia

0

Saran untuk PT Dirgantara Indonesia

Produksi N219 dan N245 dikaitkan dengan pengembangan kemampuan untuk :

  1. Produksi berbagai komponen pesawat terbang
  2. Penyediaan jasa pemeliharaan pesawat terbang beserta seluruh peralatannya.

 

Pendahuluan

Pada saat ini, PT Dirgantara Indonesia yang kita banggakan,  sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat Indonesia; sedang mengembangkan pesawat N219 dengan jumlah penumpang sebanyak 19 orang dan diharapkan mampu mendukung kebutuhan angkutan udara antar kawasan di Indonesia yang sebagian besar hanya memiliki limited Runway dan untuk mencapainya melewati terrain yang cukup spesifik. Dengan demikian Pesawat N219 merupakan pesawat perintis yang didesain sesuai dengan karakteristik wilayah di Indonesia, antara lain mampu beroperasi di remote area dengan landasan pacu dan fasilitas yang serba terbatas, sebagaimana yang banyak ditemukan di wilayah Papua.

Selanjutnya mengingat perkembangan kebutuhan wahana udara di Indonesia yang cukup besar dimasa mendatang, seyogyanya Pemerintah melanjutkan proyek N219 dengan program pesawat N245 sebagaimana yang pernah dirintis sebelumnya. Pesawat N245 adalah pesawat propeller dengan jumlah penumpang sekitar 50 orang yang sangat cocok sebagai bagian dari pola jaringan hub and spoke” untuk wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Hub and spoke adalah suatu pola jaringan penerbangan dengan menetapkan suatu bandara untuk berperan sebagai hub dengan pertimbangan aerodrome atau airport capacity yang meliputi land side dan air side capatiy, dari sinilah N245 direncanakan beroperasi untuk penerbangan ke kota-kota besar yang memiliki airport capacity yang lebih besar. Selanjutnya hub berperan menampung penerbangan banyak rute (spoke) yang menggunakan N219 dari berbagai remote area.

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan industri hingga tahun 2035, yang menetapkan bahwa; untuk sektor industri kedirgantaraan, harus ada upaya untuk mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan kebijakan pengembangan kawasan industri serta pebentukan SDM penerbangan yang berkualitas. Dengan demikian kebijaksanaan pengembangan industri kedirgantaraan ditetapkan untuk focus terhadap :

  1. Pengembangan pesawat terbang,
  2. Pembuatan komponen pesawat terbang,
  3. Pemeliharaan pesawat terbang.

 

Perlunya pemahaman dampak persaingan Aircraft Manucature dalam merebut pangsa pasar

Penetapan bahwa untuk sektor industri kedirgantaraan yang harus dilakukan adalah focus terhadap pengembangan pesawat terbang, produksi komponen pesawat terbang dan pemeliharaan pesawat terbang,  adalah sudah sangat tepat.  Namun perlu pertimbangan yang tepat dalam pelaksanaannya,  yang utama adalah pertimbangan laju perkembangan teknologi  pesawat terbang di berbagai Aircraft Manufactures di negara-negara besar yang akhir-akhir cukup significant perkembangannya dalam persaingan dalam memperebutkan pasar.

Sudah sangat sering kita mendapatkan berita yang berkaitan dengan persaingan antara Boeing dengan Airbus (dan untuk itu kita semua juga sudah sangat paham apa yang terjadi dengan persaingan “hidup dan mati” antara Boeing dan Airbus). Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah dampak sehubungan dengan menculnya perkembangan produksi pesawat terbang berteknologi super tinggi yang dilakukan oleh China dan Rusia. Sebagai gambaran China  memproduksi C929 yang dikembangkan bersama United Aircraft Corp dan Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC), tujuannya tidak lain adalah untuk menantang dominasi Boeing dan Airbus di segmen pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Disamping itu COMAC juga meluncurkan pesawat dengan ukuran lebih sempit yang berkapasitas 158-174 tempat duduk yang dikenal dengan C919, ditujukan sebagai pesaing Boeing 737 dan Airbus A320. Di lain sisi Rusia juga turut menantang Airbus dan Boeing dengan mengeluarkan Irkut MC-21. Pesawat jet dengan mesin kembar itu dilengkapi dengan teknologi super yang mengakibatkan pesawat terbang ini lebih murah, lebih efisien, dan lebih cepat, serta ramah lingkungan.  Memang dari segi emisi, seluruh tipe MC-21 diyakini 20% akan lebih ramah lingkungan dibanding pesaingnya, Boeing dan Airbus.

Upaya China dan Rusia tentunya tidak akan berhenti sampai disini saja. Dua negara berkembang yang memiliki dana berlimpah ini pasti akan berusaha keras untuk memajukan industri  pembuatan pesawat terbang dengan lebih peningkatan kemampuan tehnologi pesawat terbang. Dan di lain sisi dengan munculnya China dan Rusia sebagai pesaing baru, maka Boeing dan Airbus tentunya juga tidak menutup mata untuk ini. Kesimpulan; para aircraft manucatures untuk memenangkan persaingan terutama dalam marketing, upaya yang dilakukan dititikberatkan pada  kemampuan penguasaan teknologi yang bertujuan agar produk menjadi lebih murah, lebih efisien, lebih cepat, serta ramah lingkungan. Untuk itu dapat dibayangkan betapa majunya teknologi dalam produksi pesawat terbang pada saat ini.

Apa yang seyogyanya dilakukan di Indonesia

Sehubungan dengan fakta tersebut diatas, maka kebijaksanaan Pemerintah untuk fokus dalam Pengembangan pesawat terbang haruslah mempertimbangkan fakta tersebut. Jangan sampai kebijaksanaan ditetapkan secara lineair sehingga mengakibatkan Aircraft Manufacture di Indonesia terjebak dalam persaingan tersebut. Untuk itu upaya untuk memacu pengembangan kemampuan industri aircraft component dan kemampuan Aircraft Maintenance, adalah merupakan  keputusan yang sangat tepat dan benar. Apalagi hal tersebut juga telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang menetapkan industri alat peralatan transportasi merupakan salah satu industri andalan.  Kebijakan pengembangan SDM penerbangan terutama dalam penguasaan kemampuan desain dan aircraft engineering serta aircraft maintenace, dengan tidak melupakan kemampuan dalam penyusunan regulasi  yang diperlukan untuk mendukung program tersebut dapat meraih pasar intetnasional.

Dengan demikian kiranya sudah cukup bijaksana apabila PT.Dirgantara Indonesia mengembangkan produksi pesawat terbang  terbatas sampai dengan  N245 saja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan apabila memungkinkan juga untuk memenuhi kebutuhan global, karena untuk mengembangkan pesawat terbang yang lebih besar akan menghadapi persaingan dengan Aircraft Manufacture di negara-negara raksasa, yang sarat dengan kandungan teknologi tinggi dan  diwarnai juga dengan Cut Troath Competition, kiranya dalam hal ini cukup sulit bagi Indonesia untuk dapat ikut berkompetisi. Dalam kondisi seperti sekarang ini kiranya upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi komponen pesawat terbang dan pemeliharaan pesawat terbang harus dijadikan primadona dalam pembangunan kemampuan PT.Dirgantara Indonesia, karena hal itu merupakan pilihan yang tepat dan benar.

Sebagai tambahan perlu kiranya diingat bahwa Kemenperin beberapa waktu yang lalu telah mengukuhkan Asosiasi Industri Komponen pesawat Udara, Indonesia Aircraft and Component Manufacture Association (INACOM) yang anggotanya terdiri dari berbagai industri di bidang metal, karet, plastik, Polyurethane, serta lembaga riset, dan konsultan.  INACOM diharapkan mampu mendukung penyediaan komponen untuk pesawat produksi dalam negeri. Selain itu, INACOM juga diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok global dalam industri pesawat di dunia.
Selama beberapa waktu belakangan ini tentunya INACOM telah turut serta dalam pengembangan beberapa komponen terutama pada program pesawat N219.  Diharapkan, pesawat N219 memiliki TKDN sebesar 40 persen dan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan dan dengan adanya INACOM dapat bertambah menjadi 60 persen pada tahun 2019.   Di sektor jasa pemeliharaan pesawat terbang  telah ada Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) yang saat ini beranggotakan lebih dari 35 MRO.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas MRO sebagai usaha dalam penyerapan pasar dalam negeri, kiranya gagasan untuk mengembangkan Aerospace Park (an integrated and efficient industrial space for aerospace activities) perlu digarap kembali. Dan perlu juga diingat bahwa telah ada Pusat Desain dan Engineering Pesawat Udara atau Indonesia Aircraft Engineering Center (IAEC) di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN.  IAEC diharapkan mampu mengisi sektor desain dan engineering dalam pengembangan pesawat maupun komponen sehingga dapat memperbaiki kualitas produk pesawat dan komponen di masa depan.

 

Kesimpulan dan penutup

Kita semua harus optimis terhadap masa depan PT.Dirgantara Indonesia dengan berbagai inovasi dan improvement yang selama ini telah dilakukan. Perlu lebih ditekankan bahwa kegiatan R & D harus tetap dilakukan secara continue dengan tujuan untuk menyesuaikan produk dengan  kebutuhan pelanggan terutama pelanggan dalam negeri termasuk juga untuk  kebutuhan TNI/Polri. Dengan demikian pola customized tetap harus dilanjutkan secara konsisten, disinilah PT.Dirgantara Indonesia akan dapat mengoptimalkan jenis produk yang sudah ada dan kemudian melakukan kustomisasi sesuai dengan pesanan pelanggan. Tujuannya tidak lain agar domain design,  product dan market akan saling interfacing.

