KASAU menerima kedatangan Indonesia Aviation and Aerospace Watch

    0
    IAAW bersama KASAU

    KASAU menerima kedatangan Indonesia Aviation & Aerospace Watch
    Indonesiannews.co/Jakarta.  Kamis, 6/4/2017; Kepala Staf TNI Angkatan Udara :
    Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan kesempatan kepada Indonesia Aviation & Aerospace Watch (IAAW); untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan dan perbaikan dunia penerbangan Indonesia dimata dunia Internasional. Dalam kesempatan audiensi tersebut yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf TNI Angkatan Udara ; Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi oleh 4 orang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dibawah KASAU, antara lain : Kepala Dispen TNI AU; Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya,M.Tr (Han),  Panglima Kohanudnas TNI AU; Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna,S.E.,M.M.,  Assiten Operasi KSAU; Marsekal Muda TNI Barhim,  dan  Aspam KASAU; Marsma TNI Kisenda Wiranata.

    Dalam kesempatan audiensi tersebut, Indonesia Aviation & Aerospace Watch (IAAW), diwakili oleh : Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro, SE, MM. (Pengawas IAAW), Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen (Vice President IAAW), Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, MBA. (Pendiri dan Direktur Regulasi IAAW), Marsma TNI (Purn) Mahadi SW (Sekjen IAAW), Marsma TNI (Purn) Sjeifullah, S.IP. (Direktur Aircraft IAAW), Nency SR Aroean (Staff Sekretariat dan Bendahara IAAW).

    Dalam pertemuan audiensi tersebut, Indonesia Aviation & Aerospace Watch (IAAW) memperkenalkan diri sebagai Organisasi (NGO; Non-Governmental Organization) yang peduli dan memperhatikan dunia penerbangan Indonesia serta mengingatkan undang-undang keudaraan RI yang belum terealisasi sampai saat ini. Sudah saatnya Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak penuh atas penerbangan yang melintas diatas ruang udara negara Republik Indonesia dan negara harus memperhatikan undang-undang keudaraan yang merupakan dasar dari peraturan dan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak (negara lain).

    Dalam audiensi tersebut ada beberapa materi yang dibahas, antara lain adalah :
    1. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada PT.Dirgantara Indonesia, serta pergantian direktur-direktur di PT.Dirgantara Indonesia yang akan digantikan oleh personil TNI AU; yang disampaikan langsung oleh KASAU,
    2. Dan diharapkan PT.Dirgantara Indonesia serta PT.PAL yang merupakan bentukan dari TNI AU, dapat dikelola kembali oleh personil dari TNI AU, imbuh Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, MBA. (Pendiri dan Direktur Regulasi IAAW),
    3. FIR Singapur yang sudah selayaknya dikelola oleh Indonesia karena berdasarkan ALKI, FIR Singapur masuk dalam kawasan kedaulatan NKRI, tegas KASAU dan disetujui Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen (Vice President IAAW) dan team IAAW dengan isyarat anggukan,
    4. Pelanggaran KKOP yang berhubungan dengan ketinggian gedung yang ada di dekat Bandara, yang membahayakan penerbangan yang ada serta membahayakan masyarakat sekitar yang berada dan tinggal didekat gedung karena gedung memiliki ketinggian melewati batas / aturan bangunan sekitar Bandar Udara, laporan Marsma TNI (Purn) Sjeifullah, S.IP. (Direktur Aircraft IAAW) yang pernah menjabat sebagai Kepala Bandar Udara di Medan.
    Akhir kata KASAU meminta IAAW untuk dapat memberikan penjelasan tentang berbagai permasalahan keudaraan dan penerbangan pada acara RAPIM TNI AU yang akan datang. Dan berharap TNI AU dapat menyelamatkan penerbangan Indonesia hingga dapat dipandang dimata dunia penerbangan Internasional hingga diakui dan dapat mengibarkan bendera Merah Putih dan menjadi anggota pada International Civil Aviation Organization (ICAO).

     

     

     

     

     

    Dari kiri; Nency SR Aroean, Marsma TNI (Purn) Sjeifullah,S.IP., Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen, KASAU TNI AU; Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro SE,MM., Marsda TNI (Purn) Subandi Parto,SH,MH,MBA., Marsma TNI (Purn) Mahadi SW.

    https://news.detik.com/berita/d-3415359/soal-pengambilalihan-fir-dari-singapura-ksau-kami-sudah-siap

    (YN)

    Direktur Produksi PT.Garuda Indonesia Tbk alumni IPB A26

      0
      IAAW silahturahmi bersama KASAU

      Indonesiannews.co/Jakarta, Jumat 14 April 2017, – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) memutuskan untuk mengganti Direktur Utama (perseroan) dan melakukan perubahan susunan Dewan Direksi termasuk perubahan nomenklatur Direktur Operasi menjadi Direktur Produksi. Hal ini membuat resah seluruh pengamat penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW).

       

      Capt.Dharoe Tjokronagoro berkomentar : “Sebagai senior dibidang penerbangan yang tergabung pada Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), saya berharap Direktur Produksi saat ini dapat memenuhi syarat yang menjadi kriteria dasar yang tertuang dalam CASR 121-61, karena sebagai AOC-Holder khususnya AOC-121/001, harus tunduk pada ICAO-Annexes (peraturan sebagai Member-State ICAO) dan / atau CASR yang diterbitkan oleh DGCA Indonesia dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai Regulator.

       

      “CASR 121-61 yang dikeluarkan ICAO-Annexes merupakan peraturan sebagai Member-State ICAO, dan mudah-mudahan Direktur yang terpilih memenuhi syarat kompetensi dari kriteria-kriteria tersebut, jika tidak memenuhi kompetensi, sebaiknya diganti”, tegas Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro,SE,MM.

