Pengajuan uji materi untuk kedaulatan dan  UU yang berlaku

 

Dr. SUPRI ABU SH MH (PILOT DAN DOSEN) DAN HUDI YUSUF SH MH MEWAKILI REKAN-REKAN PEMOHON

 

Pengajuan uji materi untuk kedaulatan dan UU yang berlaku (Mahkamah Agung, 24/11/22)

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

  1. Dalam Kesempatan ini, Saya bersama dengan 8 orang Pilot lainnya, 1 warga Jakarta dan 2 orang Warga Kepulauan Riau mengajukan Uji Materi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Permohonan Pengujian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura TERHADAP Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
  2. Pengajuan uji materi ini sebagai masukan dan permohonan bagi Presiden yang sangat memperhatikan masalah kedaulatan dan yang selalu taat kepada UU yang berlaku, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Presiden memegang teguh sumpahnya untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.
  3. Kami menilai bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya serta secara materil bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan karena Republik Indonesia wajib mendelegasikan kembali kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam Apendiks 1 pada ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta (sesuai dengan batas kedaulatan Indonesia). Padahal menurut Pasal 458 bahwa Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
  4. Berarti paling lambat 11 Januari 2024, tidak ada lagi ruang udara Indonesia yang dikendalikan negara lain. Ini adalah perintah Undang-Undang, Presiden harus mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan masyarakat Indonesia yang harus dilaksanakan oleh Presiden sesuai Sumpah Beliau.
  5. Rujukan Hukum Internasional untuk masalah FIR adalah Annex 11 dari Konvensi Chicago 1944 di dalam catatannya dengan jelas mengatakan bahwa tanggung jawab pengendalian ada pada negara yang mempunyai kedaulatan, kalaupun ada perjanjian bisa diputus setiap saat.
  6. Terakhir, masalah pengendalian ruang udara, adalah sisa-sisa masalah Belanda dan Inggris di sekitar Kepualaun Riau. Perjuangan Bangsa Indonesia yang sudah terencana dengan baik telah berlangsung lama dan telah dituangkan secara konstitusional dalam UU sejak tahun 2009 agar bendera merah putih berkibar secara utuh di langit Kepulauan Riau, NKRI HARGA MATI.
 

Ada pun Resume Permohonan Sebagai Berikut:

RESUME
Uji Materi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022

  1. Bahwa dengan kewenangan pengendalian ruang udara oleh singapura maka pemohon I sampai dengan pemohon XII akan mengalami kerugian atau potensi kerugian, sebagai berikut:
    1. Singapura membuat “Area Berbahaya” di wialayah Kedaualatan udara Indonesia tanpa perjanjian.
    2. Pilot harus terbang dengan jalur udara yang lebih jauh dari yang seharusnya.
    3. Untuk menghidupkan mesin pesawat, PILOT harus Menunggu antara 15 menit sampai dengan 1 jam mengakibatkan pemborosan battery pesawat.
    4. Pada saat terbang, Singapura selalu terlambat memberikan respon perijinan bila dibutuhkan pilot untuk pertimbangan keselamatan penerbangan seperti cuaca buruk.
    5. Harga tiket lebih mahal karena jarak terbang yang lebih jauh.
  2. Pendelegasian kewenangan bukan hanya masalah tehnis pengaturan lalu lintas udara, tapi prakteknya di Indonesia telah berdampak pada masalah kedaulatan hal ini diatur dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pada BAB IV. Perpres Nomor 109 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 salah satunya bahwa, “pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah kedaulatan.
  3. Perpres Nomor 109 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya karena tidak memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
  4. Pendelegasian kewenangan bertentangan dengan asas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu: asas: manfaat; adil dan merata; kepentingan umum; kemandirian; dan kedaulatan negara.
  5. Perpres No. 109 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 1 tahun 2009, karena Pemerintah yang seharusnya melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional.
  6. Perpres No. 109 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 262 dan Pasal 263 UU No. 1 tahun 2009, karena mengabaikan dan tidak memihak kepentingan nasional mengenai struktur jalur penerbangan, arus lalu lintas penerbangan dan efisiensi pergerakan pesawat udara.
  7. Perpres No. 109 Tahun 2022 bertentangan Pasal 458 UU No. 1 tahun 2009 karena seharusnya nanti sejak tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan amanat Pasal 458, tidak ada lagi pendelegasian ruang udara Indonesia ke Negara lain termasuk Singapura.
 

Ada pun Petitum Permohonan Sebagai Berikut:

PETITUM

  1. Menerima seluruh permohonan para pemohon;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Jakarta Flight Information Region And The Singapore Flight Information Region); bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Jakarta Flight Information Region And The Singapore Flight Information Region); bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Jakarta Flight Information Region And The Singapore Flight Information Region); bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
  5. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Jakarta Flight Information Region And The Singapore Flight Information Region) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT;
  6. Menyatakan bahwa Republik Indonesia Harus Melayani Sendiri Wilayah Udara Kedaulatannya Dan Republik Indonesia Tidak Mendelegasikan Kepada Republik Singapura Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Harus Melaksanakan Perintah Uu No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 458 Bahwa, Wilayah Udara Republik Indonesia, Yang Pelayanan Navigasi Penerbangannya Didelegasikan Kepada Negara Lain Berdasarkan Perjanjian Sudah Harus Dievaluasi Dan Dilayani Oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Paling Lambat 15 (Lima Belas) Tahun Sejak undang-undang Ini Berlaku.
  7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya;
 

atau mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex aquo et bono);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah uu, permen dan surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P – 25 sebagaimana terlampir;

 

DEMIKIAN PERMOHONAN KAMI, ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

Komentar

Berkomentar

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Tinggalkan Balasan