Diakui bahwa upaya membangun kembali industri strategis khusus dibidang Aircraft Manufacture diperlukan dukungan yang bersifat multidimensional.  Kemampuan, innovasi dan konsistensi para karyawan beserta seluruh jajaran direksi saja tentunya tidak mencukupi.   Dukungan dan political will dari pemerintah secara tepat dan benar dalam upaya membantu dalam berbagai aspek mutlak diperlukan. Apabila itu dapat dilaksanakan seara terpadu maka PT.Dirgantara Indonesia sebagai industri kebanggaan nasional akan dapat benar-benar diwujudkan.

 

Marsekal  Pertama TNI (Purn) Juwono Kolbioen mantan Komisaris PT DI periode tahun 2002-2006.

Peluncuran buku Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. mendatangkan ahli hukum antariksa dari Hongkong University, Prof. Dr. Zhao Yun

    0

    Peluncuran buku Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. mendatangkan ahli hukum antariksa dari Hongkong University, Prof. Dr. Zhao Yun dalam diskusi sehari

     

    Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim bersama ahli hukum antariksa Hongkong University, Prof. Dr. Zhao Yun.

    Indonesiannews.co/ Jakarta, 10 Oktober 2017. Bertempat di Gedung Yustinus Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta; Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H., bersama dengan Fakultas Hukum mengadakan diskusi dalam acara “Peluncuran Buku Dan Diskusi Undang-Undang Keantariksaan: Visi, Misi, dan Tantangan Implementasi” dengan narasumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bersama Bapak Agus Hidayat dan ahli hukum antariksa Hongkong University, Prof. Dr. Zhao Yun.

    Photo bersama; Peluncuran buku mengenai Undang-Undang Keantariksaan; mengenai Visi, Formulasi, dan Tantangan Implementasi

    Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Agus Hidayat, mengatakan; Buku Undang-Undang Keantariksaan: Visi, Misi, dan Tantangan Implementasi karya Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H., bahwa;

    1. Buku ini lahir tepat 4 tahun setelah lahirnya UU Keantariksaan (2013-2017);
    2. Buku ini lahir tepat waktu (timely) setelah keluar Perpres No. 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040;
    3. Buku ini mengingatkan LAPAN (terutama) dan stakeholders lainnya untuk fokus dan konsisten dalam melaksanakan amanat UU Keantariksaan. Terutama pasca keluarnya Perpres tentang Rencana Induk Keantariksaan.
    Buku Undang-Undang Keantariksaan: Visi, Misi, dan Tantangan Implementasi karya Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H.,

    Berdasarkan visi keantarikasaan Indonesia, LAPAN berpedoman pada :

    1. Secara implisit dinyatakan dalam Tujuan UU RI No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
    2. Secara explisit dinyatakan dalam Perpres No. 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040:

     

    (YN)

    Kerjasama Unika Atma Jaya, LAPAN, dan Air Power Center of Indonesia (APCI)

    0

    Penandatangan Kerjasama antara Unika Atma Jaya dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)   dan   Air Power Center of Indonesia (APCI)

     

    Kepala Pusat KKPA dan Dekan Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya, Dr. Yanti Fristikawati dengan Air Power Center of Indonesia (APCI) oleh Marsekal Muda (Purn) Koesnady Kardi.

    Indonesiannews.co/Jakarta, 10 Oktober 2017 bertempat di Gedung Yustinus Unika Atma Jaya; Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. kembali meluncurkan buku kedua di tahun ini. Peluncuran buku mengenai Undang-Undang Keantariksaan; mengenai Visi, Formulasi, dan Tantangan Implementasi yang didekasikan untuk Atma Jaya Studies on Aviation, Outer Space and Cyber Law.

    Peluncuran buku Undang-Undang Keantariksaan; mengenai Visi, ormulasi, dan Tantangan Implementasi disertai dengan diskusi dan tanya jawab dengan tema : Mengawal Visi Keantariksaan Indonesia, yang di hadiri oleh Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim sebagai pembina dari Air Power Center of Indonesia (APCI) dan Marsekal Muda TNI (Purn) Koesnady Kardi Sebagai Ketua Pelaksana Air Power Center of Indonesia (APCI). Kerjasama di pelopori/disponsori oleh Fakultas Hukum Unika Atma Jaya ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang baik dan maksimal dalam program Pembentukan Atma Jaya Studies on Aviation, Outer Space, and Cyber Law.

    Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim.

    Dalam kesempatan bertanya, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menekankan bahwa; Indonesia harus membentuk kembali lembaga yang memperhatikan penerbangan. Beberapa waktu lalu depandri dibubarkan oleh pemerintah karena tidak memiliki kegiatan yang nyata dan berarti untuk membangun dan memperhatikan penerbangan, saat ini kita sudah harus  membentuk kembali lembaga seperti depandri, pertanyaan ini disampaikan kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), sebagai salahsatu narasumber pada saat diskusi. “ ….Banyak masalah-masalah penerbangan yang sudah sangat memprihatinkan, salah satu contoh; FIR yang berada di kepulauan Riau yang masih dikelola oleh negara tetangga kita Singapura….,” ungkap Marsekal Chappy Hakim.

    Diskusi Undang-Undang Keantariksaan ini dihadiri dari beberapa instansi pemerintahan, lembaga serta universitas-universitas dari berbagai daerah, antara lain : Bupati Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara dan kepala pemda  serta Kepala Satgas Kecepatan Kabupaten Tanah Tidung. wakil dari berbagai insansi pemerintah, Kemhan,  Kominfo, Setkab, Kemenlu, bapennas, BKBN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, British Embassy, World Bank, Operator Satelit, Industri Penerbangan, Surya Eka Perkasa, UI, Unpad, Ubaya, Universitas Parahiyang, Trisaksi, Politehnik , IPDN, Universitas Bung Karno, Unas, UPH, serta dari Masyarakat Hukum Udara, Indonesai Aviation and Aerospace Aatch (IAAW).

    (YN)

    Deklarasi Pendirian Asosiasi Perkumpulan Institusi Penerbangan Indonesia (PIP2I)

      0

      Deklarasi Pendirian Asosiasi Perkumpulan Institusi Penerbangan Indonesia (PIP2I)

      By : Capt Rudy Rooroh, Dewan Pengawas PIP2I.

      Indonesiannews.co/Halim Persada Kusuma, Hari ini 13 Institusi Pendidikan Penerbangan non-pemerintah di Persada Executive Club mendeklarasikan pendirian asosiasi Perkumpulan Institusi Penerbangan Indonesia (PIP2I) atau Indonesian Association of Aviation Education Institution yang disepakati pada tanggal 13 September 2017, adalah sebagai respon atas dinamika pada Industri Penerbangan dan sebagai upaya untuk mengantisipasi wacana dan perubahan kebijakan serta penerbitan regulasi baru yang secara nyata dan pasti, cepat atau lambat akan membunuh industri penerbangan di Indonesia.
      Antara lain adanya wacana dan inisiatif dari Kementerian Perhubungan dengan langkah mengantisipasi Surplus Pilot sejak tahun 2016 , akan membunuh Industri ini:
      1. Moratorium Penerimaan Siswa Penerbang,
      2. Peningkatan Persyaratan Pendaftaran Siswa Penerbang Menjadi S1/D4,
      3. Merger/Penyatuan Antar Institusi Pendidikan Penerbang swasta,

      Dengan ketentuan kerja-sama dengan maskapai sebelum membuka kelas baru, – PERSYARATAN :
      Pesawat, serta Pembatasan Usia Pesawat Latih, Yang semua ini pada akhirnya akan berujung pada pengurangan jumlah institusi penerbangan swasta nasional, khususnya yang baru berdiri dalam kurun 3-5 tahun terakhir.
      Pada tanggal 4 Agustus 2017, ditetapkan PM No.64/2017 yang merupakan Perubahan ke-3 dari PM No. KM57/2010 tentang CASR Part 141, antara-lain ;
      Ditentukannya Persyaratan Untuk Memiliki, tidak lagi Menguasai (Dapat Sewa), serta syarat minimal (tak berdasar) jumlah armada 5 pesawat, dimana 1 pesawat bermesin ganda. Kepemilikan harus dipenuhi dalam kurun waktu 6 bulan, sehingga sejumlah institusi terancam tutup jika tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut.
      Pembatasan pelatihan terbang pada training area tertentu, pembatasan bandara untuk basis training, penetapan bandara-bandara untuk training yang tidak memiliki fasilitas memadai, penerapan slot system Chronos di bandara-bandara untuk penerbangan komersial yang tidak dapat mengakomodasi karakteristik penerbangan pesawat latih, penerapan security clearance untuk pesawat latih beregistrasi Indonesia.
      Sejalan dengan nafas Nawacita Presiden/Pemerintah maka ada Agenda Prioritas dalam Nawacita yang relevan dengan misi industri pendidikan penerbangan nasional, yaitu:
      1) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui (pemerintah akan memfasilitasi untuk mencapai): – Indonesia Pintar (pendidikan), Indonesia sehat, Indonesia Kerja (menciptakan lapangan kerja) dan Indonesia sejahtera;
      2) meningkatkan produktivitas rakyat (dengan fasilitas yang mendukung, seperti: pemotongan/insentif biaya/pajak, dan debirokratisasi perijinan), serta meningkatkan daya saing di pasar internasional (mendidik dan melatih SDM untuk mencapai kualitas dibutuhkan pasar internasional).

