Hal yang hampir tidak bisa dipercaya oleh AS adalah Indonesia mampu menarik dana dari pasar berkatagori sophisticated di bursa London untuk akuisisi saham PT. Freeport Indonesia. Mengapa ? Dari sejak Head Of Agreement , sebetulnya Freeport tidak yakin team Akuisisi Inalum mampu mendapatkan dana dari perbankan untuk akuisisi itu. Apalagi mereka tahu bahwa salah satu syarat untuk bisa memenuhi standard compliance pinjaman bank adalah adanya IUPK yang mana harus ada AMDAL. Dan AMDAL ini merupakan issue yang dari awal sulit dipenuhi oleh Freeport. Jadi ini sama saja dengan mana duluan tolor atau ayam. Tanpa Amdal bank tidak mau kasih kredit dan tanpa kredit, Amdal tidak bisa dipenuhi. Tetapi nyatanya proses pinjaman bank yang stuck tidak membuat team Inalum kehilangan akal untuk mendapatkan sumber alternatif pendanaan. Dan ini yang tak pernah terpikirkan oleh Freeport.
Sampai sekarang uang hasil penjualan Global Bond Inalum di London masih disimpan di rekening netral sebelum disalurkan ke rekening akusisi saham Freeport.Minggu lalu Jokowi memimpin rapat kabinet terbabatas membahas skedule penyelesaian akhir akuisisi Freeport. Yang jadi masalah adalah apakah Freeport mau menerima begitu saja sahamnya di caplok oleh pemerintah Indonesia ? Tentu tidak. Nah Freeport masih ada cara untuk membatalkan transaksi akusisi ini dengan menciptakan situasi chaos terhadap Papua dan ketidak stabilan politik di Indonesia. Nah pembantaian terhadap karyawan BUMN yang sedang mengerjakan proyek jembatan di Papua dan aksi kolosal 212 kemarin bisa diduga itu merupakan cara membuat Indonesia dispute terhadap term pencairan dana dari hasil penjualan global bond. Mengapa ? kedua berita itu menjadi berita dunia. Karena bukan kejadian biasa.
Peristiwa adanya KKB di Papua dan aksi 212 bukanlah sesuatu yang datang dadakan tetapi sudah direncanakan dengan baik oleh para proxy AS yang ada di elite politik. BIsa dilihat dari adanya senjata api dan aksi pembantaian yang sadis, yang hanya bisa dilakukan oleh tentara bayaran, bukan sekedar sipil bersenjata. Kedua , dalam aksi 212 kemarin duta besar Arab Saudi hadir ditengah tengah aksi. Dan setelah itu dia memberikan pernyataan yang menyudutkan pemerintah Indonesia dan NU. Namun pemerintah bisa mengantisipasi kedua peristiwa itu dengan cepat. Dua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah dapat diyakinkan tidak hadir dalam acara 212. Sehingga secara defakto aksi itu tidak berhasil menciptakan sentimen negatif terhadap rezim Jokowi. Apalagi aparat sukses membuat acara itu tertip dan damai. Sikap pemerintah terhadap KKB di Papua juga jelas. Menyerah atau diselesaikan.
Apakah setelah itu selesai masalahnya ? tidak. Tentu akan ada gerakan lagi yang kita tidak tahu. Yang jelas proxy AS ada disemua level pemerintah, ormas , partai, kampus. Mereka asset AS. Yang kapan saja bisa digerakan oleh AS untuk tujuan geostrategisnya. Ini akan mereda setelah proses pelunasan pembayaran akuisisi saham Freeport selesai. Desember ini jadwalnya semua proses akusisi selesai dan syah indonesia menguasai Freeport 51%. Moga Tuhan menjaga dan melindungi kita dari kerakusan dan kebodohan para proxy AS dan pemerintah tetap solid menjaga NKRI dari segala rongrongan. …
