MENGUNGKAP KEBUSUKAN PIMPINAN BUMN PT.DIRGANTARA INDONESIA

0

MENGAPA PEMBELIAN PESAWAT SEKELAS C 295 DIBERIKAN KE CASA/Airbus Military DAN BUKAN KE PTDI ????
(telah terjadi kebohongan public yg disengaja dengan tujuan-tujuan yg tidak jelas ???)

Perlu kiranya dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa :
1. SELURUH PESAWAT C 295 100 % DIBUAT DI CASA SPANYOL
2. PTDI TIDAK MENDAPAT PEKERJAAN DALAM MEMBANGUN DAN MENG-ASSEMBLY PESAWAT TERSEBUT.
3. SATU-SATUNYA PEKERJAAN YANG DILAKUKAN ADALAH MENGGANTI REGISTRASI PESAWAT PADA SAAT PESAWAT TIBA DI INDONESIA.
4. PEMBUATAN PESAWAT DI CASA SPANYOL (Airbus Military) DI-DANAI OLEH BANK BRI
5. PTDI YANG MEMBUTUHKAN PEKERJAAN DAN DAPAT MEMBUAT PESAWAT DENGAN LEBIH MURAH TERNYATA TIDAK MENDAPAT PRIORITAS DARI DEPHAN/PEMERINTAH, WALAUPUN PTDI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG SAMA DENGAN CASA SPANYOL.
6. TERJADI PEMBOHONGAN PUBLIK DALAM PEMBERITAAN DIMANA DISEBUTKAN BAHWA PESAWAT DIBUAT OLEH PTDI DAN CASA SPANYOL, SEHINGGA KODE PESAWAT DISAMARKAN DENGAN KODE CN 295.
7. BIAYA PEMBUATAN 9 UNIT PESAWAT C 295-100 YANG DIBUAT DI CASA SPANYOL TERMAHAL (31 JUTA USD) DIANTARA 5 JENIS PESAWAT YANG SAMA. HARGA TERSEBUT LEBIH MAHAL DIBANDINGKAN PESAWAT SUKHOI YANG BERMESIN JET YANG BERKAPASITAS LEBIH BESAR.
8. PTDI DENGAN JANGKA WAKTU 1.5 TAHUN DAPAT MEMBUAT PESAWAT SEPERTI C295 DENGAN MELAKUKAN UP-GRADING DESIGN DAN PERALATAN PERAKITAN.
9. PEMERINTAH/BUMN/DEPHAN LEBIH MEMPRIORITASKAN DENGAN MEMBERI ORDER PESAWAT KE AIRBUS MILITAY/CASA DARIPADA PTDI YANG NOTABENE MILIK NEGARA SENDIRI.
10. DENGAN DANA YANG SAMA UNTUK MEMBELI 9 UNIT PESAWAT C295 DARI AIRBUS MILITARY/CASA, PTDI DAPAT MEMBUAT 15 PESAWAT SEKELAS C295.
11. DENGAN MEMBERIKAN ORDER PEMBUATAN PESAWAT KE PTDI, PEMERINTAH SEBENARNYA DAPAT MENYELAMATKAN PERUSAHAAN PTDI SEKALIGUS MEMBERIKAN SEMANGAT DAN KEPERCAYAAN BARU BAGI SELURUH KARYAWAN BAHWA NEGARA TIDAK PEMBIARAN PTDI SEKARAT.
12. HARUS DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PROSES KONTRAK KEPADA CASA SPANYOL MENGINGAT INDIKASI YANG ADA MENUNJUKKAN TELAH TERJADINYA KESENGAJAAN AGAR PELAKSANAAN KESELURUHAN PEMBUATAN PESAWAT DILAKUKAN SEPIHAK DI SPANYOL TANPA MEMBERIKAN PORSI YANG SEIMBANG (EQUAL BENEFIT) BAGI PTDI.
13. PTDI DENGAN JANGKA WAKTU 1.5 TAHUN DAPAT MEMBUAT PESAWAT SEPERTI C295 DENGAN MELAKUKAN UP-GRADING DESIGN DAN PERALATAN PERAKITAN.
14. PEMERINTAH/BUMN/DEPHAN LEBIH MEMPRIORITASKAN DENGAN MEMBERI ORDER PESAWAT KE AIRBUS MILITAY/CASA DARIPADA PTDI YANG NOTABENE MILIK NEGARA SENDIRI.
15. DENGAN DANA YANG SAMA UNTUK MEMBELI 9 UNIT PESAWAT C295 DARI AIRBUS MILITARY/CASA, PTDI DAPAT MEMBUAT 15 PESAWAT SEKELAS C295.
16. DENGAN MEMBERIKAN ORDER PEMBUATAN PESAWAT KE PTDI, PEMERINTAH SEBENARNYA DAPAT MENYELAMATKAN PERUSAHAAN PTDI SEKALIGUS MEMBERIKAN SEMANGAT DAN KEPERCAYAAN BARU BAGI SELURUH KARYAWAN BAHWA NEGARA TIDAK PEMBIARAN PTDI SEKARAT.
17. HARUS DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PROSES KONTRAK KEPADA CASA SPANYOL MENGINGAT INDIKASI YANG ADA MENUNJUKKAN TELAH TERJADINYA KESENGAJAAN AGAR PELAKSANAAN KESELURUHAN PEMBUATAN PESAWAT DILAKUKAN SEPIHAK DI SPANYOL TANPA MEMBERIKAN PORSI YANG SEIMBANG (EQUAL BENEFIT) BAGI PTDI.

