Menelusuri Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura

    0

    Menelusuri Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

    Indonesiannews.co/ Jakarta, 10 September 2017.  Usaha Presiden RI, Ir.Joko Widodo mengingatkan Singapura bahwa Indonesia sudah mampu untuk melaksanakan FIR di kawasan kepulauan Riau dan Natuna sebagai teritorial wilayah Indonesia, yang telah lebih 70 tahun di kuasai Singapura dan Malaysia. Memperingati ke-50 tahun hubungan dipomatik Indonesia dan Singapura, tepatnya 7 September 1967.
    “TNI Angkatan Udara RI (TNI AU) dan Republic of Singapure Air Force (RSAF) berkolaborasi membentuk formasi di udara membentuk angka 50 dengan dua puluh pesawat tempur F-16. Dan Indonesia membentuk angka 5. Dan Singapura membentuk angka 0, yang dapat di lihat dari Marina Bay Cruise Center oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong”,  ungkap Presiden Koko Widodo.
    “Ini menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia secara umum dan khususnya Angkatan Udara mempunyai kemampuan (skill),” lanjut Luhut Binsar Panjaitan.
    Perlu kiranya diingat kembali Pernyataan PM Singapura Lee Hsien Loong di Parlemen pada tanggal 19 Januari 2005 dan pernyataan Menlu George Yeo di Parlemen pada 18 Januari 2005, 17 Oktober 2005 dan 2 Maret 2006, yang pada intinya  mengindikasikan betapa pentingnya kedudukan Indonesia bagi Singapura,  dan juga kemajuan dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura, khususnya yang menyangkut berbagai upaya untuk penyelesaian “outstanding issues”.
    Hal tersebut berlanjut pada pertemuan informal antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bali, pada tanggal 3-4 Oktober 2005. Pada pertemuan tersebut dalam rangka memenuhi usulan PM Singapura, kedua kepala pemerintahan ini sepakat memparalelkan kegiatan perundingan terhadap 3 (tiga) perjanjian kerjasama yaitu :
    1. Perjanjian Kerjasama Pertahanan,
    2. Perjanjian Ekstradisi dan
    3.  Perjanjian Counter-Terrorism.
    Beberapa catatan dapat disampaikan sebagai berikut :
    1. Kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura pada tanggal 15-16 Pebruari 2005,
    2.  Kunjungan kerja Presiden RI ke Singapura pada 6-7 Agustus 2006
    3.  Pertemuan informal Presiden RI dengan PM Lee Hsien Loong disela-sela Pertemuan Tahunan Forbes Global CEO Conference ke-6 di Singapura pada  tanggal 4 September 2006.
    Secara keseluruhan telah memantapkan pengertian bersama bagi kedua negara untuk mengembangkan jalinan hubungan bilateral dengan spektrum elemen substansi seluas mungkin.
    Namun pada kenyataannya cukup mengecewakan,  sampai dengan tahun 2017 apa yang telah diperoleh Indonesia sebagai kelanjutan dari pertemuan-pertemuan tersebut dinilai masih jauh dari harapan.  DCA yang ditandatangani pada tahun 2007 ternyata tidak diikuti dengan extradisi para koruptor dan ditunggu sampai dengan tahun 2017 hal itu tidak pernah terjadi.   Untuk DCA sendiri apabila diteliti lebih jauh,  tidak mencerminkan suatu perjanjian pertahanan namun lebih kepada memenuhi kepentingan Singapura untuk mendapatkan daerah latihan militer di Wilayah Kedaulatan Indonesia.  Rencana percepatan Realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta sebagaimana yang diinstruksikan oleh presiden RI  pada tanggal 8 September 2015 , yang tentunya juga diketahui oleh para pimpinan Singapura ternyata tidak mendapatksn respons sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.
    Perlu kiranya diingat kembali bahwa perjanjian Realignment FIR singapura pada tahun 1995 sampai dengan saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, katena ICAO sampai dengan saat ini belum MEMBERIKAN PERSETUJUAN sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 perjanjian. Namun Singapura tetap memberlakukan perjanjian tersebut, dan Indonesia sepertinya tidak berkeberatan.  Yang menjadikan masalah dan hal tersebut cukup merendahkan Indonesia adalah pada waktu Indonesia meminta agar pasal 7 perjanjian dijalankan yaitu:  “Kaji ulang perjanjian yang dilakukan setiap 5 tahun”,  ternyata Singapura menolak dengan alasan perjanjian belum berlaku karena pasal 10 belum terpenuhi.   Untuk diketahui perjanjian tersebut tidak memiliki batas waktu,  tidak dapat dicabut hanya dapat dikaji ulang setiap 5 tahun.  Fakta perjanjian sudah berlangsung selama 21 tahun tetapi belum pernah sekalipun dilakukan kaji ulang.   Kiranya dapat diartikan Bahwa kewenangan pengontrolan ruang udara kedaulatan Indonesia oleh Singapura dikawasan yang sangat strategis bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara akan selamanya dipegang oleh Singapura dan kita tidak berkeberatan……..????..
    Dimana harga diri bangsa Indonesia,  demikian juga bagaimana dengan upaya penegakkan kedaulatan dan keamanan Nasional Indonesia di kawasan tersebut. Yang jelas Presiden RI, Ir.Joko Widodo telah memberikan instruksi untuk percepatan realignment pada tanggal 8 September 2015 yang lalu, yang di saksikan oleh Kasau dan Panglima TNI.
    (JK/YN)

    Indonesia Aviation and Aerospace Watch menyelenggarakan FGD tentang tradisi Balon Udara yang mengganggu penerbangan

      0
      Marsda TNI (Purn) Subandi Parto.,SH., MH., MBA.

      Indonesiannews.co/ Jakarta, 14 Agustus 2017 bertempat di Museum Kebangkitan Nasioanal, IAAW (Indonesia Aviation and Aerospace Watch), menyelenggarakan FGD tentang tradisi Balon Udara yang mengganggu penerbangan. Bersama instansi terkait FDG berjalan dengan pembukaan dari Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, sebagai Ketua Tenaga Ahli dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Trasnportasi), Subandi Parto mengatakan, : “Bahwa Tradisi Balon Udara khas di Indonesia  khususnya Wonosobo, Pekalongan dan beberapa daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan aset Pariwisata, dan hal ini harus di lestarikan untuk meningkatkan potensi wisata di Indonesia”.