       

      “Jika PT.Garuda Indonesia tidak ‘correct’ dari aspek legalitas, organisasi dan hal-hal fundamental lainnya, maka akan semakin terpuruk ‘image’ penerbangan Indonesia dimata dunia. Apalagi Garuda Indonesia merupakan Flag-Carrieri, karena dalam struktur Dewan Direksi tidak ada Direktur Safety (pada Air Operator non airline/kecil disebut Company Aviation Safety Officer “CASO”) dan itu adalah mandatory dari CASR-121/135. Sudah selayaknya kita prihatin untuk hal ini, dan berharap tidak ada kepentingan politik dalam pengangkatan Dirut PT.Garuda Indonesia Tbk. “ lanjut Capt.Dharoe Tjokronagoro.

       

      “Setelah diberlakukan UU No.01 Th.2009 Tentang Penerbangan, maka CASR 121 maupun CASR 135 dipersyaratkan adanya SMS Safety Management System dalam Perusahaan Operator Penerbangan / AOC-121 maupun AOC-135 Holder, dan adanya Director of Aviatio Safety / CASO Company Aviation Safety Officer. Dengan demikian mekanisme pembinaan safety dari AOC-Holder akan lebih efektif, dimana DGCA Inspectors langsung dapat berkoordinasi dengan satu orang dalam manajemen operator tersebut yaitu Dir.Aviation Safety/CASO, yang tugasnya mengimplementasikan SMS Safety Management System di Perusahaan” pungkas Capt.Dharoe Tjokronagoro.

       

      Direktur Produksi PT.Garuda Indonesia Tbk yang baru, saat ini adalah Puji Nur Handayani, yang di ketahui alumni IPB A26, suatu hal yang membingungkan, apakah IPB sudah menambah gelar keserjanaannya dengan ‘Institut Penerbangan Bogor’, lanjut Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.

       

      “Jika hendak dilaksanakan ada SMS, hal itu akan lebih baik, akan tetapi CASR adalah hukum umum (Leg Generalis sedangkan UU No.1 th 2009 tentang Penerbangan adalah Leg Spesialis), Jika kedua hal tersebut diberlakukan bersama-sama yang dimenangkan adalah Leg Spesialis; yaitu UU No.1 th 2009 tentang Penerbangan. Kalau didalam UU tersebut tidak ada SMS berarti pembuat peraturan t[dak mengerti tentang CASR (tentang Keselamatan Penerbangan Sipil). Sebaiknya, Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) dan semua adalah Direktur Safety, yang menjadikan keselamatan adalah habit serta kepribadian kita dimana pun kita berada. Karena keselamatan sangatlah penting” tegas Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, MBA.

       

      (YN)

      Menanggapi permintaan Menteri Rini kepada GA Indonesia untuk menutup Rute Jakarta-London

      0
      Marsda TNI (Purn) Subandi Parto.,SH., MH., MBA.
      Indonesia Aviation and Aerospace Watch, Ikatan Pilot Indonesia, Pemprov.DKI, dan Kementerian Pertahanan RI.

      Menanggapi permintaan Menteri Rini kepada GA Indonesia untuk menutup Rute Jakarta-London

       

      Indonesiannews.co/  Jakarta, 22 April 2018. Indonesia Aviation and Aerospace Watch sebagai pemerhati Penerbangan yang dikelola oleh petinggi AU (Purn) maupun mantan pejabat teras Kementerian Perhubungan, memberikan tanggapan dan pernyataan atas permintaan Menteri Rini tentang penutupan Rute Jakarta-London,  karena dianggap kurang menguntungkan.

      Suatu hal yang klise jika penerbangan Internasional ditutup, mengingat London adalah negara besar yang sangat diperhitungkan keberadaannya, baik untuk kemajuan pendidikan maupun perekonomian. Jika Rute penerbangan Jakarta-London tersebut ditutup, tidak menutup kemungkinan akan menghambat berbagai faktor ekonomi, baik personal bisnis maupun global bisnis yang telah berlangsung. Hal ini malah akan menguntungkan maskapai penerbangan asing dan swasta lainnya, karena merupakan peluang bagus dalam menambah Rute penerbangan.

      Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, Sh.,MH.,MBA., mengatakan: ” Bukan karena Rute nya yang tidak memberikan keuntungan, tetapi prilaku “KORUPSI” yang membuat tidak terlihatnya keuntungan yang sebenarnya”.

      Kami, Indonesia Aviation and Aerospace Watch, dan saya; Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, Sh.,MH.,MBA., (Mantan Kadiskumau, Mantan Oditur Jenderal, dll), menyampaikan dan menghimbau agar Dirut GA-Indonesia di “GANTI” , dan Kami; Indonesia Aviation and Aerospace Watch; saya pribadi siap membantu perkembangan kemajuan GA-Indonesia, dan jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak ada perkembangan membaik siap mengundurkan diri”,  tandas Marda Subandi.

      (YN/indonesiannews.co-Jakarta)