      Selain hal tersebut, pemerintah juga tengah mendorong pihak swasta untuk berinvestasi di segala bidang, tentunya seperti disebutkan diatas akan berdampak pada kelangsungan industri institusi pendidikan penerbangan di Indonesia.

      Keinginan seseorang untuk menjadi penerbang, tidak terbatas pada institusi-institusi di dalam negeri, kerumitan dan biaya tinggi, serta tidak banyaknya pilihan institusi di Indonesia, hanya akan mendorong mereka belajar di institusi-institusi luar negeri, yang berarti capital flight bagi Indonesia.

      Peluang pasar internasional sebenarnya sangat menarik; ASEAN tiap tahun membutuhkan 1,544 penerbang baru. Sekitar 4,500 penerbang baru per tahun dibutuhkan China.
      Filipina dengan 32 institusi pendidikan penerbangnya, dapat mengakomodasi 3000 siswa per-tahun, dimana sebagian besar adalah siswa internasional, dan sekitar 200 siswanya berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia, perlu melakukan benchmarking dengan pemerintah Filipina, Australia dan Amerika bagaimana memfasilitasi agar Indonesia dapat menjadi destinasi menarik bagi calon-calon penerbang internasional.

      Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara selaku pembuat regulasi, cukuplah menjadi wasit yang adil dan jujur sehingga industri ini bisa tumbuh dan berkembang bukan sebaliknya.
      Akankah langkah dan kebijakan dari Kementerian Perhubungan ini tidak harus senafas dengan Nawacita?

      (YN)

      Perjanjian Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) Indonesia – Singapura

        0
        FGD IKAL, IAAW dan Kemekopolhukam

        Tragedi pada Strategi Pertahanan Nasional

        By : Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen

         

        Singapura berkepentingan terhadap  karena negara itu membutuhkan tempat latihan bagi pasukannya, bukan dalam konteks kerja sama pertahanan dalam pengertian yang umum, Di lain pihak Indonesia sangat berkepentingan terhadap perjanjian ekstradisi dengan Singapura, diharapkan dengan adanya DCA, Singapura akan setuju terhadap perjanjian ekstradisi.  Dari segi pertahanan, alat utama sistem senjata (alutsista) Singapura jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia.

        Untuk diketahui Singapura juga memiliki aliansi pertahanan dengan negara lain yang dikenal dengan “Five Power Defense Agreement” (FPDA), yaitu sistem aliansi pertahanan antarlima negara (Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia). Salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah adanya klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya.

        Pendahuluan

        Defence Cooperation Agreement adalah kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kerjasama ini juga merupakan wujud dari kepentingan Singapura yang membutuhkan wilayah untuk melatih militernya. Defence Cooperation Agreement ini muncul ketika Indonesia mendesak Singapura untuk meratifikasi Perjanjian Ekstradisi yang sudah diinginkan oleh Indonesia sejak 30 tahun. Seperti yang kita ketahui, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura sudah ditandatangani sejak 27 April 2007 yang lalu. Namun, Singapura masih belum bersedia untuk meratifikasi, dan juga terkesan menunda-nunda proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi tersebut.

        Singapura bukannya tidak tahu bahwa selama ini negaranya dicap sebagai “negara surga koruptor”. Namun, bukannya memperbaiki diri, Singapura terkesan melempar kesalahan kepada negara lain. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura, George Young Boon Yeo yang mengatakan : “Kalau ada warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura dan menanam uangnya disini, mengapa kami yang disorot ? kalau betul orang itu punya masalah kriminal keuangan mengapa paspornya tidak ditahan saja ? kalau paspornya ditahan, mereka tidak bisa lari. Jangan setelah lari baru diributkan”.

        Alasan yang dikemukakan Singapura dalam menolak Perjanijan Ekstradisi ini bermacam – macam. Diantaranya adalah, adanya perbedaan defenisi korupsi itu sendiri, prinsip hukum yang berbeda, masalah tak ingin mengganggu kenyamanan orang – orang selama berada di negara tersebut, masalah kerahasiaan bank agar mau menyimpan uang di Singapura, dapat menggagalkan proses reklamasi pantai dan selain itu, Singapura akan kehilangan investasi – investasi para koruptor Indonesia yang telah menjadi aset negara Singapura, karena dalam Perjanjian Ekstradisi juga dibahas tentang pengembalian aset – aset Indonesia yang dibawa ke Singapura.

        Namun di sisi lain, Indonesia sangat berkepentingan dengan Singapura dalam hal Perjanjian Ekstradisi ini, karena seperti yang kita ketahui Singapura telah menjadi “surga” bagi para koruptor Indonesia. Oleh karena itulah Indonesia melakukan upaya – upaya diplomasi agar Singapura bersedia untuk meratifikasi Perjanjian Ekstradisi tersebut. Salah satunya dengan menyetujui adanya Perjanjian Pertahanan Keamanan atau Defence Cooperation Agreement sebagai “syarat” dari Singapura.

        Penggunaan wilayah Indonesia untuk keperluan latihan militer Singapura sebenarnya bukanlah hal yang baru, sejak tahun 1995 antara Indonesia dan Singapura sudah memiliki apa yang dikenal sebagai MTA (Military Training Area) yang meliputi 2 wilayah. Wilayah I adalah perairan Tanjung Pinang, sedangkan wilayah II adalah perairan Laut Cina Selatan. Dan dalam perkembangannya, Indonesia menilai bahwa Singapura sering melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan saat melakukan latihan militer. Termasuk juga melibatkan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Australia tanpa seizin Indonesia. Dan hal ini tentunya akan membuat publik bertanya – tanya mengapa pemerintah masih bersedia untuk menandatangani Defence Cooperation Agreement ini.

        Permasalahan

        Berdasarkan gambaran umum tentang Defence Cooperation Agreement diatas, maka hal – hal menarik yang menurut saya menarik untuk diangkat sebagai permasalahan dalam makalah ini antara lain :
        Apakah dampak–dampak positif dan negatif dari Defence Cooperation Agreement ini terhadap kedua belah pihak negara ?
        Apakah Defence Cooperation Agreement ini sebenarnya lebih menguntungkan salah satu pihak atau tidak ?

        Hubungan Luar Negeri  Indonesia

        Politik Luar Negeri yang dijalankan antara Indonesia dengan Singapura dalam hal Perjanjian Pertahanan dan Keamanan atau DCA ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masing – masing pemerintah dari negara tersebut untuk mendukung dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan nasional, setiap negara harus mengadakan interaksi antara satu sama lain. Dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bab II Pasal 5 – Pasal 12 ditentukan sebagai berikut :

        Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang – undangan nasional dan hukum, serta kebiasaan internasional
        Ketentuan yang dimaksud diatas berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah
        Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan presiden, sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
        Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana dimaksud di atas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri
        Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan – tindakan atau terdapat keadaan – keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundang – undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan yang demikian haruslah dihindarkan. Oleh karena itu, menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan – tindakan atau terdapatnya keadaan – keadaan tersebut dengan mengambil langkah – langkah yang diangggap perlu
        Langkah – langkah yang dapat diambil oleh Menlu yang dimaksud disini dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok – pokok kebijakan pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu dan sebagainya. Langkah – langkah ini juga dapat bersifat represif, seperti : peringatan terhadap pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya
        Selanjutnya, mengenai pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk kedalam atau keluar dari keanggotaan Organisasi Internasional ditetapkan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 9 (1) UUD No. 37/1999, bahwa pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler
        Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan
        Sedangkan pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR, (Pasal 10), sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak 1965 Indonesia telah berkali – kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam rangka PBB. Peran serta Indnoesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yang menyatakan antara lain bahwa : ”Salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Oleh karena itu, pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan presiden memperhatikan pertimbangan menteri. Disamping itu melibatkan berbagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan keputusan presiden
        Dalam upaya mengembangkan hubungan luar negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri. Pendirian lembaga dan atau badan dimaksud diatas, hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri
        Dalam usaha untuk mengembangkan hubungan luar negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lainnya di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerjasama asing dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah

        Dampak Bagi Singapura

        Sebagai sebuah negara kecil, Singapura memiliki kekuatan militer yang besar di kawasan Asia Pasifik dengan anggaran militer terbesar dan juga angkatan bersenjata yang professional dan modern. Singapura pun memiliki strategi pertahanan yang menyerupai Israel yang mengandalkan kekuatan pasukan cadangan dan persenjataan yang berteknologi tinggi. Singapura mematok sekitar 6% GDP nya untuk keperluan militer tiap tahunnya dan angka tersebut melebih jumlah yang dianggarkan oleh negara – negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand 1,5%, Malaysia 2,1% dan Indonesia 1,7% GDP.