      “Hal yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana untuk mengatur agar tradisi tersebut tidak menjadi ancaman keselamatan pada lintas penerbangan dijalur penerbangan”, tandas Subandi Parto. Bersama ini IAAW yang di Ketuai oleh Capt.Soenaryo Yosopratomo, mantan Dirjen Perhubungan Udara mengundang beberapa lembaga terkait dan Ikatan Pilot Indonesia sebagai penerima dampak langsung terhadap balon udara pada penerbangan yang membawa penumpang dan melintas di wilayah tersebut.

      Capt. Bambang Adisurya sebagai Ketua Ikatan Pilot Indonesia, mengucapkan terimakasih atas kepedulian IAAW dan Pemda Wonosobo yang diwakili oleh M.Aziz Wijaya sebagai Asst.1 Wonosobo yang telah bersedia datang dan memberikan penjelasan pada sosialisai tersebut. “Balon Udara yang dilaksanakan pada “event” menjelang lebaran merupakan tradisi yang telah lama ada, dan semakin lama, balon udara yang diterbangkan warga semakin besar diameternya, dan bahkan bisa sebesar rumah tipe 27 atau minimal sekitar diameter 5 X 5 meter yang diterbangkan tanpa awak atau diikat” penjelasan M.Azis Wijaya.

      “Jika dibandingkan dengan pesawat, tentunya Balon Udara ini sangat kecil akan tetapi dampak kerusakan yang terjadi pada mesin dapat berakibat fatal dan membahayakan seluruh penumpang pada penerbangan saat itu, yang tentunya merugikan banyak pihak baik nyawa maupun materi. Dan tentu saja merugikan produsen transportasi dengan kerugian kerusakan pesawat bahkan mungkin kehilangan pesawat karena kehilangan kendali atas kontrol pesawat” penjelasan Capt.Bambang Adisurya sebagai Ketua Ikatan Pilot Indonesia.

      “Hal ini akan berakibat fatal pada penilaian ICAO, karena Indonesia sebagai negara anggota ICAO harus mentaati aturan yang telah ditetapkan berdasarkan USOAP. Dan berdasarkan aturan tersebutlah, yang merupakan salah satu definisi keselamatan dan prosedur standar yang menjadi penilaian untuk proses menjadi anggota Council Part-3 pada tahun 2019 mendatang”, tandas Marsma TNI (Purn) Juwono Kolbioen pada kesempatan wawancara ekslusif dengan TVRI.

      (YN dan team)

      MEMPERSIAPKAN SERTIFIKASI PROFESI

        0

        Oleh : Heru Legowo

        Indonesiannews.co/ Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017, Persatuan Ahli Navigasi Penerbangan Indonesia (PANPI) menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) dengan Topik pembahasan tentang Sertifikasi Ahli Navigasi Penerbangan Indonesia. Sebagai moderator acara adalah Sdra.Heru Legowo dengan 2 orang pembicara yaitu dari Ketua Lembaga Sertifikasi Aviasi dengan Bpk. Toto Hardiyanto Soebagyo,PhD,  dan dari Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara diwakili oleh Bpk. Ahmad Bahrawi. Yang dilaksanakan di Klub Eksekutif Persada – Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

        Sertifikasi Ahli Navigasi Penerbangan Indonesia memiliki makna yang tersirat dan menyentuh banyak kalangan dan banyak profesi. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa banyak profesi yang belum memiliki standar profesi. Standar Profesi adalah ; “seseorang yang mendapat pendidikan dan pelatihan, kemudian karena pendidikan dan pelatihan yang diperolehnya lalu memiliki keahlian tertentu” dan “Setelah memiliki pendidikan dan keahlian, perlu ada pengakuan mengenai pendidikan dan keahliannya”. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu PENGAKUAN RESMI. Pengakuan resmi ini adalah semacam “endorsement” yang menyatakan bahwa pemegangnya memiliki kemampuan teknis dan keahlian tertentu seperti yang tertulis didalam sertifikat. Biasanya yang mengeluarkan sertifikat itu adalah suatu asosiasi atau institusi dari kelompok keahliannya. Institusi inilah yang kemudian disebut sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi. Sementara ini yang kita tahu, baru beberapa profesi yang sudah memiliki sertifikasi semacam ini, misalnya : dokter, pilot, akuntan, ahli hukum dan lainnya. Padahal masih begitu banyak profesi lain, yang belum ada sertifikasinya. Disinilah Indonesia mesti berjuang untuk mewujudkan sertifikasi ini, agar para pekerja mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan penghasilan yang baik.

        CARA MEMPEROLEH LSP

         

        Round Table Discussion memberi gambaran, masukan dan menjelaskan yang sangat kecil / sedikit (karena keterbatasan waktu), sebagaimana proses sertifikasi itu seyogyanya dilakukan. Paparan Pak Toto Hardiyanto membuka wawasan mengapa Lembaga Serifikasi Profesi (LSP) sangat penting, dan bagaimana proses mendapatkannya serta apa hasilnya? Bagan ini menunjukkan bagaimana ke-tiga hal itu mesti dilakukan dan di implementasikan. Hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana secara teknis menyiapkan para “assessor”  yang kompeten. Ini merupakan salah satu usaha yang mesti dipersiapkan dengan baik.

        Selain itu sistem dan materi pengujian mesti standar sehingga keluarannya juga standar. Hal ini memang dapat menjadi hal yang sangat “crucial”. Hal yang crucial itu disebut dengan jelas oleh pembicara sessi kedua yaitu Direktur Operasi Airnav Bpk. Wisnu Daryono. Beliau menekankan agar sertifikasi ini, kemudian tidak membuat birokrasi berkepanjangan. Ini berpotensi membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu. Beliau memberi contoh medical check (medex) dan ujian English proficiency bagi para ATC. Jika pelaksanaan medex dan test bahasa Inggris terganggu atau terlambat, hal ini dapat berakibat kepada pelaksanaan pekerjaan para ATC tersebut. Akibatnya lanjutannya adalah lack of personnel. Mengapa? Jika tidak lulus atau belum sempat medex padahal masa berlaku licence sudah expired, maka mereka akan di suspend sementara dan tidak bisa bekerja.