      SEKOLAH PENERBANG INDONESIA TERANCAM TUTUP

      1
      Indonesia Aviation and Aerospace Watch

      SEKOLAH PENERBANG INDONESIA TERANCAM TUTUP

      Indonesiannews.co / Jakarta, Asosiasi Pendidikan Penerbang Indonesia (APPI), kembali mengadakan pertemuan atas ketidak stabilan dunia penerbangan dan regulasi atau peraturan yang ada dan telah lama berlangsung di negeri tercinta ini yang berdampak langsung kepada Sekolah-sekolah Penerbangan di Indonesia, Pertemuan terbatas ini diadakan di Klub Persada, Halim pada rabu, 9 Nopember 2016.
      Soenaryo Yosop sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Penerbang Indonesia, mengatakan : “Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena berakibat buruk kepada sekolah-sekolah penerbang swasta yang ada di Indonesia, yang berdampak kepada lulusan sekolah penerbang yang berjumlah 800 pilot yang saat ini masih ‘jobless’. Pernyataan yang di keluarkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang mengatakan bahwa kualifikasi ab-initio tidak / kurang standar sehingga sukar untuk dapat diterima di airlines, Di samping umur yang relatif masih terlalu muda (18 tahun)”.
      Pada saat ini terdapat 21 sekolah penerbang swasta dengan jumlah pesawat latih kurang lebih 120 unit, yang terdiri dari jenis Cessna 172; Piper Warrior III; Multi Engine Seneca / Seminole. Dan dapat meluluskan penerbang ab-initio sebanyak 150 s/d 200 pilot per tahun, dengan kualifikasi CPL/IR, Single Engine, jumlah jam terbang antara 150 s/d 155 jam terbang plus simulator Frasca / Red Bird sebanyak 60 jam sesuai standar CASR (mengacu pada ICAO / CASR). Dengan biaya untuk pendidikan sebesar rata rata Rp. 725 juta untuk selama 12 s/d 18 bulan lama pendidikan. (perbandingan ; STPI Curug ber-subsidi, biaya 600 juta dengan lama pendidikan 2 tahun).
      Beberapa waktu yang lalu, STPI Curug telah mengadakan pembelian pesawat latih baru sebanyak 51 unit terdiri dari Cessna 172 sebanyak 20 unit; Piper Archer TX sebanyak 25 unit; Piper Seneca V sebanyak 5 unit; Helicopter Bell 206 sebanyak 1 unit (anggaran APBN), dengan jumlah harga termasuk option dan suku cadang, dapat mencapai Rp. 585 Milyar ; hal ini belum termasuk pembelian 18 unit Piper Warrior III fan Cessna 172 (yang dapat mencapai harga Rp. 200 Milyar). Dan belum termasuk pengadaan simulator B737 NG dan Airbus A320 yang belum jelas penggunaan dan harganya.
      Dari jumlah pesawat latih yang sudah ada, pengadaan pesawat baru sebanyak 51 unit, sehingga di total ada sebanyak 99 unit pesawat latih. Maka jika diasumsikan; 80 unit bisa untuk pelatihan, dengan 5 siswa per pesawat, berarti akan meluluskan 400 pilot setiap 2 tahun, atau rata rata 200 orang tiap tahun.
      Jika saat ini tercatat 800 pilot job-less, apakah perlu untuk mendidik lagi untuk sekolah penerbang, dan apabila perlu… Maka sekolah swasta harus berhenti beroperasi atau dengan kata lain di tutup.. Dan bagaimana dengan pesawat latih swasta yang berjumlah 120 unit. (Yohana Nency)

      IAAW menanggapi pendapat AirNav dalam PENGAMBILALIHAN ruang udara blok ABC, Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tahun ini.

      0
      Perbandingan dengan negara tetangga.
      Perbandingan dengan negara tetangga.

      Indonesiannews.co/Jakarta, Senin 13 Maret 2017. Vice President Indonesia Aviation & Aerospace Watch; Marsekal Pertama TNI (Purn) bpk. H.Juwono Kolbioen, menyampaikan tanggapan dalam keterangan singkatnya di Kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta; mengenai informasi yang dimuat pada media online :  http://cnnindonesia.com/ekonomi/20170310151723-92-199276/airnav-negosiasi-ambil-alih-ruang-udara-abc-di-natuna (Jumat, 10 Maret 2017, pukul 17:50 WIB).

      Dalam media online tersebut ditulis bahwa; “Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia akan memulai negosiasi dengan negara tetangga mengenai pengambilalihan ruang udara blok ABC, Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tahun ini”.

      “Bagaimana mau negosiasi dengan Singapura, dalam kondisi “image” dunia penerbangan Indonesia dimata Internasional yang hancur lebur. Hal ini terbukti dengan hasil audit buruk USOAP 2016 bahwa nilai 8 parameter semuanya di bawah rata-rata dunia, dan tidak terpilihnya kembali Indonesia untuk menjadi anggota Parts 3 ICAO dengan hasil yang memalukan dan perlu diingat, kegagalan ini merupakan kegagalan yang ke-6 kalinya”, pungkas H.Juwono Kolbioen.

      Ini terbukti dengan “gagalnya” Indonesia dalam voting / pengambilan suara untuk dapat menjadi Anggota Council Parts III ICAO, yang ke-6 kalinya. Hal yang perlu dicatat dalam proses voting adalah; Indonesia mendapatkan nilai yang paling rendah, hal itu menunjukkan bahwa citra dunia penerbangan Indonesia di mata Internasional sangatlah buruk.

      Hasil pemilihan anggota Dewan ICAO Part 3 Periode 2016 – 2019  (urutan alfabetis)  yang dilaksanakan pada Sidang Umum ICAO Ke-39 hari ke 8 di Montreal, Canada, adalah sebagai berikut :
      1. Aljazair 151
      2. Cape Verde 136
      3. Congo Rep. 136
      4. Cuba 160
      5. Ecuador 133
      6. Indonesia 96…….. paling rendah.
      7. Kenya 159
      8. Malaysia 129
      9. Panama 130
      10. Rep. Korea 146
      11. Turkey 156
      12. Tanzania 150
      13. United Arab Emirates 156
      Hasil Audit USOAP 2016 dan hasil Voting Konggres ICAO ke-39, Indonesia hanya mendapat nilai = 96 %. Merupakan nilai terkecil di banding negara lain.

      Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa “PERJUANGAN”  Indonesia untuk menjadi anggota Council pada tahun 2013, dan berbagai upaya perbaikan telah dilakukan termasuk bahwa Indonesia telah membuka kembali Kantor Kepentingan Indonesia ICAO di Montreal, Kanada pada tanggal 2 Februari 2012. Dalam hal ini terlihat bahwa; baik dalam penyusunan strategi, maupun dalam melakukan persiapan, telah dilakukan dengan dasar pembelajaran dari kegagalan-kegagalan yang dialami pada sidang-sidang sebelumnya, namun tetap saja Indonesia “gagal”.