KECELAKAAN PESAWAT, “Timika Berduka”

    0

    Date : 31 OKTOBER 2016
    Location : ILAGA PASS – JILA PASS
    Operator : ALFA INDONESIA
    ACFT : DHC4 PK-SWW (Cargo Flight)
    Route : TIMIKA (WAYY)- ILAGA (WAYL)
    ATD TIMIKA (WAYY) : 22.57 UTC
    ETA ILAGA (WAYL) : 23.22 UTC
    POB : 4
    (Capt. Farhat Limi, FO. R. Fendi Ardianto, Eng. Steven, FOO. Andi Baringan)
    Pesawat PK-SWW berangkat dari TIMIKA (WAYY) pada Pukul 22.57 UTC, perkiraan tiba di ILAGA (WAYL) Pukul 23.22 UTC.
    Pesawat PK-SWW melakukan first contact dengan ILAGA Radio pada Pukul 23.23 UTC, melaporkan posisi ILAGA PASS dan menyampaikan perkiraan tiba di ILAGA (WAYL) Pukul 23.27 UTC.
    Pukul 23.30 UTC petugas ILAGA Radio mencoba memanggil PK-SWW namun tidak ada respon dicoba juga untuk minta bantuan kepada pesawat yg melintas di area Ilaga namun sampai pukul 00.20 UTC tidak ada informasi PK-SWW. Petugas AIS Airnav Sentani membantu untuk declared ALERFA.
    Pukul 23.22 UTC didapat informasi dari petugas TWR TIMIKA (WAYY) bahwa diterima laporan dari pesawat menerima signal ELT pada posisi 40 NM – 45 NM R.060 TMK VOR (posisi antara ILAGA PASS dengan JILA PASS)
    Pukul 00.31 UTC dilaporkan oleh PK-BVM yang mendarat di TIMIKA (WAYY) ATA 00.31 UTC, signal ELT diterima pada koordinat S 04 07 46 E 137 38 11.
    Koordinasi dengan pihak SAR dan perwakilan KNKT di Sentani sudah dilakukan terkait data pesawat PK-SWW.
    Informasi lebih lanjut diterima dari Ka SATKER Mimika bahwa sudah dibentuk posko SAR di Lanud Timika.
    Sementara masih diupayakan bantuan kepada pesawat pesawat yang melintas di area koordinat ELT untuk membantu pencarian lokaai pesawat. (Yohana Nency)

    URGENT : Alasan Mengapa Direksi PT.Dirgantara Indonesia HARUS Diganti

    0

    ALASAN MENGAPA DIREKSI PTDI HARUS DIGANTI

    Para individu Direksi PTDI yang saat ini memimpin perusahaan telah membiarkan pemerintah republic Indonesia untuk membeli pesawat C 295 dari Spanyol menggunakan pendanaan dari Bank BRI, padahal pesawat C 295 adalah pesawat berbasis CN 235 yang notabene diproduksi oleh PTDI sendiri. Dan pada saat yang bersamaan PTDI dalam kondisi Idle kapasitas dan membutuhkan order pesawat. Tetapi yang dilakukan oleh Direksi PTDI adalah merobah fungsi PTDI dari MANUFACTURE menjadi AGEN dari EADS/CASA untuk mendapatkan order C 295 dan diproduksi 100% di Spanyol, dimana pada saat itu sebenarnya CASA Spanyol sudah dalam kondisi bangkrut akibat krisis keuangan Eropa. Dengan adanya order pembuatan pesawat dari Indonesia yang dilakukan oleh Direksi PTDI maka CASA Spanyol dapat hidup kembali sedangkan ironisnya disisi lain PTDI sendiri dalam kondisi SEKARAT.