        Himbauan beliau seyogyanya penguji kesehatan dan bahasa Inggris bisa dimana saja asal sudah endorsed. Jadi tidak harus di suatu institusi tertentu saja. Kembali kepada LSP, untunglah kita sudah memiliki Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga inilah yang akan mengawal dan mengawasi bagaimana proses sertifikasi ini diselenggarakan dan memastikan bahwa sertifikasi yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, menjadi jaminan kualitas dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Semua LSP mesti menginduk ke BNSP dan mengikuti standard yang sudah ditentukan, dalam melakukan pekejaannya.

        TIGA INSTITUSI UTAMA

        Toto Hardiyanto Soebagyo,PhD  mengatakan; “bahwa proses pembentukan LSP melibatkan 3 institusi utama, yaitu Akademik, Bisnis dan Pemerintah. Akademik bertugas mendidik dan menghasilkan lulusan yang memilki pengetahuan (knowledge) yang baik. Lingkungan Bisnis meminta agar lulusan itu memiliki kemampuan (skill) yang siap (dilatih) untuk bekerja atau employable. Selanjutnya Pemerintah dalam hal ini BNSP mengeluarkan pengakuan endorsement dari pekerja yang bersangkutan itu. Langkah berikutnya masih cukup panjang dan masing-masing sektor dari dunia kerja mesti mulai memikirkan bagaimana membuat sertifikasi dan endorsement dari angkatan kerja yang sudah memiliki Knowledge, Skill dan Behaviour itu.

        Bagan menunjukkan bahwa dalam mempersiapkan untuk mendapatkan LSP, ada beberapa langkah yang mesti ditempuh. LSP mesti terlebih dahulu memiliki manajemen, tempat uji kompetensi dan yang paling penting adakah mempunyai assesor kompetensi. Setelah ke tiga hal ini sudah terpenuhi, maka BNSP akan menugaskan assesor lisensi untuk menikai kesiapan dan kapabilitas calon LSP. Jika semuanya semuanya sudah memenuhi syarat, barukah Serifikat LSP diberikan kepada institusi yang  bersangkutan. Pada kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN di Vientiane 29 November 2004 dalam ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors, ditetapkan prioritas sektor-sektor usaha. Ada di 7 Sektor Barang dan 5 Sektor Jasa. Sektor Barang meliputi : Produk Berbasis Agro, Otomotif, Elektronika, Produk Karet, Tekstil dan Produk Tekstil, Perikanan dan Produk dari Kayu. Sedangkan di Sektor Jasa terdiri dari : Penerbangan, Jasa Online, Pariwisata, Kesehatan dan Logistik. Indonesia mesti menyiapkan diri dengan serius program sertifikasi ini. Ancaman yang nyata adalah selalu ada kemungkinan angkatan kerja ASEAN memasuki dan membanjiri Indonesia. Jika tidak siap dengan sertifikasi, maka angkatan kerja kita bakal terdesak dan hanya menjadi pekerja kasar. Sebab mereka yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan tetapi belum disertifikasi, akan suling bersaing dengan yang sudah memikiki sertifikasi. Ini bakalan membuat mereka sulit berkompetisi dengan tenaga asing, yang sudah berlisensi dan bersertifikasi dan memasuki dunia kerja Indonesia. Marilah kita berbuat sesuatu untuk Indonesia. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita lalu siapa lagi?”  tegas Toto Hardiyanto Soebagyo,PhD.

        (Heru Legowo/Toto Hardiyanto Soebagyo/YN)

        Menilik Lebih Dalam Hubungan INDONESIA dengan SINGAPURA

        0

        Menilik Lebih Dalam Hubungan INDONESIA dengan SINGAPURA

         

        Indonesiannews.co/ Jakarta, 9 September 2017.  Peringatan ke-50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, yang diperingati dengan membentuk formasi angka 50 dengan 20 Pesawat Tempur F-16 di angkasa Singapura dan di hadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bpk. Ir.Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada tanggal 7 September 2017.
        Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura, kiranya perlu diingat hal-hal yang terjadi sejak tanggal 7 September 1967 yaitu tanggal diawalinya hubungan diplomatik antara kedua negara. Hubungan diplomatik tersebut ditandai dengan adanya  “Joint Communique” yang ditandatangani  oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu yaitu Almarhum Adam Malik, dengan  Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam.

        Selanjutnya hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura, dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup.  Perlu kiranya disadari bahwa hubungan antara Indonesia dan Singapura kebanyakan didorong karena kedekatan geografis.   Kita sanga memahami bahwa Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat dengan Indonesia. Wilayah negara kota ini sangat bersentuhan denga wilayah kedaulatan Indonesia, baik di bagian barat, selatan, dan timur.  Negara ini juga terjepit di antara Malaysia dan Indonesia.

        Sejak tampilnya pemerintahan baru di Indonesia dan Singapura pada semester ke-2 tahun 2004, hubungan bilateral Indonesia-Singapura mengindikasikan perkembangan yang lebih positif dan konstruktif. Saling kunjung antar Kepala Pemerintahan kedua negara dan pejabat tinggi lainnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indikasi positif ini juga telah mendorong pengembangan sektor-sektor kerjasama baru yang saling menguntungkan dan kemajuan upaya penyelesaian outstanding issues.   Pada tahun 2017 ini, hubungan persahabatan antara Indonesia dan Singapura telah berusia 50 tahun.

        Dalam usia hubungan diplomatik yang cukup lama ini banyak hal yang sudah dicapai kedua negara.  Hasil nyata hubungan kedua negara, adalah investasi Singapura di  Indonesia.   Dalam empat tahun terakhir, investasi Singapura di Indonesia menduduki tempat teratas.  Pada tahun 2016 peningkatan investasi Singapura mencapai 55 persen, hal ini dapat dipandang luar biasa karena tercapai di tengah-tengah  kondisi ekonomi dunia yang tidak terlalu baik.   Tahun lalu, investasi Singapura di Indonesia mencapai nominal 9,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 122,4 triliun.

        Namun masih banyak hal yang dipertanyakan yaitu tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar dapat diwujudkannya kebangkitan  bersama antara kedua negara pada 50 tahun berikutnya.   Dalam hal ini Jelas terlihat bahwa perdamaian dan stabilitas politik akan  berkontribusi cukup besar.  Fakta yang terjadi selain hal-hal yang sudah bisa dicapai dan cukup bermanfaat bagi Indonesia selama hubungan dengan Singapura selama setengah abad ini, masih ada beberapa masalah yang dalam proses penyelesaian, antara lain pengontrolan ruang udara kedaulatan di kawasan Natuna dan kepulauan Riau, masalah empat segmen perbatasan, yang masih menyisakan satu segmen lagi yaitu di perbatasan Pedra Branca atau Pulau Putih.   Selain itu mash banyak yang harus dihadapi dan diselesaikan kedua negara antara lain masalah terorisme, kerja sama pertahanan, perjanjian ekstradisi (koruptor) dan lain-lain..