      Menteri Perhubungan pada waktu itu telah “all out” untuk menyampaikan berbagai kemajuan yang berhasil diraih oleh Indonesia, termasuk menyerahkan 11 (sebelas) working paper dan 4 (empat) Information paper.  Akan tetapi Indonesia gagal untuk meriah duduk sebagai anggota Council Parts III di ICAO.  Bertitiktolak dari penjelasan tersebut diatas,  kiranya sangat disesalkan bahwa Indonesia ternyata telah  kembali gagal untuk dapat duduk sebagai anggota Council Parts III ICAO pada Konggres ICAO ke 39 di bulan September dan Oktober 2016.  Terlihat disinI bahwa persiapan yang dilakukan untuk menghadapi sidang ICAO tahun 2016 tidak dilaksanakan secara cermat, termasuk belum adanya dukungan nyata atau keterlibatan dari Kementerian dan Lembaga terkait.

      “Namun apapun alasannya, Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas, yang dilalui oleh :

      1. 247 rute udara domestik yang menghubungkan 125 kota di dalam negeri, selanjutnya di wilayah udara Indonesia terdapat;
      2. 57 rute udara internasional yang menghubungkan 25 kota di 13 negara, dan Indonesia memiliki;
      3. 233 bandara yang terdiri atas 31 bandara berstatus internasional. dan
      4. 202 bandara berstatus bandara domestik.

      Yang artinya “ruang udara Indonesia” sebesar 52% lebih luas dibandingkan dengan ruang udara total Negara-Negara ASEAN, akan tetapi ternyata dinilai tidak pantas untuk duduk sebagai anggota Council ICAO. Dilain sisi Singapura dan Malaysia ternyata duduk sebagai anggota Council ICAO”, pungkas H.Juwono Kolbioen.

      Sebagai catatan dan perlu diingat :  “Bahwa Indonesia merupakan anggota Dewan (Council) ICAO Kategori III dari tahun 1962 sampai dengan tahun 2001. (Kecuali pada periode 1965-1968; Indonesia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri karena kebijakan politik luar negeri Indonesia saat itu memutuskan untuk keluar dari PBB).

      Selanjutnya Indonesia beberapa kali gagal pada pemilihan anggota Dewan ICAO pada periode setelah tahun 2001 yaitu periode 2001-2004, 2004-2007, 2007-2010 dan  2013-2016, dan pada tahun 2010 Indonesia tidak mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota Council Parts III ICAO. (YN/JK).

      Rapat pengurus IAAW, yang dihadiri oleh: Kiri; Marsma TNI (Purn) Mahadi SW, Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro,SE,MM., Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.
      Rapat pengurus IAAW, yang dihadiri oleh: Kiri; Marsma TNI (Purn) Mahadi SW, Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro,SE,MM., Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.

      IMG-20170311-WA0019

      Dunia Penerbangan Indonesia Membutuhkan Perhatian Khusus

        0

        Jakarta/Indonesiannews.co – 15 Oktober 2016, PT. Asia Aero Technology yang berlokasi di Komplek Bumi Perkemahan Cibubur (BUPERTA), yang juga merupakan Pusat Pendidikan Kedirgantaraan mandiri yang memiliki Lapangan Terbang Wiladatika sebagai tempat pelatihan dan penyimpanan serta perawatan pesawat-pesawat kecil jenis flying “drone” dengan maksud dan tujuan mulia memberikan kesempatan kepada khalayak umum, khususnya usia sekolah dari tingkat SD, SLTA, sampai dengan SLTA untuk memperkenalkan dunia penerbangan, yang sepertinya sangat ekslusif secara “GRATIS”.

        img-20161019-wa0062

        Angelica (murid SMP Marsudirini) menaiki flying di Pusdirga

        Bagas Adhadirga sebagai Direktur PT. Asia Aero Technology, mengatakan : “Pusat Pendidikan Kedirgantaraan atau di sebut “PUSDIRGA” yang berlokasi di Buperta Cibubur ini memiliki nama “Bandar Udara Khusus Wiladatika”, yang merupakan lapangan terbang khusus sebagai tempat latihan anak anak pramuka Wiladatika Dirgantara. Pusdirga ini didirikan sejak tahun 2010 bersama-sama dengan Kowarnas.

        “Maksud dan tujuan dari berdirinya Pusdirga ini adalah untuk memperkenalkan dunia Pendidikan Kedirgantaraan sejak dini kepada anak anak sekolah setingkat SD, SLTP, dan SLTA , yang masuk ke dalam program ekstrakulikuler. Dan untuk membuka cakrawala pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan anak-anak sekolah secara khusus”, lanjut Bagas.

        “Dalam dunia penerbangan saat ini masih banyak kekurangan dalam bidang pendukung, seperti; Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung, dalam berbagai bidang seperti : Mekanik, ATC, Ground Supplier Handling, dan lain-lain”, ungkap Bagas.

         

        wp_20161015_09_53_43_pro1

        PUSDIRGA, IAAW bersama BNN dalam STOP NARKOBA

         

        “Di Asia Pasifik, Indonesia merupakan Negara sebagai konsumen terbesar dalam pembelian pesawat, baik itu Airbus, Boing 737 dan Helikopter, dalam catatan yang dimiliki narasumber; Lion Air baru-baru ini telah membeli ± 250 pesawat jenis AirBus, dan 3 Airline yang berada di Indonesia telah membeli ± 500 buah jenis Boing 737 dan jenis Air Bus, sementara White Sky Aviation telah membeli 30 Helikopter beberapa waktu yang lalu”, lanjut Bagas.