    Catatan 1: Pesawat C295 adalah pesaing CN235 buatan PTDI sendiri. Dan secara langsung ini merugikan PTDI dengan kehilangan potensi order CN 235. Hal ini adalah kejadian yang serupa yang dilakukan oleh Direksi PTDI yang bertanggung jawab atas lepasnya order 9 unit CN235 dari pemerintah Indonesia dengan meng-order C295 ke Spanyol yang didanai oleh Bank BRI.

    Direksi PTDI, ditahun 2013 dan 2014 telah terlibat dalam mempromosikan dan memasarkan produk C 295 buatan EADS (ex CASA Spanyol) ke Negara-negar ASEAN dengan menggunakan Dana perusahaan yang berasal dari PMN tahun 2012 lebih kurang Rp. 7 Milyar, sedangkan antara PTDI da EADS tidak memiliki kerjasama untuk memasarkan C 295 sehingga PTDI dirugikan minimal sebesar Rp. 7 milyar.

    Direksi PTDI yang saat ini menjabat telah menggunakan dana investasi berasal dari dan PMN tahun 2012 untuk pengadaan system SAP dan memperbaiki fasilitas / hangar untuk delivery produk C 295 produksi EADS (ex CASA Spanyol), sehingga biaya investasi yang telah dikeluarkan tidak ada nilai tambah ekonomis maupun teknologi bagi PTDI. Pekerjaan yang diberikan kepada PTDI sangat minim yaitu hanya mempersiapkan seluruh pesawat C295 yang tiba secara utuh dari spanyol untuk delivery ke KEMENHAN dan menyebabkan Potensi Kerugian sebesar Rp.100 miliar.

    Catatan 2: Saat ini seluruh aktivitas perusahaan terkait dengan produksi, assembly, pengadaan komponen dan manajemen produksi ”TELAH DIKUASAI “oleh Pihak EADS/CASA dimana dengan SAP tersebut maka pihak EADS mengendalikan seluruh aktivitas produksi, Engineering dan Program PTDI.

    Direksi PTDI tidak mampu mengendalikan Manajemen perusahaan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian-kerugian yang berturut- turut bagi perusahaan akibat penyelsaian ontrak yang terlambat. Kontrak-kontrak tersebut adalah:

    Terlambatnya tahapan pengerjaan dan penyerahan pesawat maupun dukungan dokumen C212 pesanan Thailand, sehingga berdampak kepada penalty sebesar kurang lebih 70% dari nilai kontrak pesawat.

    Kontrak C212 pesanan Philipines dimana pada saat penandatanganan kontrak Direksi telah mengetahui aka nada keterlambatan pengadaaan yang akan mengakibatkan kerugian sebesar 50% dari nilai kontrak.

    Direksi PTDI tidak mempunyai program yang jelas dimana Direksi telah terlibat dalam pembelian pesawat penumpang CODIAC buatan Amerika yang pembayarannya secara CASH (sekaligus) yang peruntukkan penggunaannya tidak jelas dan saat ini pesawat tersebut HANYA tersimpan di hangar di hanggar PTDI dan tindakan ini hanya merugikan PTDI.

    Sesuai hasil pemeriksaan dari BPK RI nomor: 39/S/Tim-BPK/GA-DI/04/2010 tertanggal 9 Februari 2010, TERBUKTI telah melakukan:

    Direksi PTDI TERBUKTI telah melakukan tindakan Perjanjian Jual Beli / Pengadaan Barang Fiktif dengan Falcon Trade Corporation (FTC), dimana kenyataannya Transaksi tersebut adalah merupakan tindakan Transaksi Peminjaman uang tunai Terselubung sebesar Rp.67.848.693.624,00 dengan bunga 4.5% untuk jangka waktu 6 bulan.

    Bahwa tindakan Direksi PTDI tersebut merupakan tindakan manipulasi dokumen dan keterangan palsu dan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diduga merupakan tindakan pidana.

    Direksi PTDI TE

    CATATAN TENTANG PT. DIRGANTARA INDONESIA

    2

    Catatan tentang PT DI

    Bahwa dalam dekade belakangan ini di PT. Dirgantara Indonesia (DI) telah terjadi proses “pembusukan” yang dilakukan secara sengaja, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia secara jelas, karena beberapa hal :
    Teknologi kedirgantaraan jarang yang memahami secara lengkap, terutama kaitannya dalam proses produksi pesawat terbang.
    Dilakukannya pembohongan kepada publik oleh pihak PT DI sendiri, dengan memanfaatkan ke-awaman masyarakat Indonesia (pada umumnya) terhadap teknologi kedirgantaraan.
    Lemahnya rasa Nasionalisme dan rendahnya upaya untuk mengangkat produk Bangsa sendiri, pada management PT DI.

    Kasus C-295.