        Hubungan Singapura dengan Indonesia pada umumnya cukup baik, meskipun isu yang beredar saat ini yaitu adanya larangan ekspor pasir, dan granit; menimbulkan reaksi tersendiri karena bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan oleh sektor konstruksi Singapura.      Disadari bahwa masalah kelangkaan lahan dan ruang di Singapura untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk daerah latihan miiter telah mendorong mereka untuk memperluas pulau mereka melalui upaya reklamasi lahan dan penguasaan beberapa area melalui perjanjian-perjanjian bilateral temasuk dengan  Indonesia.  Khusus untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk reklamasi seperti pasir dan granit, sebagian besar diimpor dari Indonesia. Tambang pasir dari wilayah Indonesia telah menimbulkan keprihatinan atas isu-isu lingkungan.   Sedangkan untuk daerah latihan sebagaimana yang tercantum dalam DCA tahun 2007 masih terkendala sehubungan belum adanya persetujan dari DPR RI.
        Kiranya momentum  peringatan ini ini bisa digunakan oleh kedua negara untuk lebih meningkatkan upaya penyelesaian  permasalahan strategis yang terjadi selama ini. Terutama dalam permasalahan FIR yang terletakdi kawasan teritori Indonesia yang di kuasai Singapura. Karena hal ini sangat berdampak pada kepercayaan dunia terhadap penerbangan di Indonesia dan merupakan salah satu persyaratan penerbangan berstandar internasional yang terdiri dari 8 parameter USOAP sebagai kriteria menjadi anggota Council Part 3 ICAO.    (JK / YN)

        Pesawat tipe Cessna hilang kontak di Papua

          0

          PESAWAT PENGANGKUT KARGO GRAND CARAVAN MILIK PT. SAS HILANG KONTAK

          Indonesiannews.co/JAKARTA – Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso membenarkan adanya infomasi  tentang pesawat C208 Grand caravan jenis kargo yang dioperasikan oleh maskapai Spirit Avia Sentosa (SAS) hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Tanah Merah (WAKT) menuju Oksibil (WAJO), keduanya berada di Papua, hari ini, Rabu (12/4/2017).

          Pesawat dengan registrasi PK-FSO tersebut berangkat dari Tanah Merah pukul 11.44 WIT (02.44 UTC) dan diperkirakan mendarat di Oksibil pada pukul 12.14 WIT (03.14 UTC).  Namun sampai saat ini pesawat belum mendarat dan petugas ATC hilang kontak dengan pesawat yang dipiloti oleh Capt. Rio Pasaribu.

          Lokasi koordinat yang dilaporkan adalah 04 48′ 47.7″ S 140 39′ 31.7″ E  yang berada pada jarak 5.8 nm utara dari Oksibil. Pada saat kejadian, kondisi di Oksibil adalah berangin pelan dengan jarak pandang mencapai 8 nautical mille (Nm).

          “Saat ini kami sedang melakukan proses pencarian. Saya perintahkan untuk setiap personil penerbangan di sekitar daerah tersebut untuk membantu pencarian dan memberikan segala  informasi yang diperlukan,” ujar Agus.

          Saat ini sedang dilakukan pencarian pesawat oleh Tim SAR dibantu dengan beberapa maskapai  seperti misalnya AMA dan Trigana Air serta dari SAS sendiri.

          Adapun kronologis kejadian hilangnya pesawat tesebut adalah sebagai berikut:

          – Pukul 12.40 WIT (03.40UTC) personel ATC WAJO (Oksibil) mendapat info dari flight following SAS di Jakarta yang menyampaikan bahwa PK-FSO menunjukkan signal SOS pada flight tracker di koordinat 04 48′ 47.7″ S 140 39′ 31.7″ E.

          – Upaya pencarian informasi posisi pesawat PK-FSO dikoordinasikan antara personel ATC di WAJO (Oksibil) dan personel ATC di WAKT (Tanah Merah) namun tidak mendapatkan hasil.

          – Pukul (13.02 WIT (04.02 UTC) pesawat SAS jenis DHC-6 PK-FSC yang berangkat dari WAJO (Oksibil) menuju ke Sentani, sempat melakukan searching di area koordinat tersebut pada ketinggian 8.500ft namun tidak dapat melihat ke bawah karena kondisi tertutup awan. Penerbangan ini  melaporkan tidak menerima signal ELT.

          – Pukul 13.33 WIT (04.33 UTC), Personel ATC di WAJJ (Sentani) meminta bantuan untuk searching di area koordinat yang dilaporkan kepada  Pesawat Trigana TGN255 yang dalam penerbangan rute Sentani (WAJJ)- Oksibil (WAJO). Pesawat ini berangkat pukul 13.11 WIT (04.11 UTC) dan sampai di Oksibil (WAJO) pukul 13.58 WIT ( 04.58 UTC) namun tidak menemukan hasil.

          – Pesawat AMA jenis PAC750 PK-RCE berangkat dari Oksibil (WAJO) pada pukul 13.43 WIT (04.43 UTC), melakukan searching di area koordinat yang dilaporkan. Pesawat yang dipiloti Capt. Brian tersebut mendapat sinyal ELT dari pesawat PK-FSO pada pukul 12.28 WIT (03.28 UTC).

          Data-data :
          Tanggal kejadian : 12 April 2017
          Lokasi  : WAJO (Oksibil) area
          Operator : Spirit Avia Sentosa (SAS)
          Registrasi pesawat : PK-FSO
          Tipe pesawat : C208 Grand Caravan
          Jenis pesawat : Kargo dengan berat kargo total 1.225 kg.
          Rute  : Tanah Merah (WAKT) –  Oksibil (WAJO)
          Level ketinggian (perkiraan)  : 7,000ft
          Pilot   : Rio Pasaribu
          Jadwal keberangkatan dari Tanah Merah (WAKT) : 11.44 WIT (02.44 UTC)
          Jadwal Kedatangan di Oksibil (WAJO) : 12.14 WIT (03.14 UTC).