        Vice President Indonesia Aviation & Aersopace Watch, Bapak H. Juwono Kolbioen dalam kesempatan yang sama mengatakan : “Indonesia telah gagal untuk duduk sebagai anggota Dewan ICAO Parts III Periode 2016-2019, pada Sidang Umum ICAO Ke-39.  Ini adalah kegagalan ke-6 bagi Indonesia, dengan kegagalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam berbagai aspek terutama keselamatan, keamanan dan keteraturan penerbangan masih harus lebih ditingkatkan. Dengan tidak berhasilnya Indonesia duduk dalam Council ICAO, maka Indonesia akan sulit untuk dapat berperan aktif dalam penentuan kebijakan penerbangan sipil internasional dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap industri penerbangan di Tanah Air dan akan mempersulit  Indonesia untuk  dapat segera melakukan realignment FIR Singapura”.

        “Di mana Negara tetangga kita Malaysia berdasarkan voting dalam sidang umum ICAO mendapatkan dukungan sebesar 129 suara, dan Indonesia mendapatkan dukungan sebesar 96 suara. Dalam hal ini berarti dunia penerbangan di Indonesia dipertaruhkan, dimana Malaysia dapat menjadi anggota council”, tutup H. Juwono Kolbioen. (Yohana Nency)

        bersambung…

        FGD Lemhannas bersama IAAW dalam Ancaman Udara di Ruang Udara Indonesia

        0

         

         

        “Focus Group Discussion” Indonesia Aviation & Aerospace Watch bersama Lemhannas, Kementerian Perhubungan RI, PT.Lion Air, Pangkohanudnas, Angkasa Pura II, dan Kemenkumham RI.

        Indonesiannews.co/ Jakarta, Senin 27 Februari 2017; menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Menengah di Ruang Gatot Kaca, Gd.Astragatra yang dipimpin Bapak Prof.Dr.Ir.Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. Sebagai Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, dengan tema : “Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap ASEAN OPEN SKY POLICY GunaIMG-20170301-WA0015WP_20170227_08_14_31_Pro melindungi Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Vice President Indonesia Aviation & Aerospace Watch (IAAW); Bapak Marsekal Pertama TNI (Purn) Juwono Kolbioen mengingatkan pada kesempatan pemberian tanggapan sebagai pembahas ke-4; bahwa : “Presiden RI Bapak Ir.Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kepada Panglima TNI, Menteri Perhubungan dan KASAU pada hari Senin, 8 September 2016 agar PENGAMBILALIHAN (Re-Alignment) FIR singapura harus sdh dapat dilaksanakan pada 3 s/d 4 tahun kedepan. Akan tetapi hingga detik ini hal tersebut tidak terealisasi dan belum terlihat langkah nyata untuk mengupayakan Intruksi Presiden RI Ir.Joko Widodo tersebut.
        Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Lemhannas , Vice President Indonesia Aviation & Aerospace Watch (IAAW); Bapak Marsekal Pertama TNI (Purn) Juwono Kolbioen, menyampaikan keprihatinan tentang “BURUK-nya Image Penerbangan Sipil Indonesia di dunia Internasional”. Disamping hasil verifikasi audit USOAP th 2016 yang hasilnya sangat buruk. Indonesia gagal dengan sangat memalukan dalam mencalonkan diri untuk menjadi anggota COUNCIL Parts 3 ICAO. Dan ini adalah kegagalan yang ke-6 kalinya. So… “Ada apa dengan peraturan penerbangan kita” ????

         

        Bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara besar, dengan luas wilayah udara Indonesia ; 52% dibandingkan dengan luas Total ASEAN. Yang berdampak dengan kunjungan domestik dan internasional passanger Indonesia setiap tahunnya diperkirakan sebesar 100 juta jiwa. Tetapi, di ASEAN terbilang paling buruk dalam hasil penilaian oleh USOAP (ICAO) untuk seluruh parameter penerbangan dan juga sebagai negara yang paling lama menyandang Kategori 2 FAA. Suatu hal yang sangat mengherankan dengan kondisi terpuruk seperti hal diatas, Indonesia dapat mengikuti ASEAN Single Aviation Market, (dengan cara apa kita dapat bersaing ???). Sebagai negara besar dan berdaulat tidak sepatutnya menjadi PENURUT dengan kepentingan asing yang dikemas dalam kesepakatan-kesepakatan regional yang dengan jelas-jelas sangat merugikan rakyat Indonesia. (YN/JK).IMG-20170301-WA0018

        IMG-20170301-WA0017

        Kementerian BUMN salah mengambil KEPUTUSAN

          0
          CASR 121

          Indonesiannews.co/Jakarta, Rabu 12 April 2017. Menteri BUMN Rini M Soemarno, salah mengambil keputusan dalam pengangkatan Dirut PT.Garuda Indonesia. Berdasarkan kualifikasi Dirut PT Garuda Indonesia yang baru tidak memenuhi syarat sebagai Dirut PT.Garuda Indonesia. Hal ini bukan berarti Dirut PT.Garuda Ini tidak berkualitas dalam bekerja, akan tetapi sebagai Dirut Perusahan Penerbangan (BUMN), Sdra. Pahala N Mansury tidak cocok untuk menduduki Dirut Perusahaan Penerbangan. Karena Sdra. Pahala N Mansury memiliki basic keahlian di bidang keuangan / Perbankan, sesuai dengan jabatan beliau sebagai Direktur Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

           

          Pahala N Mansury, Direktur Keuangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.

          Indonesia Aviation and Aerospace Watch sebagai pemerhati penerbangan, baik dibidang keselamatan dan regulator merasa kecewa dan bertanya-tanya; “Apa jadinya penerbangan sipil terbesar di Indonesia, jika dipimpin oleh orang yang tidak menguasai bidang penerbangan. Bidang Penerbangan Indonesia sangat erat kaitannya dengan keselamatan dan regulator yang sampai saat ini masih minus (jelek) dimata dunia penerbangan internasional. Bagaimana kita bisa memperbaiki dunia penerbangan kita, jika dipimpin oleh orang yang tidak pengalaman dibidangnya”, pungkas Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.