        Total anggaran Singapura tahun 2006 diprerkirakan mencapai 10,05 milliar dollar AS, dan mengalami peningkatan 787,06 juta dollar AS atau 8,5% dari anggaran militer di tahun 2005. Dari anggaran tersebut 9,69 milliar dollar AS (96,5%) digunakan untuk biaya operasional dan sisanya, 355 juta dollar AS (3,5%) digunakan untuk biaya pembangunan. Sebanyak 9,64 milliar dollar AS (99,4%) dari anggaran operasional dialokasikan kepada Angkatan Bersenjata untuk pembayaran perlengkapan militer, mempertahankan perlengkapan kamp, membayar gaji dan pembayaran kepada pasukan cadangan nasional. Namun, Singapura tidak memiliki wilayah yang cukup kuat untuk dijadikan tempat latihan militer dikarenakan luas Singapura yang hanya 645,7 km persegi dan sebagian besar adalah pemukiman dan perkotaan. Maka, Perjanjian Pertahanan Keamanan ini sangat menguntungkan Singapura yang membutuhkan tempat latihan militer. Dimana dalam perjanjian ini tercantum bahwa Singapura berhak menggunakan sebagian wilayah Indonesia untuk dijadikan tempat latihan militer Singapura. Area latihan perang yang dapat digunakan oleh angkatan bersenjata Singapura :

        Untuk latihan perang darat
        Baturaja, Sumatera Selatan (sekitar 220 kilometer selatan Palembang)
        Untuk latihan perang udara (Area Alfa)
        Kawasan latihan penembakan udara (Air Weapon Range/AWR)
        Kawasan latihan pertempuran udara (Air Combating Manuvering Range/ACMR). Kedua fasilitas latihan perang udara tersebut berada di Seabu, 45 kilometer barat daya dari kota Pekanbaru.

        Untuk latihan perang laut
        Area Bravo di kawasan perairan barat daya Kepulauan Batuna (untuk lokasi latihan manuver kapal perang)
        Wilayah laut sekitar blok Kayuara di Laut Cina Selatan. Nantinya di kawasan ini Singapura akan menempatkan fasilitas latihan menembak untuk kapal perang, Naval Gunfire Scoring System (NGSS)

        Selain itu, citra Singapura dimata Dunia sebagai negara ”surga koruptor” membawa dampak buruk tersendiri terhadap Singapura. Proses ekonominya yang tertutup, membuat Singapura menjadi tempat yang cocok untuk mempraktekkan proses money laundry. Singapura juga dikenal sebagai negara yang mengelola uang – uang hasil korupsi dari berbagai negara untuk dijadikan aset. Perjajian Ekstradisi (yang merupakan awal mula tercetusnya Perjanjian Pertahanan dan Keamanan/Defence Cooperation Agreement) dapat membuat citra – citra buruk tersebut lepas dari negara Singapura. Karena dalam Perjanjian Ekstradisi tersebut, tercantum bahwa Singapura akan mengembalikan koruptor – koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura, dan adanya pengembalian aset – aset negara yang dibawa ke Singapura. Dengan demikian, nama Singapura akan bersih karena membuat persepsi dunia terhadap Singapura yang berani menolak uang hasil korupsi dan mengembalikannya terhadap negara yang bersangkutan.

        Bagi Singapura, kerjasama di bidang Pertahanan dan Kemanan ini juga sangat menguntungkan karena meningkatkan status hukumnya dari yang selama ini hanya semacam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) menjadi perjanjian. RI memberikan izin kepada Singapura untk menggunakan sebagian wilayahnya untuk dijadikan tempat latihan militer Singapura dan sebaliknya, TNI pun bisa menggunakan sebagian wilayah Singapura sebagai tempat berlatih militer dan diberi akses terhadap peralatan dan teknologi militer yang dimiliki oleh Singapura.

        Namun, dampak buruknya adalah ekonomi Singapura akan terpuruk akibat mengekstradisi koruptor-koruptor tersebut. Karena, sebagian besar koruptor yang melarikan diri ke Singapura adalah orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat di Singapura. Dengan kata lain, apabila koruptor-koruptor Indonesia (yang juga pengusaha) tidak lagi menanamkan investasinya di Singapura, maka Singapura pasti akan bangkrut. Ternyata income terbesar singapura sangat dipengaruhi oleh eksistensi para koruptor Indonesia yang melarikan diri ke negara tersebut. Dan ironisnya, para koruptor dan money launders indonesia yang berada di singapura juga adalah para pengusaha yang berpengaruh di negeri itu. Tentunya akan terjadi ketidakstabilan terhadap perekonomian Singapura apabila nantinya penegak hukum indonesia dapat membawa pulang semua aset hasil kejahatan para tersangka tersebut.

        Dampak Bagi Indonesia

        Dengan menandatangani Perjanjian Pertahanan dan Keamanan atau Defence Cooperation Agreement dengan Singapura ini membawa dampak positif dan negative bagi Indonesia. Positifnya, tidak hanya Singapura, tetapi Indonesia juga berhak untuk menggunakan sebagian wilayah negara tersebut untuk dijadikan tempat berlatih militer, serta Indonesia pun mendapatkan akses untuk menggunakan peralatan dan teknologi militer yang dimiliki oleh Singapura. Seperti yang kita ketahui, peralatan perang Singapura sudah 30 tahun lebih canggih dari Indonesia. Sehingga, tentara Indonesia bisa mendapatkan teknologi yang canggih. Singapura juga bersedia untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana latihan militer Indonesia. Sarana dan prasarana itu nantinya akan digunakan untuk latihan militer kedua negara. Singapura akan mendanai 90% biaya pembangunan dan sisanya akan ditanggung oleh Indonesia. Hal ini tercantum dalam poin – poin kesepakatan hasil perundingan yang dilakukan oleh kedua pemerintah:
        Pengembangan area dan fasilitas latihan di Indonesia untuk latihan bersama TNI dan Singapore Armed Force (SAF) serta provinsi bantuan latihan untuk TNI
        Pengoperasian dan pemeliharaan Air Weapon Range (AWR)
        Penyediaan Pulau ARA sebagai latihan bantuan tembakan yang dikenal dengan Naval Gunfire Support Scoring System (NGSSS)
        Penyediaan akses ke wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan SAF
        Area Alfa 1 : tes kelaikan udara, check penanganan dan latihan terbang
        Area Alfa 2 : latihan matra udara
        Area Bravo : latihan manuver laut Republic of Singapore Navy (RSN) termasuk bantuan tembakan laut dan penembakan rudal bersama Republic of Singapore Air Force (RSAF)
        Pelaksanaan latihan secara rinci diatur dalam Implementing Arrangement (IA)
        4.    SAF boleh latihan bersama negara – negara ketiga di Area Alfa 2 dan area Bravo dengan izin  Indonesia
        5.   Indonesia berhak mengawasi latihan dengan mengirim observer dan berhak berpartisipasi dalam latihan setelah konsultasi teknis dengan pihak – pihak peserta latihan
        6. Personel dan peralatan pihak ketiga akan diperlakukan sama dengan personel angkatan bersenjata Singapura
        Berlaku untuk 25 tahun
        Para pihak dapat melakukan peninjauan terhadap Defence Cooperation Agreement (DCA) maupun IA setiap 6 tahun sekali setelah masa berlaku awal selama 13 tahun
        DCA dan IA diperbaharui berlakunya selama 6 tahun setelah setiap peninjauan terkecuali atas kesepakatan bersama

        Namun DCA ini juga membawa dampak negative bagi Indonesia. Dengan adanya Defence Cooperation Agreement, terkesan bahwa pemerintah telah mengesampingkan kedaulatan negara Indonesia, karena Indonesia memberikan izin kepada Singapura untuk masuk ke wilayah Indonesia yang luasnya tidak kecil. DCA juga dianggap merupakan langkah awal penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Singapura dan sekutunya. Keberatan dari berbagai pihak mengenai isi Perjanjian Pertahanan dan Kemananan (Defence Cooperation Agreement) ini adalah sebagai berikut :

        Singapura menentukan sendiri wilayah Indonesia mana yang menjadi tempat latihan bersama antara Indonesia dengan Singapura
        Singapura seringkali melanggar batas wilayah yang sudah ditetapkan oleh Indonesia dalam Perjanjian Pertahanan dan Keamanan antar kedua negara
        Singapura melibatkan pihak ketiga dalam latihan militernya di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin dari pihak Indonesia
        Perjanian Pertananan dan Kemananan ini menurut pihak Indonesia terlalu lama masa perjanjiannya yaitu selama 25 tahun kedepan

         

        Kelanjutan DCA

        Dalam hal ratifikasi Perjanjian Ekstradisi, Indonesia memang mendapat banyak sekali keuntungan. Diantaranya, pengembalian koruptor – koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura beserta aset – aset negara yang dibawa ke negara tersebut. Namun, dalam hal persetujuan untuk mengadakan Defence Cooperation Agreement yang merupakan syarat dari Singapura untuk meratifikasi Perjanjian Ekstradisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak mendapatkan dampak positif apapun dengan menandatangani Perjanjian Pertahanan Keamanan ini, karena taruhannya adalah kedaulatan negara, dan kedaulatan negara adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Memang, dalam DCA diatur juga bahwa Indonesia juga berhak untuk menggunakan sebagian wilayah Singapura untuk dijadikan tempat latihan militer. Tetapi, hal ini sangatlah tidak memungkinkan karena wilayah Singapura yang terlalu sempit. Apalagi Singapura diizinkan untuk mengikutsertakan pihak ketiga dalam latihan militer. Kedaulatan Indonesia sudah pasti akan diacak – acak oleh Singapura dan sekutunya.

        Selain itu, dalam Defence Cooperation Agreement ini juga diatur bahwa Singapura tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan alam dan lingkungan di lokasi latihan perang selama latihan militer berlangsung. Oleh karena itulah, sejumlah daerah menolak wilayahnya untuk dijadikan medan latihan militer. Salah satu penolakan tersebut dilontarkan oleh Bupati Kepulauan Natuna, Daen Rusnadi dalam pertemuannya dengan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edi. Daen Rusnadi meminta Presiden Yudhoyono untuk membatalkan rencana menjadikan wilayah Kabupaten Kepulauan Natuna sebagai tempat latihan perang dikarenakan berbagai hal diantaranya : kerusakan lingkungan hidup dan adanya pipa gas yang tersambung sampai ke Singapura. Dikhawatirkan, pipa gas tersebut akan rusak jika di lokasi tersebut dijadikan lokasi latihan perang. Lokasi tersebut adalah Padang Tujuh yang berada di Pulau Natuna, lokasi yang di bagian bawahnya terdapat banyak pipa gas dan biota lautnya luar banyak. Biota laut tersebut, termasuk terumbu karang akan rusak jika dijadikan lokasi latihan perang.