          KEPALA BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS : AGOES SOEBAGIO

          Keputusan Presiden yang di “ABAIKAN”

            0
            Presiden RI, Ir. Joko Widodo

             

            Keputusan Presiden yang di “ABAIKAN”

             

            Indonesiannews.co/ Jakarta, 01 Juli 2017, Indonesia meratifikasi perjanjian pengalihan batas FIR Jakarta dan FIR Singapura dengan Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996 tentang Pengesahan; “Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region”, namun perjanjian itu sendiri sampai saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti karena ketentuan dalam Article 10 Perjanjian ENTRY INTO FORCE belum dapat dipenuhi, yaitu ; mendapatkan pengesahan dari ICAO.     Pertanyaan : “Bagaimana dengan Keputusan Presiden tersebut, berlaku atau tidak berlaku? Dan Mengapa Lembaga atau Kementerian yang menangani masalah Hukum dan perjanjian Internasional selama 21 tahun, ………. BUNGKAM  ??????

            (JK/yn)

             

            Masalah Balon Udara Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Kecelakaan Terbang

              0
              ICAO, Montreal di Kanada

              Masalah balon udara dikaitkan dengan upaya pencegahan kecelakaan terbang

              Indonesiannews.co/ Jakarta, 28 Juni 2017. …..rasanya cukup tergelitik mendapatkan berita dan informasi bahwa telah diketemukan balon-balon udara di kawasan ketinggian penerbangan domestik mapun intenasional. Lebih menjadikan kita was-was karena pada salah satu balon yang mendarat di Dusun Cepak, Desa Sekartaji, Kecamatan Karang Anyar diketemukan petasan dengan jumlah yang cukup banyak (sekitar 300 buah). Ukuran petasan yang bervariasi tersebut terdiri dari 2,5 cm x 10 cm hingga 9 x 20 cm atau sebesar lengan orang dewasa. Bisa dibayangkan kalau waktu balon itu diudara kemudian tertabrak pesawat terbang dan balon beserta petasan tersedot engine, apa yang terjadi. Perlu diketahui bahwa balon-balon udara tersebut berkat kemajuan tehnologi ternyata dapat mencapai ketinggian yang merupakan areal ketinggian lalu lintas penerbangan, baik domestik maupun internasional …….. 

               

              1. CREW AIRMISS REPORT

              Beware of flight to or from Jogjakarta. Crew experienced airmiss to hot air balloon twice as follow:

              0327Z—R300 28NM JOG VOR during climb passing FL172, object position right side of aircraft approximately 3NM.

              0346Z—Abeam CLP enroute W17 during climb passing FL250, object in front of aircraft, PF took immediate left turn avoiding object. Passing the object approximately 1NM right side of aircraft.

              Flight information     : Aircraft registration PKNAM

              Flight Number           : IN080

              Route                         : JOG-PLM

              PIC                              : Andiatmo (PF)

              SIC                              : Bintang S. (PM)

              Occurrence time         : 0327Z and 0346Z

              1. Terdapat 3 (tiga) International Airways yang “terancam”  yaitu : L-895, G-461 dan M-766.
              2. Laporan tentang balon udara unidentified dalam 3 hari terakhir ini menurut Airnav telah mencapai 33 laporan.

               

              Bertitik tolak dari ketiga hal tersebut diatas, rasanya cukup tergelitik mendapatkan berita dan informasi bahwa telah diketemukan balon-balon udara dikawasan ketinggian penerbangan domestik maupun intenasional. Lebih menjadikan kita was-was karena pada salah satu balon yang mendarat di Dusun Cepak, Desa Sekartaji, Kecamatan Karang Anyar diketemukan  petasan dengan jumlah yang cukup banyak (sekitar 300 buah). Ukuran petasan itu bervariasi, dari 2,5 cm x 10 cm hingga 9 x 20 cm atau sebesar lengan orang dewasa. Bisa dibayangkan kalau waktu balon itu di udara kemudian tertabrak pesawat terbang dan balon beserta petasan tersedot engine, apa yang terjadi. Perlu diketahui bahwa balon balon udara tersebut berkat kemajuan tehnologi ternyata dapat mencapai ketinggian yang merupakan area ketinggian lalulintas penerbangan, baik domestik maupun internasional.

              Memang sepertinya ada upaya untuk menertibkan, namun sepertinya bukan dalam suatu paket program pencegahan kecelakaan penerbangan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam menegakkan keselamatan penerbangan, yang selalu mengedepankan pada tindakan pencegahan. Bicara upaya pencegahan (prevention), selalu dititik beratkan pada upaya untuk menemukan potensi-potensi bahaya secara dini, untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya tersebut.

              Kalau prinsip tersebut dikaitkan dengan masalah balon udara yang pagi ini beritanya cukup “menggelitik” kita, kiranya potensi bahaya tidak perlu dicari-cari lagi, karena sudah ada di depan mata. Pertanyannnya mengapa tidak diambil langkah-langkah untuk menghilangkan potensi bahaya tersebut, sehingga terjadilah berbagai case yang cukup membahayakan sebagaimana yang dimuat diberbagai media.

              Bahwa sudah merupakan rahasia umum, masyarakat Wonosobo dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu memiiliki tradisi untuk membuat balon udara. Seiring dengan kemajuan technologi,  balon udara yang dibuat oleh masyarakat bertambah kemampuan-nya. Artinya ketinggian yang dapat dicapai bertambah dan muatan yang dapat dibawa juga menjadi lebih berat. Dikaitkan dengan dunia penerbangan hal tersebut sudah merupakan suatu potensi bahaya, yang harus segera ditangani tanpa harus menunggu adanya balon-balon udara yang berada di jalur-jalur penerbangan dan dan ada yang membawa sejumlah besar petasan.

              Apabila memang kita concern dengan program pencegahan kecelakaan terbang, seyogyanya sejak awal dilakukan program-program sosialisasi tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu balon udara kepada Masyarakat dan juga Pemerintah Daerah (saya kurang sependapat kalau sosialisai akan dilakukan setelah Lebaran). Kemudian dilakukan pembatasan kemampuan dan pengoperasian balon udara, dan berbagai hal-hal lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi penerbangan yang melintas di kawasan tersebut, karena adanya balon-balon udara yang tidak terkontrol.

              Sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa upaya pencegahan kecelakaan itu jauh lebih “murah” dibandingkan dengan kerugian yang diderita apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

              (JK/yn)

              KOTROVERSI PEMAHAMAN tentang PENGAMBIL-ALIHAN RUANG UDARA YANG DIKUASAI SINGAPURA

                0
                Komunikasi Duta ICAO Mr.Len Wicks Reg. Off. ATC dengan IAAW di wakili oleh Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen di Midplaza Hotel, Jakarta.

                KOTROVERSI PEMAHAMAN

                tentang

                PENGAMBIL-ALIHAN RUANG UDARA YANG DIKUASAI SINGAPURA

                Media Harian Kompas terbit Rabu, 14 Juni 2017, berisi pernyataan dari perwakilan Kemenlu dan AirNav, sehari setelah seminar dilaksanakan.

                Indonesiannews.co/Jakarta, Rabu 14 Juni 2017. Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri; yang dilaksanakan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dengan merangkul Masyarakat Hukum Udara pada hari Selasa, 13 Juni 2017 menciptakan “Kotrovesi” pemahaman yang berbeda tentang “Pengambil-alihan Ruang  Udara” yang di kuasai Singapura,  hal ini jelas tersirat dalam tanggapan yang tertulis pada media harian Kompas pada hari rabu, 14 Juni 2017, sehari setelah seminar dilaksanakan.

                Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dengan jujur :

                “Apakah benar, Indonesia belum mampu untuk mengelola sendiri ruang udara yang ada di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang saat ini dikelola “DIKUASAI” oleh Singapur ???

                Indonesia Aviation & Aerospace Watch

                 

                Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen VP IAAW, mengatakan : “Mengakui dan meyakini ketidakmampuan bangsa sendiri tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi, adalah kebodohan yang dibiarkan.”

                “Pengontrolan negara tetangga (Singapura) terhadap ruang udara yang berada diatas kedaulatan negara (kedaulatan : meliputi Bidang Politik, Ekonomi dan Pertahanan Negara) Indonesia pada wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, yang merupakan kawasan strategis bagi Indonesia. Pembiaran ini mengakibatkan terganggunya penegakan kedaulatan dan keamanan nasional serta merendahkan martabat bangsa Indonesia,” ungkap H.Juwono Kolbioen.

                Dan yang perlu diketahui, dasar hukum yang digunakan sebagai pendelegasian pengontrolan ruang udara tersebut adalah suatu Perjanjian yang belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, sehingga hal ini sangat merugikan Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, baik Institusi atau Lembaga terkait diam saja, tidak ada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai kepedulian dalam penegakkan kedaulatan dan menjaga martabat bangsa? lanjut Marsda TNI (Purn) Subandi Parto,SH,MH.

                Apakah, Indonesia sudah tidak peduli dengan kedaulatan, harga diri, dignity (martabat, kemuliaan, pangkat tinggi, kehormatan, marwah dan gengsi) atau

                hal ini merupakan ketidak-mengertian / kebodohan yang permanen ???

                 

                “Dihadapkan dengan kenyataan yang terjadi pada dekade belakangan ini, yaitu masih belum adanya kemauan kuat dalam menangani masalah keudaraan dan penerbangan di Indonesia di bidang politik pada sebagian penyelenggara negara baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif, dan juga tingkat pemahaman pada Kementerian dan Lembaga terkait terhadap permasalahan Keudaraan dan Penerbangan yang belum komprehensif, telah mengakibatkan permasalahan yang dihadapi menjadi cukup kompleks, sehingga mengakibatkan upaya untuk penyelesaian masalah menjadi berlarut-larut. Sebagai akibatnya citra penerbangan Indonesia menjadi buruk dimata dunia internasional. Dari kegiatan “assassement” lanjutan terdapat fakta bahwa kondisi tersebut terjadi akibat diLembaga-Lembaga dan Kementerian-Kementerian terkait kurang menyadari urgensi penguasaan dan pembinaan bidang keudaraan dan penerbangan Indonesia yang pada kenyataannya merupakan suatu Potensi Nasional yang luar biasa”, tandas Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen VP IAAW.

                Adapun sebagai evidence (bukti, keterangan, kesaksian, petunjuk, fakta-fakta, tanda) yang dapat disampaikan disini sebagai bukti akan ketidak perdulian terhadap kedaulatan adalah :

                1. Telah terjadi pembiaran terhadap lambatnya pengembangan industri keudaraan dan penerbangan termasuk pembinaan sumber daya manusia penerbangan.
                2. Telah memberlakukan peluang dibidang keudaraan dan penerbangan hanya sebagai bisnis jangka pendek (short sighted).
                3. Bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan keudaraan dan penerbangan tidak ada keterpaduan diantara L/K terkait. Mereka sibuk dengan “versi”nya masing-masing,  sehingga saling bertabrakan.
                4. Kesadaran terhadap flying safety yang sangat rendah.

                 

                Kemerdekaan menyisakan tanggungJawab dan amanat besar bagi segenap warga Negara Indonesia, salah satunya adalah untuk menegakkan kedaulatan.

                Akan tetapi kenyataan yang terjadi, sebagian wilayah kedaulatan Indonesia ;

                ±  70 tahun telah dikontrol oleh pihak asing

                (JK/IAAW/YN)

                PRADUGA Pembiaran yang disengaja dan dilegalkan Pejabat tertentu mengenai “FIR”

                  0
                  Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen wawancara ekslusif dengan TVRI di Midplaza Hotel, Jakarta.

                  PRADUGA Pembiaran yang disengaja dan dilegalkan Pejabat tertentu

                  Komunikasi antara Duta ICAO bersama Marsma TNI (Purn) H. Juwono Kolbioen di Midplaza Hotel, Jakarta

                  Indonesiannews.co/Jakarta, 13 Juni 2017; “Batas “Flight  Information Region” yang terletak diatas Kepulauan Riau dan Natuna merupakan “Kebodohan yang disengaja” yang diduga disepakati oleh oknum pejabat tertentu, dikarenakan hampir 70 tahun pengawasan keudaraan yang ada di atas wilayah negara RI dikuasai dan dikelola oleh negara tetangga yakni Singapura. Hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia bahkan sampai bertahun-tahun kedepan jika keadaan ini tidak segera dihentikan. Kerugian dan akibat fatal dikemudian hari tidak dipungkiri akan terjadi, jika pemerintah Indonesia tidak mengambil keputusan segera bertindak untuk mengambil alih wilayah kedaulatan di udara RI yang di kuasai oleh Singapura”, ungkap Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen.