    Kebohongan Publik dalam pembelian C295 dari Airbus Military (dahulu Casa Sepanyol). Salah satu hal menonjol yang membuktikan pernyataan tersebut diatas adalah kasus pengadaan pesawat terbang C-295. Direktur PT DI secara aktif membantu Airbus Military/EADS dalam penjualan 9 unit pesawat terbang C-295 (C-295 seluruhnya merupakan hasil desain dan hasil produksi dari Airbus Military) kepada Kementerian Pertahanan RI dengan harga yang sangat mahal untuk harga pesawat terbang di kelasnya, yaitu sekitar US $ 31 juta/unit. Di lain sisi PT. DI sama sekali tidak mendapatkan nilai tambah, baik dari aspek keuangan maupun pengembangan teknologi termasuk pemberdayaan karyawan PT DI, karena 9 unit pesawat terbang C-295 tersebut keseluruhannya di desain, diproduksi dan secara langsung di datangkan dari Airbus Military Spanyol. Sebagai kelanjutannya telah terjadi kebohongan publik kepada masyarakat Indonesia, yaitu disebar informasi bahwa PT DI dapat “hidup” kembali karena mendapatkan pekerjaan yaitu ikut memproduksi C 295, dan untuk lebih meyakinkan masyarakat Indonesia registrasi C-295 dirubah menjadi CN-295. Perlu diketahui bahwa C-295 adalah “saingan” CN-235 yang diproduksi PT DI, bahwa performance C 295 lebih tinggi dibanding CN 235 hal tersebut tidak menjadi masalah, karena PT DI memiliki kemampuan untuk meningkatkan performance CN235 sehingga setara dengan C295, dan yang paling penting harga akan menjadi jauh lebih murah.

    Direksi PT DI bukannya memasarkan CN 235 (produksi PT DI) namun malahan memasarkan C295 dan kemudian ternyata “tertipu”, hal ini merugikan perusahaan sebesar Rp 7 Milyar. Direksi PTDI, ditahun 2013 dan 2014 telah terlibat dalam mempromosikan dan memasarkan produk C 295 buatan EADS (ex CASA Spanyol) ke Negara-negar ASEAN. Kegiatan “marketing “ tersebut menggunakan dana perusahaan yang berasal dari PMN tahun 2012 lebih kurang Rp. 7 Milyar. Ternyata pihak pembeli melakukan transaksi langsung ke Airbus Military dan dilain pihak antara PTDI dengan EADS tidak ada perjanjian kerjasama dalam memasarkan C295 sebagai akibatnya PTDI dirugikan minimal sebesar Rp. 7 milyar, dan yang paling “menyakitkan” adalah mematikan produksi PT DI sendiri, yaitu CN235.

    Direksi PTDI yang saat ini menjabat, telah menggunakan dana investasi berasal dari dan PMN tahun 2012 untuk pengadaan system SAP dan memperbaiki fasilitas/hangar untuk delivery produk C 295 produksi EADS (ex CASA Spanyol). Perlu dipahami bahwa biaya investasi yang telah dikeluarkan, tidak ada nilai tambah ekonomis maupun teknologi bagi PTDI. Pekerjaan yang diberikan kepada PTDI sangat minim yaitu hanya “mempersiapkan” seluruh pesawat C295 yang tiba secara utuh dari Spanyol untuk di-delivery ke KEMENHAN, hal ini menyebabkan Potensi Kerugian sebesar Rp.100 miliar.

    Catatan : Saat ini seluruh aktivitas perusahaan yang terkait dengan produksi, assembly, pengadaan komponen dan manajemen produksi ”TELAH DIKUASAI “oleh Pihak EADS/CASA dimana dengan SAP tersebut maka pihak EADS mengendalikan seluruh aktivitas produksi, Engineering dan Program PTDI.

    Kasus kesalahan yg disengaja dalam memproduksi senjata bagi TNI (Rocket FFAR MK4)

    Telah terjadi kejahatan corporate terhadap institusi Negara (TNI) yaitu tindakan memanipulasi system dan specifikasi System Motor Rocket FFAR MK4, oleh manajemen PT DI. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan apabila dikaitkan dengan pemahaman tentang tehnologi peroketan, management PT DI seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa dampak yang terjadi dengan memanipulasi system dan spesifikasi rocket akan sangat membahayakan TNI (sebagai pengguna) dan masyarakat pada umumnya. Delevery Rocket yang salah spesifikasi tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 2.058 unit ke Depo 60 Lanud IWY Madiun pada tanggal 9 dan 16 Desember 2013.