        Kesimpulan
        Ditinjau dari dampak positif dan negatif dari Defence Cooperation Agreement, terlihat jelas sekali bahwa perjanjian ini sama sekali tidak membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia, dan hanya menguntungkan Singapura semata. Bukankah saling serah buronan saja sebenarnya sudah impas ? dan bukankah sebenarnya menyerahkan buronan yang diminta itu adalah suatu kewajiban moral, apalagi bagi negeri yang bertetangga ?
        Namun, hal yang lebih targis lagi adalah, Singapura sanggup membuat Indonesia menjadi tidak berdaya dalam kesepakatan Perjanjian Pertahanan Keamanan atau Defence Cooperate Agreement. Dan bahkan berhasil membuat Indonesia menandatangani perjanijan ini, alih – alih untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yaitu mengejar koruptor – koruptor beserta aset – aset negara Indonesia yang dilarikan ke Singapura. Tercapainya kepentingan nasional suatu negara bukan berarti harus dengan mengorbankan harga diri dan kedaulatan wilyahnya. Jika dilihat dari segi kewibawaan dan harga diri, tentu akan sangat tragis dan ironis, bahwa Indonesia yang mempunyai wilayah begitu besar dengan penduduk 230 juta jiwa itu ternyata tidak memiliki kekuatan dan kewibawaan dihapan sebuah negara kota yang berpenduduk 4 juta jiwa tersebut. DCA telah mencederai sekaligus mengkhianati konstitusi negara Indonesia serta secara tidak langsung telah memfasilitasi kekuatan militer Singapura di Indonesia untuk membangun daerah militer dan melakukan kegiatan militer.

        Jelas terlihat bahwa diplomasi Indonesia terhadap Singapura tidak berdaya, dan mengingat bahwa perjanjian tersebut tidak hanya melibatkan Departemen Luar Negeri, melainkan juga Departemen Pertahanan. Maka menjadi jelas bahwa, walaupun sudah di backing oleh Departmen Pertahanan pun Indonesia masih tidak berdaya. Seharusnya pemerintah Indonesia lebih tanggap dalam melihat kelemahan diplomasi yang dilakukan para diplomatnya dalam memperjuangkan dan memenangkan kepentingan Indonesia di forum internasional. Dalam hubungan internasional atau politik internasional, kemampuan ekonomi dan kekuatan militer suatu negara adalah sebagai faktor penekan atau pendorong keberhasilan diplomasi.

        (YN)

        Dari Deklarasi Djuanda 1957 sampai dengan UNCLOS 1982

          0
          IAAW silahturahmi bersama KASAU

           

           

          By : Marsma TNI (Purn) H. Juwono Kolbioen.

          Highlite

          Peringatan Hari Nusantara mempunyai makna yang sangat penting yaitu meneguhkan tekad bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tidak terpisahkan walaupuni secara geografis negara kita terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Hal ini antara lain adalah atas jasa Ir. H. Djoeanda yang dengan berani mencetuskan konsep archipelagic states, pada 13 Desember 1957 kepada dunia.  Dikenal dengan Deklarasi yang menegaskan bahwa Republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antar-pulau.    Perjuangan Ir. H. Djoeanda tidaklah sia-sia, konsep dasar dari deklarasi itu akhirnya masuk ke dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 yang mengakui konsep Negara Kepulauan.
          Oleh sebab itu kepemilikan yurisdiksi resmi yang berarti Kedaulatan yang tidak hanya pada pulau-pulau besar saja namun juga atas pulau-pulau terluar beserta perairan  laut disekitarnya harus diikuti oleh upaya pengawasan dan kontrol yang efektif atas wilayah tersebut.   Disamping itu perlu dipahami bahwa sebagian wlayah NKRI memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu upaya menegakkan kedaulatan,  menjaga keutuhan wilayah dan keamanan perbatasan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan TNI sebagai penjurunya.

          Hari Nusantara
          Tanggal 13 Desember  adalah Hari NUSANTARA, merupakan peringatan bersejarah bagi Bangsa Indonesia yaitu tanggal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional ditandai dengan deklarasi Djuanda pada tahun 1957.   Tujuan deklarasi itu sendiri adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat,  termasuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan,  yang akan lebih menjamin pengaturan Indonesia sebagai negara kepulauan.
          Adapun pengaturan yang dimaksud meliputi pengaturan laut di luar laut teritorial, transportasi laut, dan sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut, di dalam laut, dan di atas permukaan laut.   Keberhasilan  “Deklarasi Djuanda”  tersebut adalah dengan  ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan nusantara (archipelagic principles).   Peringatan Hari Nusantara pertama kali dicanangkan oleh Almarhum Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 1999, selanjutnya dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI. No. 126 Tahun 2001.

          Deklarasi DjuandaTahun 1957
          Dunia Internasional dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia  pada tanggal 17 Agustus 1945 mengakui kedaulatan teritorial di daratan yang merupakan tinggalan wilayah jajahan Belanda.
          Pada waktu itu negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai batasair terendah.   Hal ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.    Dengan kondisi tersebut Belanda memanfaatkan untuk menjalankan agresi militer tarhadap NKRI pada tahun 1945-1949 ,  termasuk melakukan blokade laut dan mendarat-kan pasukan dan juga pendudukan Irian Barat.
          Gagasan kedaulatan laut sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia mulai digagas di era Perdana Menteri (PM) Ali Sastroamidjojo pada tahun 1956 dengan membentuk Panitia Inter-Departemental untuk merancang RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Namun belum selesai panitia bekerja kabinet PM Ali bubar dan digantikan oleh Djuanda sebagai PM yang baru.   Selanjutnya pada Agustus 1957 PM Djuanda menugaskan Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari landasan hukum guna menjadikan laut sebagai bagian dari Indonesia secara utuh. Mochtar lalu merumuskan “Asas Archipelago” yang menjadi konsep dari negara kepulauan (archipelagic state) dan untuk pertama kali diperkenalkan sebagai rumusan dalam hukum laut internasional. Inilah awal perjuangan panjang pemerintah Indonesia di panggung internasional untuk mendapat pengakuan sebagai Rezim Hukum Negara Kepulauan.
          Pada tanggal 13 Desember PM Djuanda mengeluarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Pengumuman ini menyatakan :
          Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
          Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
          Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
          Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
          Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan
          Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI

          Pengakuan Internasional
          Pada tahun 1958 perjuangan pengakuan internasional dimulai dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I di Jenewa (Swiss). Di sini untuk pertama kalinya asas negara kepulauan “archipelagic state principles” diperkenalkan kepada dunia. Protes keras dilakukan oleh Amerika Serikat, salah satu pimpinan Perang Dingin yang mendukung pemberontakan daerah tahun 1957 untuk menggulingkan Soekarno. Namun berbagai negara Gerakan Non Blok memberikan dukungan pada Indonesia.
          Perjuangan dilanjutkan dalam Konferensi Hukum Laut Internasional II pada tahun 1960. Kembali Amerika Serikat dan beberapa negara lain menolak usulan Indonesia untuk batas laut 12 mil. Namun pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas akan tetap menjalankan klaim batas laut 12 mil guna menjaga keutuhan wilayah negara di darat dan laut.
          Belajar dari kegagalan dua konferensi sebelumnya, pemerintah Indonesia melakukan persiapan matang menuju Konferensi Hukum Laut III. Lobi diplomatik dilakukan untuk mendapatkan dukungan luas antara lain dengan  ASEAN, Gerakan Non Blok, Kelompok 77 (kelompok negara berkembang) dan Asia Africa Legal Consultative Assembly (AALCA). Berbagai negoisasi bilateral juga dilakukan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Australia. Sikap pemerintahan Barat, terutama Amerika Serikat yang mendukung Orde Baru Suharto, mempermudah diplomasi untuk mencari kompromi bersama dalam hukum laut internasional.
          Setelah melalui berbagai sidang dari tahun 1973 hingga 1982, akhirnya baru pada Konferensi III berhasil dibentuk sebuah Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika, 10 Desember 1982 sehingga dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Akhirnya setelah berjuang selama 25 tahun perjuangan Indonesia untuk konsepsi asas negara kepulauan mendapatkan pengakuan dunia.