           

          “Patut dicermati bahwa dalam susunan Direksi ini tidak ada Direktur Operasi dan Direktur Pemeliharaan Pesawat (Director of Maintenance), dan apabila susunan Direksi Garuda Indonesia, tetap tanpa adanya Direktur Operasi, maka AOC 121 001 , BATAL demi hukum dan Garuda Indonesia harus menghentikan operasinya, karena tidak mematuhi persyaratan CARS 121”, lanjut penilaian Pengamat Penerbangan Alvin Lie.

          Susunan Direksi PT. Garuda Indonesia

          Alvin menambahkan, “sesuai Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121.59 dan 121.61 mewajibkan adanya Director of Operation yang dijabat oleh Pilot senior berlisensi Air Transport Pilot Licence (ATPL). Demikian juga wajib ada Director of Maintenance yang dijabat oleh personil berlisensi sebagai engineer penerbangan”.

           

          “ICAO sudah menetapkan peraturan dan ketentuan yang dituangkan dalam Annex 1 s/d 19 mulai dari Kedaulatan negara di Udara s/d Management Safety. Tugas suatu negara untuk mengaplikasikannya dan melaporkan yang belum ada. ICAO dengan Annex-nya dapat dijabarkan sebagai Undang-Undang tentang Penerbangan, PP, PM dan lain-lain (aturan pelaksana lainnya) dan selanjutnya diaplikasikan dilapangan, sebagai contoh : Organisasi, Badan-badan, Bandaranya dst sampai ke Management Safety-nya, semuanya itu harus bisa dikembalikan pada ICAO dan Annex. Jika hal tersebut tidak dilakukan sebagai pelaporan, maka bisa dipastikan nilai / hasil Audit Penerbangan Indonesia dibawah passing grade. Tolak ukur dari kualitas penerbangan yang baik hanya ICAO dan Annex”, tegas Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, MBA.

          (YN)

          Introspeksi diri berkaitan dengan “Re-Alignment FIR Singapura”

          0
          INDONESIA AVIATION & AEROSPACE WATCH

          Introspeksi diri berkaitan dengan permasalahan percepatan realignment FIR Singapura yang berlarut-larut.     

          FGD fi :emhannas
          FGD di Lemhannas

          Indonesiannews.co/Jakarta, Sabtu 18 Maret 2017. “Dengan maraknya pemberitaan tentang upaya “Pengambil-alihan FIR Singapura”, sebagai kelanjutan maka telah dilakukan penggantian pejabat Airnav Indonesia. Ada baiknya kita melakukan introspeksi diri sebelum menyampaikan pernyataan-pernyataan ke publik. Hasil introspeksi diri tersebut digunakan untuk salah satu bahan masukan dalam menentukan  program-program apa yang harus direncanakan untuk dilakukan yang tentunya melibatkan berbagai lembaga dan kementerian terkait”.

           

          1. Pelayanan lalulintas udara (internasional) mutlak harus selalu dapat dilalukan.

          Operasi Penerbangan adalah suatu bentuk transportasi yang dapat dilakukan apabila didukung dengan suatu jasa pelayanan yang lengkap. Pihak penyedia jasa pelayanan ditinjau dari aspek ekonomi dapat digambarkan sebagai sebuah badan usaha yang pemasukan keuangannya sangat tergantung oleh jumlah pesawat terbang yang dilayani. Perlu dipahami bahwa pelayanan lalulintas udara (internasional) mutlak harus terus diberikan walaupun jumlah atau pergerakan pesawatnya menurun. Apabila sebuah negara menyatakan tidak atau belum mampu untuk memberikan pelayanan antar bangsa tersebut, demi kelancaran penerbangan (internasional), ICAO dapat melakukan pendelegasian kewenangan kepada pengelola ruang udara negara lain yang berdekatan.

          Apakah pada saat ini Indonesia masih menyatakan tidak atau belum mampu untuk memberikan pelayanan ???

          1. Regional Air Navigation (RAN) Meeting (Indonesia mengikuti RAN Meeting terakhir tahun 1993).

          Keputusan pendelegasian dilakukan dalam rapat Dewan ICAO berdasarkan masukan dari Regional Air Navigation (RAN) Meeting. Sedangkan bila ditinjau dari sisi pemerintahan antar negara, pengelola ruang udara adalah sebuah badan yang memiliki tanggungjawab atas keselamatan jiwa manusia yang berasal dari berbagai bangsa. Maskapai atau operator dari berbagai negara akan melakukan penerbangan lintas negara yang akan dilayani oleh sebuah provider yang wilayah tanggungjawabnya berbatasan diantara beberapa negara. Batas wilayah tanggungjawab ruang udara (FIR) ditetapkan dalam Regional Air Navigation Meeting (RAN Meeting) ICAO yang biasanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Untuk FIR Singapura, RAN Meeting terakhir adalah pada tahun 1993, dan setelah itu tidak pernah dilakukan RAN Meeting.

          Mengapa pada tahun 2003 dan tahun 2013 tidak dilakukan RAN meeting ???

          “Permasalahan yang timbul sehubungan dengan Image terhadap Indonesia yang selama 9 tahun berada dalam Katagori 2 FAA dan sejak tahun 2001 tidak lagi duduk sebagai anggota Council Parts III ICAO”.