    Sebelum roket tersebut digunakan, upaya manipulasi tersebut ternyata terbongkar dan untuk itu dilakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan peringatan ke TNI AU. Laporan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif dari KASAU. Untuk mendapatkan fakta yang lebih jelas, dilakukan pembongkaran rocket (yg diterima pada tgl 9 dan 16 Desember 2013) secara random sebanyak 6 (enam) buah di Arsenal Depo 60 Madiun. Dari hasil pembongkaran diketemukan bahwa seluruh rocket FFAR MK4 yang dibongkar (sebanyak 6 buah) seluruhnya terbukti telah diproduksi tidak sesuai dengan technical specification sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu rocket diproduksi dengan Stabilizing Rod (bekas) yang sudah tidak memiliki Coating.

    Mengingat rocket yang diproduksi oleh PT DI secara tidak benar tersebut sangat membahayakan, karena apabila rocket yang “salah produksi” tersebut terlanjur digunakan, akan mengakibatkan terjadinya kerusakan/kehancuran ALUTSISTA dan timbulnya korban personel baik TNI maupun masyarakat umum, dan kegagalan operasi militer. Maka berdasarkan hasil pembongkaran rocket tersebut, KASAU telah memerintahkan agar seluruh rocket FFAR (reff. Kontrak Jual Beli Nomor : TRAK 271/RM/IV/2013/AU dan Nomor Kontrak KJB/235/1006/DA/RP/2013/AU) dikeluarkan dari asrenal TNI AU untuk dikembalikan ke PT DI. Pelaksanaan pengembalian telah dilakukan dan seluruh rocket telah diterima oleh PT DI pada tanggal 10 Juli 2014.

    Kerugian Perusahaan karena Ulah Direksi

    Direksi PTDI tidak mampu mengendalikan Manajemen perusahaan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian-kerugian yang berturut-turut bagi perusahaan, sebagai akibat penyelesaian kontrak yang terlambat. Kontrak-kontrak tersebut adalah:

    Terlambatnya tahapan pengerjaan dan penyerahan pesawat maupun dukungan dokumen C212 pesanan Thailand, sehingga berdampak kepada penalty sebesar kurang lebih 70% dari nilai kontrak pesawat.
    Kontrak C212 pesanan Philipines dimana pada saat penandatanganan kontrak Direksi telah mengetahui aka nada keterlambatan pengadaaan yang akan mengakibatkan kerugian sebesar 50% dari nilai kontrak.

    Direksi PTDI tidak mempunyai program yang jelas. Direksi telah terlibat dalam pembelian pesawat penumpang CODIAC buatan Amerika yang pembayarannya dilakukan secara CASH (sekaligus), di lain pihak peruntukkan penggunaan pesawat tersebut tidak jelas. Saat ini pesawat tersebut HANYA tersimpan di hangar PTDI. Dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut hanya mengakibatkan kerugian bagi PTDI.

    Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI nomor: 39/S/Tim-BPK/GA-DI/04/2010 tertanggal 9 Februari 2010, TERBUKTI telah melakukan:

    Direksi PTDI TERBUKTI telah melakukan tindakan Perjanjian Jual Beli/Pengadaan Barang Fiktif dengan Falcon Trade Corporation (FTC), dimana kenyataannya Transaksi tersebut adalah merupakan tindakan Transaksi Peminjaman uang tunai terselubung sebesar Rp.67.848.693.624,00 dengan bunga 4.5% untuk jangka waktu 6 bulan.
    Bahwa tindakan Direksi PTDI tersebut merupakan tindakan manipulasi dokumen dan keterangan palsu dan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut dapat diduga merupakan tindakan pidana.
    Direksi PTDI TERBUKTI telah melakukan kesepakatan dengan Serikat Pekerja mantan Karyawan/SP-FKK dengan memberikan Dana pemberdayaan sebesar Rp. 200 milyar diman dan sebesar Rp. 30 milyar telah ditransfer. Bahwa sesuai undang–undang yang berlaku Direksi telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kesepakatan diluar undang-undang.
    Direksi PTDI TERBUKTImelakukan tindakan Merubah Ketentuan dalam Kerja Sama dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa (BTP) dan Direksi PTDI menyetujui untuk menanggung kerugian sebesar Rp. 1.640.124.703,52 dan juga merubah serta menambah persentase besaran hak PT.BTP.
    Direksi dalam hal ini telah melanggar Kaidah kelaziman berbisnis /berusaha dan Melanggar Anggaran Dasar PTDI serta Undang-undang BUMN no 19 tahun 2003 pasal 5 ayat 3.