          UNCLOS  1982 dikaitkan dengan Konvensi Chicago 1944
          Menurut UNCLOS 1982 yang dimaksud sebagai Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Kepulauan berarti suatau gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat yang merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik. UNCLOS selain mengatur negara kepulauan juga mengatur laut di luar laut teritorial, transportasi laut, dan sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut, di dalam laut, dan di atas permukaan laut.
          UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak Deklarasi Djuanda 1957. Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dalam UU No. 17 Tahun 1985, yang dalam penjelasannya dikatakan bahwa pengakuan resmi atas Negara Kepulauan sangat penting bagi Indonesia dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah NKRI. Posisi Indonesia makin strategis karena terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pacific dan India). Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya lautnya lebih maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
          Dengan adanya UNCLOS 82 maka otomatis perairan Indonesia yang dahulunya merupakan bahagian dari Laut Lepas kini menjadi wilayah perairan Indonesia, artinya kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya semakin luas dibandingkan sebelumnya.  Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km, sehingga secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas total wilayah 7,9 Juta Kilometer Persegi, yang terdiri atas 1,9 Juta Kilometer Persegi daratan dan 5,8 Juta Kilometer Persegi berupa Lautan.  Sebelumnya ada diantara wilayah Indonesia yang harus dipisahkan karena adanya laut lepas, namun dengan adanya UNCLOS 1982 maka keutuhan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia terwujud sepenuhnya
          Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, berarti merupakan jaminan adanya integrasi wilayah udara nasional sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 yang mengatakan bahwa kedaulatan ruang udara suatu negara adalah di atas wilayah daratan dan perairannya.   Konvensi Chicago 1944 pasal 1 -The contracting states recognize that every states has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory” (setiap Negara memiliki kedaulatan wilayah yang lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya).  Sedangkan yang di maksud dengan wilayah udara adalah ruang udara di atas bagian daratan dan perairan teritorial yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan, perlindungan atau mandat dari negara (pasal 2). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ruang udara di atas wilayah NKRI adalah ruang udara penuh dan utuh yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemiliknya.

          (YN)

          Kurangnya Pemahaman Tentang Ancaman terhadap Kedaulatan Negara

            0

            Kurangnya Pemahaman Tentang Ancaman terhadap Kedaulatan Negara

            By : Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.

            Highlite

            Kiranya kita harus mengakui, bahwa dengan terjadinya berbagai permasalahan di bidang keudaraan dan penerbangan di negeri kita ini, yang apabila dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategi dunia dan perkembangan regional di kawasan Asia Tenggara,  dan juga apabila dikaitkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan technologi,  akan mengakibatkan gangguan dan ancaman terhadap penegakkan kedaulatan dan keamanan nasional,  serta merendahkan martabat serta kehormatan bangsa.

            Hanya saja berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang pada kenyataannya telah berlangsung cukup lama, namun sepertinya pemerintah selalu “mencoba” untuk tidak menyadarinya.   Masalah gangguan di wilayah udara kedaulatan yang berpotensi menjadi embrio lahirnya disintegrasi bangsa, adalah termasuk salah satu hal yang dilupakan. Situasi ini merupakan suatu potret tentang akibat yang terjadi karena kekurangmampuan negara sebagai pemilik identitas kedaulatan dalam memerankan dirinya ………..

            Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bangsa yang besar,  sepertinya tidak dapat sebesar apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini. Kebesaran kita sebagai sebuah bangsa, sudah seharusnya ditandai dengan berdaulat penuh termasuk berdaulat di wilayah udara kedaulatan.   Namun serasa kedaulatan secara utuh diruang udara kedaulatan masih belum dapat terwujud. Harus diakui bahwa telah terjadi suatu kondisi yang mengganggu sebagai akibat dilakukannya kesalahan dimasa lalu.  Yang sangat memprihatinkan adalah kita yang berkiprah pada tahun-tahun belakangan ini bukannya berupaya agar masalah yang dihadapi selama ini sebagai akibat dilakukannya  kesalahan yang dilakukan di masa lalu dapat segera diatasi,  namun yang dilakukan malahan sebaliknya yaitu cenderung berpihak kepada kepentingan asing dengan meyakini bahwa yang terjadi sama sekali tidak mengganggu kedaulatan negara.

            Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.

            Unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah rakyat, wilayah, dan kedaulatan yang diakui oleh dunia internasional.   Bagi Indonesia Kedaulatan merupakan suatu hal yang wajib dipertahankan sampai dengan titik darah penghabisan.  Kiranya harus benar-benar dipahami bahwa Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.   Kedaulatan merupakan salah satu pilar utama yang paling penting pada sebuah negara. Sebuah negara tidak akan berdiri tanpa pengakuan atas kedaulatannya. Oleh karena itu tegaknya kedaulatan adalah faktor mutlak yang harus dimiliki oleh suatu bangsa yang bernegara.

            Lemahnya kedaulatan suatu negara, dalam arti negara gagal dalam upaya menegakkan kedaulatannya, akan berdampak buruk bagi negara tersebut.   Image negara tersebut di mata negara lain terutama di mata negara-negara tetangga dan juga di mata dunia internasional akan  merosot   Merosotnya image yang berarti juga merosotnya integritas dan martabat bangsa, memungkinkan negara lain untuk tidak segan-segan melakukan intervensi bahkan juga tidak segan-segan untuk melecehkan atau bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara dari negara yang lemah kedaulatannya tersebut.  Untuk Indonesia lepasnya beberapa pulau kita, munculnya klaim terhadap pulau kita, perlakuan sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja kita di  luar negeri adalah suatu indikasi yang konkrit akan kondisi kedaulatan negara kita.

            Dengan demikian sekecil apapun gangguan atau infiltrasi yang datang dari luar yang dapat menyebabkan melemahnya kedaulatan suatu negara adalah suatu kondisi yang berbahaya dan harus diwaspadai,  karena pelemahan kedaulatan bukan hanya berkaitan erat dengan pertahanan-keamanan tapi juga berhubungan erat dengan kehormatan, martabat dan harga diri suatu bangsa.  Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kedaulatannya sehingga bangsa itu dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain.   Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan ribuan pulau,  merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan berada pada posisi silang.  Karena letak dan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan negara.

             

            Telah terjadi masalah-masalah yang mengancam kedaulatan NKRI

            Perlu kiranya diingat dan dipahami bersama bahwa Indonesia dalam beberapa dasawarsa ini telah sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang mengancam kedaulatan negara.  Antara lain pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Desember 1998, terpaksa melepas Pulau Ligitan dan Sipadan setelah ICJ atau Mahkamah Internasional memutuskan agar Indonesia menyerahkan pemilikan dua pulau tersebut pada Malaysia.   Setelah Sipadan dan Ligitan akhirnya terpaksa dilepas muncul permasalahan baru, yaitu sekitar tahun 2002 Malaysia kembali mengklaim Blok Ambalat yg terletak di perairan laut Sulawesi sebelah Timur Kalimantan,  tidak jauh dari Sipadan dan Ligitan.  Selanjutnya oerlu diketahui perkembangan yang terjadi di Malaysia,  beberapa waktu yang lalu ada artikel yang ditulis oleh dosen Universitas Sains Islam Malaysia yang memuat pernyataan bahwa  Kepulauan Natuna itu seharusnya asdalah milik Malaysia.   Dalam artikel tersebut penulis menyebutkan beberapa alasan mengapa seharusnya Kepulauan Natuna milik Malaysia.

            Malaysia belakangan ini memang terlihat menganggap enteng Indonesia sejak keberhasilan mereka mendapatkan Sipadan dan Ligitan yang seharusnya itu adalah milik Indonesia.  Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan petugas yang berpatroli di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, mereka menemukan patok-patok perbatasan yang berpindah beberapa kilo meter dari letak sebelumnya.  Kemudian yang masih segar diingatan kita adalah pada 20 Mei 2002 Timor-Timur yang sebelumnya adalah salah satu provinsi Indonesia,  resmi menjadi negara merdeka setelah mendapat pengakuan internasional dan mengganti nama mereka menjadi Timor Leste

            Dari catatan peristiwa-peristiwa tersebut,  pemerintah Indonesia harus selalu waspada dan memberikan lebih banyak perhatian pada berbagai permasalahan yang berpotensi melemahkan kedaulatan.   Dengan kemajuan technologi kali ini yang terjadi bukan hanya berkisar pada masalah perbatasan saja dan kepemilikan wilayah, namun dimulai pada pengontrolan ruang udara.    Hal tersebut bertitktolak dari pemahaman terhadap struktur dan model ancaman yang terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas politik, ekonomi dan rekayasa teknologi. Perkembangan politik dan teknologi ternyata memunculkan sejumlah ancaman kontemporer yang memiliki efek yang cukup dahsyat terhadap kedaulatan suatu negara, antara lain dalam bentuk embargo udara, operasi mata-mata (surveillance) dengan perangkat satelit, hingga ke penggunaan senjata biologis, terorisme, penyusupan, sabotase dan penyadapan arus komunikasi.   Perlu kiranya dipahami bahwa berubahnya kompleksitas ancaman ini ditunjukkan dengan menurunnya eskalasi operasi militer yang bersifat klasik seperti invasi dan perang terbuka.

            Kurangnya pemahaman tentang ancaman dan gangguan yang mendayagunakan ruang udara

            Hal lain yang mempengaruhi minimnya perhatian terhadap wilayah perbatasan udara dalam rangka menegakkan kedaulatan adalah terbatasnya aktivitas yang diidentifikasi sebagai pelanggaran atau ancaman di wilayah udara misalnya hanya dikaitkan dengan pelanggaran penerbangan atau pemantauan oleh radar negeri tetangga. Sejumlah kasus dan pelanggaran tidak jelas penyelesaiannya, baik yang diberitakan akan diselesaikan melalui jalur hukum maupun diplomasi. Sementara sejumlah ancaman lain menunggu di wilayah udara kita, seperti pengintaian, perlintasan benda-benda asing dan pemanfaatan sumber daya alam di udara. Hal-hal semacam ini tidak dapat dianggap sepele, mengingat wilayah udara adalah merupakan titik strategis untuk mengamati atau memulai suatu tindakan militer yang dapat berakibat fatal terhadap kedaulatan dan keselamatan warga negara.  Disamping itu wilayah udara juga mengandung sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia.