          Hal tersebut mempengaruhi penilaian dunia internasional terhadap Indonesia yang berkaitan dengan :

          1. Dapat diwujudkannya jaminan pemenuhan aspek keselamatan, keteraturan dan kelancaran.

          Dalam aspek ekonomi dalam operasi penerbangan, bentuk prosedur yang diberikan oleh pengelola navigasi udara dimanapun berada harus memenuhi syarat efisiensi, artinya; semua prosedur yang diberikan berdasarkan konsep efisiensi. Kelengkapan, kecanggihan serta fasilitas navigasi yang modern dengan dukungan SDM yang berkualitas internasional akan turut mendukung terciptanya keselamatan, keteraturan dan kenyamanan secara lebih baik. Didalam pelayanan navigasi penerbangan, sekurang kurangnya harus ada tiga aspek yang mewakili sisi operasional dan ekonomi yang harus diberikan yaitu keselamatan, keteraturan dan kelancaran. Oleh karena itu pihak pengelola ruang udara, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada prinsipnya harus dapat memenuhi ketiga aspek tersebut di atas.

          1. Dapat dipenuhinya kebutuhan untuk dapat dilakukannya aplikasi standar yang terbaik dengan dukungan fasilitas yang terbaik dan reliable.

          Tidak adanya kecelakaan bukan merupakan indikator telah lengkapnya dan siapnya seluruh SDM, alat-peralatan dan fasilitas bagi pengelola bandar udara dan navigasi udara. Keselamatan yang terbaik diperoleh dari aplikasi standar yang terbaik dengan dukungan fasilitas yang terbaik dan reliable (memiliki nilai akurasi tinggi untuk diyakini ketepatannya).

          • Memiliki SDM yang berkualitas dengan membentuk semangat profesionalisme yang bukan berorientasi bisnis (non business oriented) namun yang berorientasi kepada pelayanan keselamatan (safety oriented);
          • Membentuk program safety culture (budaya keselamatan) yang bernilai positif, disemua lini baik struktural maupun staf;
          • Membuat rencana kedepan dalam menghasilkan diversifikasi produk yang berkaitan dengan pengelolaan ruang udara terutama dalam menghadapi tuntutan perkembangan di lapangan.
          Rapat Kerja kanan atas; Sdr.Oche, Marsma TNI (Purn) Mahadi,SW., Capt.Dharoe Tjokronagoro, Ir. Dewa Putu Suma, M.Sc., Capt.Soenaryo Yosopratomo., Marsma TNI (Purn) Sjeifullah,S.IP., Capt.A.Djauhar D.Leimena, Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen., Marsda TNI (Purn) Subandi Parto,SH,MH,MBA. Pak Mahadi Capt. Ndaru Pak Dewa Putu Suma Pak Naryo
          Rapat Kerja kanan atas; Sdr.Oche, Marsma TNI (Purn) Mahadi.SW., Capt.Dharoe Tjokronagoro, Ir.Dewa Putu Suma,M.Sc., Capt.Soenaryo Yosopratomo, Marsma TNI (Purn) Sjeifullah,S.IP., Capt.A.Djauhar D.Leimena, Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen, Marsda TNI (Purn) Subandi Parto,SH,MH,MBA.

           

          (YN/JK)

          ANCAMAN BAGI PENERBANGAN INDONESIA

            0

            ASEAN Open Sky Policy, malapetaka bagi
            Maskapai Penerbangan Nasional
            “Istilah yang tepat bukan ASEAN Open Sky tetapi Indonesia Open Sky”

            ASEAN Open Sky Policy merupakan kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota negara ASEAN. Hal ini tidak lain merupakan bentuk liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi komitmen kepala negara masing-masing negara anggota dalam Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN tahun 2003. Dalam Bali Concord II disebutkan cita-cita terbentuknya ASEAN Economic Comunity 2020 dengan angkutan udara menjadi salah satu dari 12 sektor yang diintegrasikan. Kekuatan dari negara-negara ASEAN ini harus segera dipersatukan, mencontoh apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dengan Uni Eropa-nya dalam uapaynya menghadapi tantangan dan persaingan dari Cina dan India.

            Dalam dunia penerbangan, tanpa memperhitungkan dampak yang akan terjadi secara cermat, Indonesia sepertinya dengan sukarela mengikuti tahapan untuk menuju ke arah liberalisasi angkutan udara. Pada tahun 2008 ketentuan pembatasan untuk penerbangan antar ibukota negara ASEAN dihapus. Selanjutnya hak angkut kargo pada tahun 2009 dan diikuti hak angkut penumpang pada tahun 2010, dan sebagai puncaknya adalah pada ASEAN Single Aviation Market atau ASEAN Open Sky Policy pada tahun 2015 yang tertuang dalam The ASEAN Air Transport Working Group: “The Roadmap for the Integration of ASEAN: Competitive Air Services Policy”.

            Menuju Liberalisasi

            Hal tersebut seharusnya menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia, karena situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Negara-negara ASEAN yang lain. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, luas ruang udara Indonesia adalah menduduki tempat pertama yaitu 81% dari total ruang udara negara negara ASEAN, jumlah penumpang domestik rata-rata setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 juta. Beberapa negara sudah sangat maju, sedangkan kita masih dalam tahap membangun. Dalam kondisi seperti itu kerjasama akan menjadi timpang dan akan berakibat “pihak yang kuat” akan memangsa “pihak yang lemah”.
            Singapura misalnya, kita semua telah memahami harus benar-benar diwaspadai karena akan segera menguasai pasar jika ASEAN Open Sky terwujud. Perdana Menteri Singapura dalam berbagai kesempatan selalu menganjurkan untuk mempercepat proses tersebut, dengan dalih untuk meningkatkan perkembangan angkutan udara di regional Asia Tenggara, “karena dengan percepatan liberalisasi penerbangan akan menunjukan pada dunia bahwa ASEAN dapat beraksi cepat dalam mewujudkan rencana menjadi tindakan yang konkrit”. Untuk diketahui luas wilayah udara Singapura tidak mencapai 1% dibandingkan dengan total luas wilayah udara ASEAN.