    Direksi PTDI saat ini juga tidak dapat menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam menjalankan perusahaan. Hal ini terbukti dengan :

    Terlambatnya penyerahan order keseluruhan pesawat pesanan KEMENHAN baik C295 maupun Bell 412.
    Masih terlambatnya pengerjaan order pesawat CN235 TNI-AU
    Lalai dalam memperpanjang Dokumen Perijinan Kawasan Berikat sehingga dana jaminan sebesar Rp. 6 milyar hilang.
    Lalai dalam memperbaharui sertifikat lahan bangunan perusahaan yang habis masa berlakunya.
    Lalai dalam meneyelesaikan asset lahan bermasalah dengan pihak ketiga yaitu:
    Asset perumahan Paledang
    Flat Sukajadi
    Aset yang dikuasai oleh King Hoe

    Lalai dalam memperbaiki Organisasi Perusahaan, dimana bentuk dan jumlah Struktural organisasi PTDI dengan 4000 orang karyawan ternyata jauh lebih besar, dibandingkan dengan organisasi PTDI sebelumnya yang pada waktu itu memiliki karyawan sebanyak 14.000 orang.

    KESIMPULAN DAN SARAN

    Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , terbukti bahwa personil/individu Direksi PTDI telah melakukan :

    TINDAKAN-TINDAKAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK MAMPU MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN MENGABAIKAN DAN MELANGGAR UNDANG-UNDANG BUMN MAUPUN ANGGARAN DASAR PT DI SENDIRI,
    KETIDAKMAMPUAN DALAM MEMIMPIN DAN ME-MANAGE PERUSAHAAN,
    MEMBIARKAN PIHAK ASING “MENGENDALIKAN” PRODUKSI DAN PROGRAM SERTA ENGINEERING PTDI,
    KETIDAKMAMPUAN DALAM MENANGANI BISNIS PERUSAHAAN DENGAN BAIK DAN BENAR,
    TELAH SANGAT MERUGIKAN PERUSAHAAN DAN NEGARA,
    TELAH DENGAN SENGAJA MEMBAHAYAKAN PIHAK PENGGUNA/CUSTOMER, TERUTAMA TNI AU.

    Maka sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2012 pasal 26 tentang Persyaratan dan Tata Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka dengan ini secara jelas dan pasti Direksi PTDI tersebut Telah Memenuhi Syarat untuk Dilakukannya Pemberhentian/Penggantian melalui RUPS Luar Biasa atau dilakukan langsung oleh Menteri BUMN, disarankan hal tersebut dilakukan sesegera mungkin, demi menyelamatkan perusahaan dan asset Bangsa dan Negara.

    Para Individu Direksi tersebut kemudian agar dapat diajukan dan diproses secara hukum atas keterlibatannya baik individu maupun grup atas tindakan-tindakann melanggar hukum yang telah dilakukannya selama menjabat di PTDI.

    PEMUDA INDONESIA YANG BERKARYA

      0

      PUSAT PENDIDIKAN KEDIRGANTARAAN GERAKAN PRAMUKA

      Jakarta / indonesiannews.co – PUSDIRGA atau bisa juga di sebut sebagai Pusat Pendidikan Kedirgantaraan Gerakan Pramuka, yang berlokasi di Bumi Perkemahan Cibubur adalah fasilitas Mandiri Pendidikan Dirgantara yang berdiri di Bandara Wiladatika, Buperta.

      Pusdirga yang didirikan sejak bulan Desember 2010 adalah peran serta dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka(Kwarnas) dan PT. Asia Aero Technologi (PT.AAT) yang telah mendapat kepercayaan untuk mengelola Bandara Wiladatika supaya lebih mandiri dan tidak menjadi began pengeluaran biaya Buperta.

      Bagas Adhadirga sebagai Direktur PT. Asia Aero Technologi, berkata; “Lapangan Terbang Wiladatika dapat sangat bermanfaat bagi Pramuka dan Pengembangan Minat Dirgantara. Dan anggota Pramuka, Pelajar Sekolah dan Masyarakat Umum dapat memanfaatkannya tanpa pungutan biaya.” (Yohana Nency)

      Dunia Penerbangan Indonesia Membutuhkan Perhatian Khusus

        0

        Jakarta/Indonesiannews.co – 15 Oktober 2016, PT. Asia Aero Technology yang berlokasi di Komplek Bumi Perkemahan Cibubur (BUPERTA), yang juga merupakan Pusat Pendidikan Kedirgantaraan mandiri yang memiliki Lapangan Terbang Wiladatika sebagai tempat pelatihan dan penyimpanan serta perawatan pesawat-pesawat kecil jenis flying “drone” dengan maksud dan tujuan mulia memberikan kesempatan kepada khalayak umum, khususnya usia sekolah dari tingkat SD, SLTA, sampai dengan SLTA untuk memperkenalkan dunia penerbangan, yang sepertinya sangat ekslusif secara “GRATIS”.

        img-20161019-wa0062

        Angelica (murid SMP Marsudirini) menaiki flying di Pusdirga

        Bagas Adhadirga sebagai Direktur PT. Asia Aero Technology, mengatakan : “Pusat Pendidikan Kedirgantaraan atau di sebut “PUSDIRGA” yang berlokasi di Buperta Cibubur ini memiliki nama “Bandar Udara Khusus Wiladatika”, yang merupakan lapangan terbang khusus sebagai tempat latihan anak anak pramuka Wiladatika Dirgantara. Pusdirga ini didirikan sejak tahun 2010 bersama-sama dengan Kowarnas.