                  “Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri; yang dilaksanakan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dengan merangkul Masyarakat Hukum Udara, sepertinya tidak menghasilkan perubahan yang nyata (signifikan). Seminar ini hanya untuk mengkounter gejolak dan informasi yang dikemukakan oleh beberapa purnawirawan Pati dari TNI AU dan senior penerbang (pilot AU dan Sipil) Indonesia serta pemerhati bidang keudaraan yang pernah dimuat media online www.indonesiannews.co ,” menurut H.Juwono Kolbioen di Midplaza Hotel, Jakarta

                  Berbagai pertanyaan dikemukakan oleh para purnawirawan Pati dari TNI AU dan senior penerbang (pilot AU dan Sipil) Indonesia, dan sepertinya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Beberapa kali terjadi debat mengenai FIR, akan tetapi kembali mendapatkan jawaban yang “ngambang”. Selayaknya seminar tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan langkah-langkah “Apa yang harus disiapkan oleh Indonesia” lanjut H.Juwono Kolbioen.

                  Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, sebagai mantan Oditur Jendral mengatakan : “Kesimpulan diskusi dalam seminar ini yang menonjol adalah Bahwa Perjanjian-Perjanjian  Indonesia dan Singapura tentang penegasan kembali Batas antara  FIR Singapura dan FIR Jakarta, belum meiliki kekuatan hukum yang pasti dan hal tersebut sudah berjalan selama lebih dari 21 tahun.”

                  Komunikasi Duta ICAO Mr. Len Wicks Reg. Off. ATC dengan IAAW di wakili oleh Marsma TNI (Purn) H.Juwono Kolbioen dan Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH di Midplaza Hotel, Jakarta.

                  Berdasarkan Kronologis ; Kawasan udara kedaulatah RI diatas Kepulauan Riau dan Natuna yang sangat strategis  sejak tahun 1946 di kontrol oleh Singapura. Upaya untuk pengambilalihan kewenangan kontrol tersebut selalu gagal. kegagalan terakhir adalah di tahun 1993 pada Regional Air navigation (RAN) Meeting III. Dalam meeting yang sangat penting tersebut Indonesia ternyata hanya mengirimkan pejabat operasional sedangkan Singapura mengirimkan Jaksa Agung, Sekjen Kementerian Perhubungan, serta Penasihat Hukum Laut Internasional, hal ini sangat tidak seimbang. Dan menghasilkan Forum yang kemudian menyepakati agar Indonesia dan Singapura menyelesaikan sengketa tersebut secara bilateral.

                  Setelah kegagalan pada tahun 1993, Indonesia dan Singapura mengadakan beberapa kali pertemuan dan sebagai hasilnya pada tanggal 21 September 1995, dilakukan penandatanganan  Perjanjian  Indonesia dan Singapore tentang : Penegasan Kembali Batas antara FIR Singapura dan FIR Jakarta. Isi perjanjian tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh Indonesia, keinginan  Indonesia untuk mengambil alih kewenangan kontrol wilayah udara kedaulatan RI yang berada di FIR Singapura kembali harus tunduk dimeja perundingan.

                  Akan tetapi Perjanjian tersebut ternyata sampai dengan saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti.  Kronologis kejadian adalah sebagai berikut :

                  1. Tanggal 2 Februari 1996. Dikeluarkan Keppres No. 7 tahun 1996 tentang Pengesahan “Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia & Government of the Republic of Singapore on Realignment of the Boundary Between the Singapore FlIR and the Jakarta FlIR”, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut.
                  2. Tanggal 10 Mei 1996 Indonesia & Singapura membuat joint letter kpd ICAO di Montreal, menyampaikan perjanjian tersebut untuk mendapatkan pengesahan.
                  3. Tanggal 30 Agustus 1996 Indonesia & Singapura menyampaikan susulan joint letter ke ICAO Regional Office di Bangkok,  tentang “Proposal for Amendment of Mid/Asia Air Nav. Plan”, dan dijadikan  draft proposal oleh ICAO.
                  4. Tanggal 2 September 1996, Indonesia & Singapura menyetujui draft proposl ICAO, tentang batas FIR Jakarta dan Singapura.
                  5. Tanggal 14 Januari 1997, ICAO mempublikasikan draft proposal  untuk mendapat tanggapan dari negara anggota & organisasi penerbangan (tanggapan disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 1997).
                  6. Tanggal 12 Maret 1997 Malaysia menyatakan keberatan atas draft proposal yang dipublikasikan oleh ICAO (ref. Surat ICAO Reg. Office Bangkok, tanggal 12 Maret 1997).

                   

                  Hal penting yang harus dipahami adalah “Penolakan Malaysia” terhadap draft proposal ICAO mengakibatkan ICAO tidak dapat memberikan persetujuan terhadap perjanjian tersebut, dengan demikian Article 10 belum dapat dipenuhi, sehingga perjanjian seharusnya belum dapat dilaksanakan.

                  ARTICLE 10

                  ENTRY INTO FORCE

                  Each Party shall notify the other of the fulfilment of its internal legal procedures concerning ratification. This Agreement shall enter into force on the date of completion of the later of the following events:

                  (a) the notifications by the two Parties; and

                  (b) the approval of the realignment of the Singapore FIR and Jakarta FIR by the ICAO_.

                   

                  Namun terbukti Singapura tetap memberlakukan perjanjian tersebut walaupun perjanjian tersebut  belum memilki kekuatan hukum yang pasti. Hal berikutnya yang terjadi dan menimbulkan pertanyaan karena dinilai sangat merugikan Indonesia adalah pada waktu Indonesia meminta kepada Singapura untuk melaksanakan  Article 7.

                  ARTICLE 7

                  REVIEW

                  This Agreement will be reviewed at the end of five years and shall be extended by mutual consent if both parties find it beneficial to do so_

                   

                  Pada Article 7 mengatakan bahwa setelah 5 tahun Indonesia dan Singapura duduk bersama  untuk perpanjangan kewenangan pengontrolan, apabila kedua belah pihak menyetujuinya. Indonesia mendesak kepada Singapura agar hal itu dilakukan, namun jawaban Singapura sangat mengherankan,  yaitu  :

                  “bahwa  pasal 7 itu belum dapat dilaksanakan karena perjanjian kan belum  memiliki kekuatan hukum yang pasti, disebabkan pasal 10 belum  dapat dipenuhi ???.”