            Perlu juga dipahami bahwa pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan udara, akan menemui berbagai problem yang bersifat teknis. Sebagaimana diketahui bersama bahwa klaim wilayah perbatasan udara kita mengkuti garis lurus vertikal wilayah perbatasan darat dan perairan atau konsep perbatasan tiga dimensi. Akibatnya penentuan wilayah perbatasan udara terutama di perairan mengikuti konfigurasi perbatasan yang ada dan terpecah-pecah.   Sebagai kelanjutannya pemantauan terhadap perbatasan udara menjadi sulit karena factor kesulitan untuk mengetahui secara pasti batasan antara ruang udara Indonesia dan ruang udara bebas (di atas wilayah perairan internasional).  Undang-Undang RI tentang kedaulatan wilayah udara belum ada,  Undang undang tersebut diperlukan untuk secara spesifik mengatur tentang ruang udara kedaulatan.  Indonesia telah meratifikasi Konvensi Chicago 1944 ke dalam bentuk Peraturan Presiden No 5 tahun 2005. Secara otomatis negara Indonesia berperan aktif dan mengakui keberadaan Konvensi Chicago 1944 untuk itu maka negara Indonesia harus bertindak tegas dalam menegakkan kedaulatan negara di ruang udara.

            Sebagai negara yang berdaulat,  Indonesia dalam hal ini pemerintah harus segera membenahi sektor wilayah udara, pada kenyataannya masih ada wilayah udara kedaulatan yang dikontrol oleh negara tetangga yang mengakibatkan di lapangan banyak terjadi pelanggaran kawasan perbatasan udara kita oleh negara asing.   Untuk itu tindakan tegas pemerintah diperlukan untuk menegakkan kedaulatan negara di seluruh ruang udara kedaulatan.

            Catatan :

            Perlunya Undang Undang RI tentang kedaulatan di Ruang Udara.  Bertitiktolak dari pemahaman bahwa bahwa kedaulatan suatu negara itu bersifat asli,  tertinggi dan tidak terbagi bagi,   namun faktanya kita belum memiliki Undang Undang yang dapat menjamin ke 3 hal pokok tersebut.   Untuk itu proses pembuatan Undang Undang RI tentang  Kedaulatan Negara di Ruang/Kawasan Udara, harus segera di mulai.   Perlu kiranya dipaha mi bahwa Undang Undang  RI nomor 1 th 2009 adalah hanya tentang Penerbangan, tidak memberikan kejelasan dan batasan batasan tentang Kedaulatan Negara di Udara.

            (YN)

            Pertemuan Informal Presiden RI yang Merendahkan Martabat Bangsa

            0

            Pertemuan Informal Presiden RI yang Merendahkan Martabat Bangsa

            Indonesiannews.co/ Jakarta, 10 September 2017.  Indonesian Aviation and Aerospace Wacth sebagai “Non Government Organization” berorientasi pada kemajuan perkembangan penerbangan di Indonesia. Dan berharap sebagai negara yang luas terdiri dari beberapa kepulauan dapat menerima hasil devisa yang maksimal dari penerbangan komersial dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan penerbangan.
            Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura, kiranya perlu diingat hal-hal yang terjadi sejak tanggal 7 September 1967 yaitu tanggal diawalinya hubungan diplomatik antara kedua negara hingga sekarang.  Fakta menunjukkan bahwa  hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura, dari tahun ke tahun telah mengalami pasang surut.   Dengan tujuan bahwa kepentingan nasional Indonesia harus dijadikan dasar dalam melakukan berbagai perundingan antara Indonesia dengan Singapura.
            Perlu kiranya diingat kembali Pernyataan PM Singapura Lee Hsien Loong di Parlemen pada tanggal 19 Januari 2005 dan pernyataan Menlu George Yeo di Parlemen pada 18 Januari 2005, 17 Oktober 2005 dan 2 Maret 2006, yang pada intinya  mengindikasikan betapa pentingnya kedudukan Indonesia bagi Singapura,  dan juga kemajuan dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura, khususnya yang menyangkut berbagai upaya untuk penyelesaian outstanding issues. Hal tersebut berlanjut pada pertemuan informal antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bali, pada tanggal 3-4 Oktober 2005. Pada pertemuan tersebut dalam rangka memenuhi usulan PM Singapura. Kedua kepala pemerintahan ini sepakat memparalelkan kegiatan perundingan terhadap 3 (tiga) perjanjian kerjasama yaitu :
            1.      Perjanjian Kerjasama Pertahanan,
            2.      Perjanjian Ekstradisi dan
            3.      Perjanjian Counter-Terrorism.

            Beberapa catatan tentang pertemuan antara Indonesia dan Singapura dapat disampaikan sebagai berikut :
            1.      Kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura pada tanggal 15-16 Pebruari 2005,
            2.      Kunjungan kerja Presiden RI ke Singapura pada 6-7Agustus 2006
            3.      Pertemuan informal Presiden RI dengan PM Lee Hsien Loong disela-sela Pertemuan Tahunan Forbes Global CEO Conference ke-6 di Singapura pada  tgl 4 September 2006.

            Secara keseluruhan telah memantapkan pengertian bersama bagi kedua negara untuk mengembangkan jalinan hubungan bilateral dengan spektrum elemen substansi seluas mungkin.
            Namun pada kenyataannya cukup mengecewakan,  sampai dengan tahun 2017 apa yang diperoleh Indonesia sebagai kelanjutan dari pertemuan-pertemuan tersebut dinilai masih jauh dari harapan.  Defense Cooperation Agreement (DCA) yang ditandatangani pada tahun 2007 ternyata tidak diikuti dengan EXTRADISI para koruptor, hal tersebut  ditunggu-tunggu sampai dengan tahun 2017, akan tetapi extradisi tidak pernah terjadi.   Untuk DCA sendiri apabila diteliti lebih jauh,  tidak mencerminkan suatu perjanjian pertahanan namun lebih kepada memenuhi kepentingan Singapura untuk mendapatkan daerah “LATIHAN Militer di Wilayah Kedaulatan Indonesia”.  Sebagaimana tertuang dalam manfaat utama yang ingin diraih bersama dari kerjasama ini adalah pengembangan profesionalitas dan interoperabilitas lewat saling pemberian akses lebih besar terhadap fasilitas dan wilayah latihan kedua negara.
            Proses ratifikasi DCA ke DPR cukup memprihatinkan karena Hingga kini, DPR belum sempat melaksanakan fungsi legislasinya dengan meratifikasi atau menyetujui atau menolak meratifikasi DCA lewat pembuatan undang-undang DCA di dalam negeri.  Diskusi yang utama dan paling disoroti adalah yang terjadi antara perwakilan masyarakat Indonesia di Komisi I DPR dengan pihak Eksekutif.  Sebagai komisi yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, sudah merupakan tanggung jawab  Komisi I untuk mengawasi, termasuk meminta penjelasan dari fasilitas di bagian tertentu wilayah dari kedua negara.  Akhirnya DPR Meminta Pemerintah memperbaiki substansi perjanjian Defense Cooperation Agreement (DCA) dengan Singapura yang dinilai lebih menguntungkan Singapura, dan menolak DCA tersebut apabila tidak diperbaiki
            Catatan :   Perlu diingat untuk dipertimbangkan tentang perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Singapura, bahwa Singapura adalah anggota dari FPDA.  The Five Power Defence Arrangements (FPDA) are a series of defence relationships established by a series of multi-lateral agreements between the United Kingdom, Australia, New Zealand  Malaysia and Singapore (all Commonwealth members) signed in 1971.
            Rencana percepatan realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta sebagaimana yang diinstruksikan oleh presiden RI  pada tanggal 8 September 2015 , yang tentunya juga diketahui para pimpinan Singapura ternyata tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Perlu kiranya diingat kembali bahwa perjanjian realignment FIR singapura pada tahun 1995 sampai dengan saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, karena ICAO sampai dengan saat ini belum memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 perjanjian. Namun Singapura tetap memberlakukan perjanjian tersebut dan Indonesia sepertinya tidak berkeberatan.  Yang menjadikan masalah dan cukup merendahkan martabat bangsa Indonesia adalah pada waktu Indonesia meminta agar pasal 7 perjanjian dijalankan yaitu: DI KAJI ULANG perjanjian yang dilakukan setiap 5 tahun,  ternyata Singapura menolak dengan alasan perjanjian belum berlaku karena pasal 10 belum terpenuhi. Untuk diketahui perjanjian tersebut tidak memiliki batas waktu,  tidak dapat dicabut hanya dapat “DIKAJI ULANG” yang dilakukan setiap  5 tahun.  Faktanya  perjanjian sudah berlangsung selama 21 tahun tetapi belum pernah sekalipun dilakukan “KAJI ULANG”.
            Kiranya dapat diartikan bahwa kewenangan pengontrolan di sebagian ruang udara kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh Singapura berada di kawasan yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,  akan selamanyakah dipegang oleh Singapura dan kita sepertinya tidak berkeberatan……..????..
            Dimana harga diri bangsa Indonesia,  demikian juga bagaimana dengan upaya penegakkan kedaulatan dan keamanan Nasional Indonesia,  di kawasan tersebut. Memang ada pihak yang membenarkan kewenangan pengontrolan ruang udara di kawasan tersebut dipegang oleh Singapura dengan alasan keselamatan penerbangan, hal ini sangat MENGGELIKAN karena bagi Indonesia pengontrolan ruang udara adalah hal yang biasa dilakukan, PERLU DIINGAT Luas Ruang Udara Indonesia itu 52% dibandingkan dengan Ruang Udara total negara-negara ASEAN, dilalui oleh 247 Rute Udara Domestik yang menghubungkan 125 Kota di Dalam Negeri, terdapat 57 Rute Udara Internasional yang menghubungkan 25 Kota di 13 Negara, memiliki 233 Bandara yang terdiri atas 31 Bandara berstatus Internasional dan 202 Bandara berstatus Bandara Domestik.
            Dan yang lebih penting lagi Presiden RI telah memberikan instruksi untuk percepatan REALIGNMENT  pada tanggal 8 Sepgtember 2015, yaitu agar dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan, Indonesia dapat mengambil alih pengontrolan ruang udara diatas Kepulauan Riau dan Natuna dari otoritas negara Singapura.
            (JK/YN)