        “Maksud dan tujuan dari berdirinya Pusdirga ini adalah untuk memperkenalkan dunia Pendidikan Kedirgantaraan sejak dini kepada anak anak sekolah setingkat SD, SLTP, dan SLTA , yang masuk ke dalam program ekstrakulikuler. Dan untuk membuka cakrawala pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan anak-anak sekolah secara khusus”, lanjut Bagas.

        “Dalam dunia penerbangan saat ini masih banyak kekurangan dalam bidang pendukung, seperti; Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung, dalam berbagai bidang seperti : Mekanik, ATC, Ground Supplier Handling, dan lain-lain”, ungkap Bagas.

         

        wp_20161015_09_53_43_pro1

        PUSDIRGA, IAAW bersama BNN dalam STOP NARKOBA

         

        “Di Asia Pasifik, Indonesia merupakan Negara sebagai konsumen terbesar dalam pembelian pesawat, baik itu Airbus, Boing 737 dan Helikopter, dalam catatan yang dimiliki narasumber; Lion Air baru-baru ini telah membeli ± 250 pesawat jenis AirBus, dan 3 Airline yang berada di Indonesia telah membeli ± 500 buah jenis Boing 737 dan jenis Air Bus, sementara White Sky Aviation telah membeli 30 Helikopter beberapa waktu yang lalu”, lanjut Bagas.

        Vice President Indonesia Aviation & Aersopace Watch, Bapak H. Juwono Kolbioen dalam kesempatan yang sama mengatakan : “Indonesia telah gagal untuk duduk sebagai anggota Dewan ICAO Parts III Periode 2016-2019, pada Sidang Umum ICAO Ke-39.  Ini adalah kegagalan ke-6 bagi Indonesia, dengan kegagalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam berbagai aspek terutama keselamatan, keamanan dan keteraturan penerbangan masih harus lebih ditingkatkan. Dengan tidak berhasilnya Indonesia duduk dalam Council ICAO, maka Indonesia akan sulit untuk dapat berperan aktif dalam penentuan kebijakan penerbangan sipil internasional dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap industri penerbangan di Tanah Air dan akan mempersulit  Indonesia untuk  dapat segera melakukan realignment FIR Singapura”.

        “Di mana Negara tetangga kita Malaysia berdasarkan voting dalam sidang umum ICAO mendapatkan dukungan sebesar 129 suara, dan Indonesia mendapatkan dukungan sebesar 96 suara. Dalam hal ini berarti dunia penerbangan di Indonesia dipertaruhkan, dimana Malaysia dapat menjadi anggota council”, tutup H. Juwono Kolbioen. (Yohana Nency)

        bersambung…

        Media ‘Online’ JakartaGreater “SALAH TULIS”

          0
          super-puma

          JAKARTA / 14 Oktober 2016, Hasil Pertemuan Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) Haribes Alinoesin bersama Ketua Umum Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI), Ignatius Kristianto, dengan Pimpinan Media Online JakartaGreater, Rojes Saragih, di Kantor Dewan Pers, Jakarta.

          Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Dewan Pers yang dihadiri oleh pimpinan media online JakartaGreater dan Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) Haribes Alinoesin dan Ketua Umum Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI), Ignatius Kristianto pada tanggal 13 Oktober 2016, bertempat di ruang rapat lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih 32-34 Jakarta, telah terungkap adanya pemberitaan / pernyataan yang sumber beritanya terdapat kesalahan dan sehingga Dewan Pers telah memutuskan dan yang harus kami sampaikan antara lain :

          Bahwa atas dasar adanya kesalahan tersebut, maka Sdr Haribes Alinoesin (Spedi), dan Ketua Umum Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI), Ignatius Kristianto, mendapatkan hak jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, dan untuk itu, berikut ini rincian hak jawab kami yang dimaksud :

          “Bahwa pemberitaan yang berkaitaan dengan pernyataan Sdr. Haribes Alinoesin (Spedi) dan Ignatius Kristianto (SKDI) tentang helikopter Super Puma yang telah dimuat dalam pemberitaan dalam media online JakartaGreater sejak tanggal 1 Desember 2015 dan juga termasuk pemberitaan lanjutannya, dinyatakan bahwa pemberitaan tersebut bukan diunggah oleh Sdr.Haribes Alinoesin (Spedi) dan Ignatius Kristianto (SKDI), serta dan juga bukan hasil dari wawancara Sdr. Haribes Alinoesin dan Ignatius Kristianto (SKDI) atau munculnya pemberitaan tersebut merupakan bentuk kehilafan dari pihak media Jakartagreater”.

