Ketua DPP PPP Riau; H. Ikbal Sayuti siap Maju PILKADA INHIL

- Harga jual komoditas kelapa rakyat,
- Kelapa Sawit, serta
- Buah Linang yang tidak stabil membuat para petani kian menjerit.
“Harga jual komoditas pertanian petani saat ini dikuasi oleh perusahaan besar serta dalam cengkeraman kapitalisme,” ungkap Ikbal.Maka dari itu, kata Ikbal, pemerintah harus mencarikan solusi yang inovatif agar harga jual pertanian masyarakat bisa stabil, yakni melalui pembangunan pabrik pengolahan bahan baku yang siap ekspor yang dapat meningkatkan harga jual kelapa rakyat itu sendiri.
“Memanfaatkan bahan baku menjadi produk siap ekspor, tinggal pemda mencarikan marketnya,” papar Ikbal.Dikatakan Ikbal, saat ini masyarakat jangan mimpi harga jual kelapa bisa stabil terus jika masyarakat masih menjual kelapa mentah kepada perusahaan dan para kapitalis. Artinya pemerintah harus membangun pabrik dengan melibatkan BUMDes.
“Mungkinkah di Inhil mempunyai pabrik sendiri untuk memproduksi bahan jadi. Kenapa tidak, kita punya BUMDes yang bisa diperdayakan untuk mengelola bahan baku kelapa,” tegas Ikbal.Pemerintah harus solutif dalam meningkatkan produk buah kelapa rakyat dengan cara pengolahan buah kelapa dan turunannya yang memiliki nilai jual lebih tinggi, baik diolah menjadi kopra putih, kara, briket, serta produk lainnya yang bisa diekspor keluar negeri.
“Tingkatkan dulu nilainya, jangan menjual kelapa mentah. Maka dari itu perlunya kreatifitas yang inovatif selain dari perbaikan perkebunan petani,” tegas Ikbal.“Terkait hasil laut yang berlimpah, banyak para nelayan di Inhil Utara yang hidup dari hasil laut, namun saat ini belum ada produk yang bisa meningkatkan ekonomi mereka,” lanjut Ikbal. “Kunci dalam mengatasi perekonomian ialah siklus ekonomi berjalan lancar. Jual beli di pasar ramai karena masyarakat mendapat hasil dari pertaniannya,” tegas Ikbal. Terkait pembangunan daerah, pembangunan wilayah Indragiri Hilir yang luas, pemda harus mampu memenuhinya kehendak masyarakat. Pemerintah harus gesit dalam melakukan diplomasi dan pendekatan politik kepada pemerintah pusat dalam menjemput anggaran untuk merealisasikan pembangunan yang notabene kapasitas nasional. “Perlunya sinergitas semua pemangku kepentingan dalam menjemput anggaran. Karena yang datang kesana itu semua kepala daerah, tentu harus melakukan pendekatan yang maksimal,” lanjut Ikbal. Pemerintah juga bisa memanfaatkan dana CSR kearah pembangunan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Perusahaan yang beroperasi di Indragiri Hilir wajib menyalurkan haknya sesuai UU. “Kita akan tekan perusahaan menyalurkan kewajiban sesuai aturan. Kalau perlu kita buat pemetaan pembebanan realisasi pembangunan kepada perusahaan menggunakan CSR,” tegas Ikbal. Dihadapan para awak media, Ikbal mengatakan; “Siapapun yang terpilih menjadi Bupati Inhil 2024 mendatang, harus membawa Inhil ke arah yang lebih baik. Perlunya pemimpin yang kreatif dan inovatif dalam mencarikan solusi permasalah yang dihadapi masyarakat agar masyarakat terlindungi oleh pemerintah,” tutup Ikbal. (***)