            Menelusuri Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura

              0

              Menelusuri Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

              Indonesiannews.co/ Jakarta, 10 September 2017.  Usaha Presiden RI, Ir.Joko Widodo mengingatkan Singapura bahwa Indonesia sudah mampu untuk melaksanakan FIR di kawasan kepulauan Riau dan Natuna sebagai teritorial wilayah Indonesia, yang telah lebih 70 tahun di kuasai Singapura dan Malaysia. Memperingati ke-50 tahun hubungan dipomatik Indonesia dan Singapura, tepatnya 7 September 1967.
              “TNI Angkatan Udara RI (TNI AU) dan Republic of Singapure Air Force (RSAF) berkolaborasi membentuk formasi di udara membentuk angka 50 dengan dua puluh pesawat tempur F-16. Dan Indonesia membentuk angka 5. Dan Singapura membentuk angka 0, yang dapat di lihat dari Marina Bay Cruise Center oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong”,  ungkap Presiden Koko Widodo.
              “Ini menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia secara umum dan khususnya Angkatan Udara mempunyai kemampuan (skill),” lanjut Luhut Binsar Panjaitan.
              Perlu kiranya diingat kembali Pernyataan PM Singapura Lee Hsien Loong di Parlemen pada tanggal 19 Januari 2005 dan pernyataan Menlu George Yeo di Parlemen pada 18 Januari 2005, 17 Oktober 2005 dan 2 Maret 2006, yang pada intinya  mengindikasikan betapa pentingnya kedudukan Indonesia bagi Singapura,  dan juga kemajuan dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura, khususnya yang menyangkut berbagai upaya untuk penyelesaian “outstanding issues”.
              Hal tersebut berlanjut pada pertemuan informal antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bali, pada tanggal 3-4 Oktober 2005. Pada pertemuan tersebut dalam rangka memenuhi usulan PM Singapura, kedua kepala pemerintahan ini sepakat memparalelkan kegiatan perundingan terhadap 3 (tiga) perjanjian kerjasama yaitu :
              1. Perjanjian Kerjasama Pertahanan,
              2. Perjanjian Ekstradisi dan
              3.  Perjanjian Counter-Terrorism.
              Beberapa catatan dapat disampaikan sebagai berikut :
              1. Kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura pada tanggal 15-16 Pebruari 2005,
              2.  Kunjungan kerja Presiden RI ke Singapura pada 6-7 Agustus 2006
              3.  Pertemuan informal Presiden RI dengan PM Lee Hsien Loong disela-sela Pertemuan Tahunan Forbes Global CEO Conference ke-6 di Singapura pada  tanggal 4 September 2006.
              Secara keseluruhan telah memantapkan pengertian bersama bagi kedua negara untuk mengembangkan jalinan hubungan bilateral dengan spektrum elemen substansi seluas mungkin.
              Namun pada kenyataannya cukup mengecewakan,  sampai dengan tahun 2017 apa yang telah diperoleh Indonesia sebagai kelanjutan dari pertemuan-pertemuan tersebut dinilai masih jauh dari harapan.  DCA yang ditandatangani pada tahun 2007 ternyata tidak diikuti dengan extradisi para koruptor dan ditunggu sampai dengan tahun 2017 hal itu tidak pernah terjadi.   Untuk DCA sendiri apabila diteliti lebih jauh,  tidak mencerminkan suatu perjanjian pertahanan namun lebih kepada memenuhi kepentingan Singapura untuk mendapatkan daerah latihan militer di Wilayah Kedaulatan Indonesia.  Rencana percepatan Realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta sebagaimana yang diinstruksikan oleh presiden RI  pada tanggal 8 September 2015 , yang tentunya juga diketahui oleh para pimpinan Singapura ternyata tidak mendapatksn respons sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.
              Perlu kiranya diingat kembali bahwa perjanjian Realignment FIR singapura pada tahun 1995 sampai dengan saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, katena ICAO sampai dengan saat ini belum MEMBERIKAN PERSETUJUAN sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 perjanjian. Namun Singapura tetap memberlakukan perjanjian tersebut, dan Indonesia sepertinya tidak berkeberatan.  Yang menjadikan masalah dan hal tersebut cukup merendahkan Indonesia adalah pada waktu Indonesia meminta agar pasal 7 perjanjian dijalankan yaitu:  “Kaji ulang perjanjian yang dilakukan setiap 5 tahun”,  ternyata Singapura menolak dengan alasan perjanjian belum berlaku karena pasal 10 belum terpenuhi.   Untuk diketahui perjanjian tersebut tidak memiliki batas waktu,  tidak dapat dicabut hanya dapat dikaji ulang setiap 5 tahun.  Fakta perjanjian sudah berlangsung selama 21 tahun tetapi belum pernah sekalipun dilakukan kaji ulang.   Kiranya dapat diartikan Bahwa kewenangan pengontrolan ruang udara kedaulatan Indonesia oleh Singapura dikawasan yang sangat strategis bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara akan selamanya dipegang oleh Singapura dan kita tidak berkeberatan……..????..
              Dimana harga diri bangsa Indonesia,  demikian juga bagaimana dengan upaya penegakkan kedaulatan dan keamanan Nasional Indonesia di kawasan tersebut. Yang jelas Presiden RI, Ir.Joko Widodo telah memberikan instruksi untuk percepatan realignment pada tanggal 8 September 2015 yang lalu, yang di saksikan oleh Kasau dan Panglima TNI.
              (JK/YN)

              Indonesia Aviation and Aerospace Watch menyelenggarakan FGD tentang tradisi Balon Udara yang mengganggu penerbangan

                0
                Marsda TNI (Purn) Subandi Parto.,SH., MH., MBA.

                Indonesiannews.co/ Jakarta, 14 Agustus 2017 bertempat di Museum Kebangkitan Nasioanal, IAAW (Indonesia Aviation and Aerospace Watch), menyelenggarakan FGD tentang tradisi Balon Udara yang mengganggu penerbangan. Bersama instansi terkait FDG berjalan dengan pembukaan dari Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, sebagai Ketua Tenaga Ahli dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Trasnportasi), Subandi Parto mengatakan, : “Bahwa Tradisi Balon Udara khas di Indonesia  khususnya Wonosobo, Pekalongan dan beberapa daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan aset Pariwisata, dan hal ini harus di lestarikan untuk meningkatkan potensi wisata di Indonesia”.

                “Hal yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana untuk mengatur agar tradisi tersebut tidak menjadi ancaman keselamatan pada lintas penerbangan dijalur penerbangan”, tandas Subandi Parto. Bersama ini IAAW yang di Ketuai oleh Capt.Soenaryo Yosopratomo, mantan Dirjen Perhubungan Udara mengundang beberapa lembaga terkait dan Ikatan Pilot Indonesia sebagai penerima dampak langsung terhadap balon udara pada penerbangan yang membawa penumpang dan melintas di wilayah tersebut.

                Capt. Bambang Adisurya sebagai Ketua Ikatan Pilot Indonesia, mengucapkan terimakasih atas kepedulian IAAW dan Pemda Wonosobo yang diwakili oleh M.Aziz Wijaya sebagai Asst.1 Wonosobo yang telah bersedia datang dan memberikan penjelasan pada sosialisai tersebut. “Balon Udara yang dilaksanakan pada “event” menjelang lebaran merupakan tradisi yang telah lama ada, dan semakin lama, balon udara yang diterbangkan warga semakin besar diameternya, dan bahkan bisa sebesar rumah tipe 27 atau minimal sekitar diameter 5 X 5 meter yang diterbangkan tanpa awak atau diikat” penjelasan M.Azis Wijaya.

                “Jika dibandingkan dengan pesawat, tentunya Balon Udara ini sangat kecil akan tetapi dampak kerusakan yang terjadi pada mesin dapat berakibat fatal dan membahayakan seluruh penumpang pada penerbangan saat itu, yang tentunya merugikan banyak pihak baik nyawa maupun materi. Dan tentu saja merugikan produsen transportasi dengan kerugian kerusakan pesawat bahkan mungkin kehilangan pesawat karena kehilangan kendali atas kontrol pesawat” penjelasan Capt.Bambang Adisurya sebagai Ketua Ikatan Pilot Indonesia.

                “Hal ini akan berakibat fatal pada penilaian ICAO, karena Indonesia sebagai negara anggota ICAO harus mentaati aturan yang telah ditetapkan berdasarkan USOAP. Dan berdasarkan aturan tersebutlah, yang merupakan salah satu definisi keselamatan dan prosedur standar yang menjadi penilaian untuk proses menjadi anggota Council Part-3 pada tahun 2019 mendatang”, tandas Marsma TNI (Purn) Juwono Kolbioen pada kesempatan wawancara ekslusif dengan TVRI.

                (YN dan team)