          Bahwa dampak dari sumber pemberitaan yang tidak benar tersebut, maka saat ini Sdr. Haribes Alinoesin (Spedi) dan Ignatius Kristianto (SKDI) telah dirugikan dan dituduh melakukan pelanggaran berat yang diancam pemutusan hubungan kerja.

          Bahwa dengan adanya pemuatan berita / pernyataan yang sumbernya tidak benar tersebut, Pimpinan Media Online JakartaGreater, Rojes Saragih, meminta maaf kepada Sdr Haribes Alinoesin (Spedi) dan Ignatius Kristianto (SKDI) dan juga kepada masyarakat luas, atas kehilafan media JakartaGreater. (redaksi; dikutip dari forum militer jakartagteater)

          Memperjuangkan Kepentingan Indonesia

            0
            Indonesia Aviation and Aerospace Watch

            JAKARTA/ – The Vice President of IAAW (Indonesia Aviation & Aerospace Watch) H.Juwono Kolbioen menginformasikan; “Bahwa Sidang Umum ICAO yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Dan untuk saat ini sesi ke-39 akan dibuka pada hari Selasa, 27 September 2016.   Diharapkan hasil dari Sidang Umum dapat menjadi tumpuan dan harapan untuk dijadikan kekuatan bagi OTORITAS penerbangan sipil negara anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat bekerja secara bertanggung jawab.”
            Berdasarkan data yang kita miliki, dan perlu kita menyadari dan kiranya kita masih ingat bahwa ICAO telah meng-Audit Indonesia, pada tanggal 6 – 15 Februari 2007, selanjutnya dilakukan Validasi Audit Pertama “1” pada tanggal 4 – 7 Agustus 2009,  dan Validasi Audit Kedua  “2” pada bulan Mei 2014. Lanjut Pak Juwono.
            Hasil Audit periode 2009 yang menunjukkan hasil baik  ternyata tidak dapat dipertahankan pada  Periode Audit berikutnya. Dan hasil Validasi Audit Ketiga “3” ,  pada periode 6 tahun kemudian (tahun 2014), sungguh sangat mencengangkan karena Indonesia mendapatkan nilai  Audit, yang sangat rendah disemua parameter yang di-Audit. Pada  Audit tahun 2014 Indonesia mendapatkan nilai di bawah rata-rata dunia, hal ini menjadikan  pertanyaan oleh beberapa pihak termasuk IAAW .   Karena pada Audit tahun 2009 sebetulnya hasil yang dicapai menunjukkan  adanya perbaikan,  hasil Audit pada waktu itu apabila dibandingkan dengan Australia, Indonesia masih memiliki beberapa nilai yang sama dan bahkan di atas untuk 2  parameter yang di-Audit, namun pada hasil Audit  tahun 2014 posisi Indonesia di bawah Laos dan Myanmar. Ungkap Pak Juwono.
            Pada Audit tahun 2016, walaupun Indonesia sudah berhasil masuk Katagori “1”,  namun pada kenyataannya hasil Audit USOAP tahun 2016 ini masih jauh dari harapan,  karena hasil penilaian terhadap seluruh parameter masih dibawah passing grade dunia, yaitu 16% dibawah passing grade dunia (angka rata-rata dunia adalah 56,14).  Yang menonjol “buruk” adalah bidang organitation dan accident investigation.     Semoga delegasi peserta dari Indonesia dalam sidang Umum ICAO sesi ke-39 yang akan dibuka pada 27 September 2016, dapat benar-benar MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN INDONESIA, sehingga mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan, jangan  sampai terjadi kita dipermalukan lagi di mata dunia Internasional..  Tandas Pak Juwono.
            Ciri-ciri otoritas yang bertanggung jawab adalah selalu berpihak kepada (keselamatan) penumpang dan terlihat ketika badan eksekutif standar dan prosedur keselamatan penerbangan ini melaksanakan berbagai peningkatan, perbaikan dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan pembentukan keselamatan seutuhnya secara transparan dan berkinerja dengan baik (jujur dan profesional).     Marilah kita doakan semoga upaya Indonesia untuk dapat kembali duduk sebagai anggota Council Parts III. (redaksi)