                   

                  Catatan :

                  1. ini adalah masalah kedaulatan negeri kira, sebagian wilayah udara kedaulatan RI yang di kontrol oleh Singapura lebih dari 70 tahun adalah kawasan yang sangat startegis bagi Indonesia, dapat diibaratkan ruang tamu dirumah kita. Beberapa pihak (yang kurang memahami hal yang sebenarnya) mengatakan bahwa Indonesia masih jauh tingkat kemampuannya dibanding Singapura. Sepertinya mereka lupa kalau Indonesia memiliki 2 (dua) FIR yang kesibukannya ada yang melebihi kesibukan FIR Singapura.
                  2. Indonesia itu bukannya berkeinginan untuk mengambil alih FIR Singapura, tetapi mengambil  alih kewenangan pengontrolan  ruang udara kedaulatan Indonesia yang selama ini dikontrol oleh FIR Singapura,  untuk kemudian dijadikan bagian dari FIR Jakarta.
                  3. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah Fakta yang menyatakan bahwa perjanjian yang dijadikan dasar pendelegasian itu belum berkekuatan hukum yang pasti  karena Pasal 10 dalam perjanjian yang berbunyi   :   perjanjian  ini baru dapat berlaku apabila sudah mendapatkan ijin dari ICAO, sampai dengan hari ini ICAO belum memberikan persetujuan.
                  4. Fakta menunjukkan kalau Singapura tetap memberlakukan perjanjian walaupun perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sebagai kelanjutannya Indonesia berpendapat kalau Singapura memberlakukan perjanjian, semua pasal dalam perjanjian juga diberlakukan. Untuk itu berpijak pada pasal 7 kewenangan pengontrolan apabila kedua belah pihak menyetujuinya, Indonesia mendesak agar hal itu dilakukan namun ternyata permintaan tersebut ditolak Singapura. Dasar penolakan Singapura sangat mengherankan, yaitu pasal 7 itu belum dapat dilaksanakan karena perjanjian belum memiliki kekuatan hukum yang pasti,  disebabkan pasal 10 belum  dapat dipenuhi.

                   

                  Kelanjutan dengan diputuskan bahwa perjanjian Indonesia dan Singapore tentang : Penegasan Kembali Batas antara FIR Singapura dan FIR Jakarta. 21 September 1995, berdasarkan kenyataan  yang tak terbantahkan adalah tidak berlaku, belum ada pembahasan lebih lanjut.

                  Namun Singapura tetap memberlakukan perjanjian tersebut, akan tetapi menolak dilakukan ketentuan dalam Article 7.

                  IAAW memberikan Saran Tindak Untuk segera dilakukan pembahasan tentang hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai kelanjutan dengan dinyatakannya perjanjian Indonesia dan Singapore tentang Penegasan Kembali Batas antara FIR Singapura dan FIR Jakarta. 21 September 1995,  karena TELAH TIDAK BERLAKU.

                  Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, (mantan Oditur Jendral) wawancara ekslusif dengan TVRI di Midplaza Hotel, Jakarta.

                  (JK/IAAW/YN)

                  ”Beranda” Rumah Kita di Kontrol Tetangga

                    0
                    Team IKAL, IAAW, Polhukam

                     

                    Indonesiannews.co/Jakarta, 5 Juni 2017. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, sudah selayaknya, Indonesia memegang peranan penting dalam pengaturan lalu lintas dan navigasi penerbangan udara. Akan tetapi yang terjadi tidak sesuai, Indonesia sampai detik ini belum bisa berdaulat penuh didalam wilayahnya sendiri, khususnya di wilayah ruang udara di atas kedaulatan Indonesia.

                    Di Banda Udara Changi Singapura, Pemandu yang bertugas di Changi, Singapura-lah yang berhak mengeluarkan izin take off dan landing di Batam, Tanjungpinang, dan Natuna, Kepulauan Riau yang jelas-jelas merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

                    seluruh pengawasan dan pengaturan lalu lintas udara di Batam, Tanjungpinang, dan Natuna, Kepulauan Riau – Indonesia dibawah pengawasan FIR Singapura.  Untuk memperoleh izin keberangkatan dan pendaratan pesawat, pengelola Bandara Hang Nadim Batam mengajukan permohonan melalui “Approach Centre Unit (APP)” di Tanjungpinang. APP Tanjungpinang kemudian meneruskan permohonan itu kepada “Area Control Centre (ACC)” di Changi, Singapura. Apapun jawaban Singapura, baik “OK” maupun “tunggu sebentar”, disampaikan lagi melalui Tanjungpinang untuk diteruskan ke Hang Nadim, Batam.

                    Kondisi seperti itu dapat diibaratkan mengontrak ruangan dirumah sendiri.  Itulah yang dirasakan oleh para penerbang Indonesia baik sipil maupun militer, yang beroperasi di Bandara Hang Nadim Batam. Sering terjadi jadwal rencana penerbangan harus tertunda beberapa menit karena menunggu izin dari Singapura, hal ini mengakibatkan “delay” = keterlambatan. Dan pengertian “delay” bagi maskapai penerbangan adalah penambahan biaya. Alasan yang sering dikemukakan Singapura untuk menunda pemberian izin landing atau take off kepada maskapai Indonesia di Hang Nadim, adalah karena Angkatan Udara mereka sedang melakukan latihan tempur di wilayah Indonesia yang masuk ke kontrol FIR Singapura.

                    Daerah latihan ini erat kaitannya dengan DCA  (Defence Cooperation Agreement) yang ditandatangi pada tahun 2007, antara Menhan Singapura dengan Menhan Indonesia, namun sampai dengan saat ini perjanjian tersebut belum mendapatkan persetujuan DPR RI.

                    Karena alasan sedang ada latihan militer, maka penerbangan dari Jakarta menuju Batam harus berbelok ke arah kanan dari rute normal saat berada di atas perairan Anambas, dengan demikian mengakibatkan tambahan waktu terbang antara 20-30 menit. Dengan tambahan waktu tersebut, akan berdampak pada penambahan fuel consumption yang harus ditanggung oleh maskapai penerbangan Indonesia. (YN/JK)