            Tidak mengherankan Singapura sangat bersemangat dalam ASEAN Open Sky, karena dari sisi pengalaman Singapura telah lama melakukan open sky yaitu sejak tahun 1960-an. Pada waktu itu maskapai asal Eropa, Asia, dan bahkan Amerika Serikat bebas terbang dari dan ke Singapura. Hal tersebut akan dengan mudah dapat diterima akal sehat, karena Singapura adalah negeri kecil yang memiliki luas kurang dari provinsi Jawa Barat, tidak mungkin mengandalkan pasar domestik saja. Untuk itulah Singapura membangun Changi menjadi bandara berstandar internasional dan bercita-cita menjadikannya hub (bandara poros/pusat) dan negara-negara anggota ASEAN sebagai spoke-nya. Demikian juga untuk layanan Air Traffic Controller (ATC), untuk diketahui Changi International Airport sanggup melayani lalu lintas udara di seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk di wilayah udara (kedaulatan) Indonesia.

            Dari sisi maskapai penerbangan, Singapore Airlines (SIA) dengan keunggulan kualitas dan kuantitas armadanya, dapat mewujudkan konsep reciprocal dengan baik. Perlu kiranya dipahamai bahwa SIA dan juga anak perusahaannya Silk Air merupakan flag carrier, didukung secara langsung oleh pemerintah Singapura dan saat ini telah menjelma menjadi macan Asia.

            Disamping itu Air Asia yang merupakan Maskapai Penerbangan swasta asal Malaysia, yang memiliki bisnis jasa penerbangan murah (Low Cost Carrier/LCC) telah melakukan ekspansi ke Indonesia sebelum rencana tahap-tahapan ASEAN Open Sky dimulai. Konsep penerbangan bertiket murah dengan cepat mengambil hati konsumen di Indonesia. Asas cabotage yang diberlakukan di negara-negara ASEAN ternyata bisa diabaikan dengan menerapkan “Kecabangan perusahaan” di Indonesia. CEO Air Asia, terkenal dengan pernyataannya yang fulgar yaitu menantang, “Buang saja nasionalisme anda!”. Ekspansi fenomenal LCC Air Asia jelas berdampak buruk pada Maskapai Penerbangan Nasional. Karena yang terjadi adalah efek “positif” dari liberalisasi, yaitu konsumen punya kekuasaan untuk memilih dari berbagai pilihan yang tersedia.

            Kesiapan Indonesia

            Dengan adanya ASEAN Single Aviation Market, Indonesia adalah pihak yang dirugikan. “Singapura hanya punya 1 bandara, Malaysia punya 6 bandara, kita punya 26 bandara internasional,”. Hal ini berarti Indonesia memiliki pintu yang banyak untuk “dimasuki dengan mudah oleh pemain-pemain asing”. Untuk itu jumlah bandara seyogyanya dibatasi apalagi Maskapai Penerbangan Nasional pada kenyataannya belum atau tidak sekuat para pesaingnya.

            Liberalisasi penerbangan ASEAN harus direalisasikan pada tahun 2015 atau sekarang ini. Terus terang Indonesia belum siap agtau teoatnya tidak akan siap. Perlu dipahami bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang seharusnya adalah waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam arti membangun daya saing, justru menjadi kebalikannya, daya saing menurun bahkan beberapa perusahaan penerbangan nasional terpaksa gulung tikar. Pemerintah kurang memberikan bantuan bagi maskapai penerbangan nasional untuk membangun daya saing.

            Sebelum mengikuti liberalisasi penerbangan, pemerintah seyogyanya membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan penerbangan nasional disamping memberbaiki dan meningkatkan kemampuan Bandar-Bandar Udara dalam artian harus comply terhadap ketentuan ICAO. Namun berbagai permasalahan klasik belum dapat diatasi, muncul berbagai masalah-masalah baru yang sangat memberatkan Maskapai Penerbangan Nasional. Timbul pertanyaan apakah kebijaksanaan untuk mengikuti ASEAN Open Sky Policy telah benar-benar memperhatikan kepentingan nasional ???.

            Keniscayaan

            Adalah sebuah keniscayaan Open Sky ASEAN ini. Era keterbukaan dan liberalisasi mau tidak mau harus dilakukan. Agar Open Sky tidak menjadi sebuah ancaman, maka pemerintah Indonesia harus menjadi “wasit” dalam mengatur agar Open Sky tidak menjadi boomerang bagi kita, yaitu tidak mendatangkan keuntungan namun sebaliknya menimbulkan kerugian bagi Indonesia diberbagai bidang terutama mengancam “kehidupan” industri penerbangan nasional. Karena dalam kenyataannya, tidak ada satupun negara yang melakukan liberalisasi penerbangan tanpa campur tangan aktif pemerintah. Pemerintah dalam hal ini departemen/kementrian terkait harus merubah dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasi agar betul-betul mampu meningkatkan daya saing industri penerbangan domestik yang bertujuan agar maskapai penerbangan nasional dapat memenangkan persaingan, dengan tetap berpegang pada keamanan dan keselamatan penerbangan.

            Kesiapan Bandar Udara. Pembangunan Bandar Udara di Indonesia agar dapat menyaingi Changi sepertinya tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dalam rangking The World Airport Award yang dikeluarkan Skytrax, Changi menempati urutan ke-3, dan Singapura menghendaki Changi dapat menjadi hub ASEAN karena sudah sangat unggul baik dari sisi teknologi, profesionalisme, dan posisinya yang strategis. Dikaitkan degan kondisi tersebut, yang dapat kita lakukan dalam waktu dekat , adalah pembangunan Bandar-Bandar Udara di Indonesia diarahkan agar dapat berperan menjadi spoke, tapi spoke dalam kualitas yang mampu bersaing dengan Kuala Lumpur dan Bangkok Internasional Airport, terutama dalam hal comply terhadap ketentuan internasional yang berlaku. Dihadapkan dengan yang fakta terjadi akhir-akhir ini dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara, timbul pertanyaan besar, mampukah kita ????.