Deklarasi INDONESIA TAX WATCH (ITW) di Jakarta 

Deklarasi INDONESIA TAX WATCH (ITW) di Jakarta 

• Praktisi Pajak
• Advokat
• Akademisi
• Akuntan
• Auditor
• Pengusaha
• Pemerhati Kebijakan Publik

1. LBH Perpajakan Disetiap Provinsi & Kabupaten.
2. PKP3 – Paguyuban Korban Persekusi & Penganiayaan Pajak Menginisiasi terbentuknya.
3. Pusat PHP – Pengkajian Hukum Perpajakan (per-kampus).
4. Seminar dan Edukasi Perpajakan.
5. Menginventaris kasus persekusi perpajakan, baik yang sudah lewat maupun yang sedang berjalan.

ISI DEKLARASI INDONESIA TAX WATCH
Perkumpulan P3i = PENGAMAT PERPAJAKAN INDONESIA.

1. Pajak harus sesuai dengan kaidah hukum positif tata perundang-undangan yang benar berlandaskan filosofi UUD NEGARA RI TH 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala Sumber Hukum di Indonesia.
2. Setiap peraturan Perpajakan yang tidak sesuai dengan keadilan dan asas keseimbangan yang setara antara Hak dan Kewajiban yang bermuara pada kaidah hukum diatasnya harus segera dikaji ulang dan segera dilakukan revisi dengan baik dan benar, baik dengan cara Judicial Review dan/atau mendorong Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan yang membatalkan peraturan peraturan yang ada tetapi tidak berkeadilan, tidak kesetaraan dan tidak berkeseimbangan antara Hak & Kewajiban antara pembayar pajak dengan negara sebagaimana yang dikehendaki UUD NEGARA RI TH 1945.
3. Pembenahan demi Lembaga Perpajakan yang berkeadilan yang menghormati kesetaraan Hak & Kewajiban sebagai upaya yang mutlak segera dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan dunia Internasional dengan menjadikan Pengadilan Pajak yang mandiri, independen dan bebas dari pengaruh Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait.
4. Sepatutnya kini Tidak ada lagi instansi yang menjadi “Super Body” dengan “Super Law” seolah bisa membuat dan memberlakukan hukum sendiri yang mengikat rakyat pada umum nya yang jelas bertentangan dengan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia.
5. Kini tiba saatnya oknum Petugas Pajak yang merekayasa ‘temuan’ dalam SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas data dan Keterangan) harus bisa dipidana menggunakan KUHP termasuk UU-ITE dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Aparat penegak hukum wajib serta membongkar semua kasus konspirasi dan korupsi di seluruh institusi perpajakan mulai dari DJP hingga lapisan terbawah.
7. Selayaknya Presiden mencermati keadaan kini dengan seksama dan jika dipandang perlu menerbitkan Perpu karena keadaan Genting dan mendesak guna segera mentransformasi DJP menjadi lebih berkeadilan, berkesiambangan antara Hak dan Kewajiban agar tidak mengorbankan rakyat dengan orientasi menentuan target pajak semata;
8. Sebagaimana Kasus demi kasus yang terbongkar di DJP harus dijadikan momentum perbaikan DJP maupun Kementrian Keuangan khususnya dengan membuat sistem pengawasan dari masyarakat yang sistematis, transparan, obyektif dan mudah diakses.
9. Tiba saatnya Para pencari keadilan perpajakan harus diberi akses seluas-luasnya untuk mendapatkan keadilan hakiki yang ada kesetaraan dan keseimbangan antara Hak & Kewajiban yang harus diatur dalam Undang Undang Perpajakan. guna Membangun budaya dan cara kerja profesional dari para konsultan pajak yang berpihak kepada para pembayar pajak dan perlu perubahan Wajib Pajak menjadi Pembayar Pajak agar tercipta kesetaraan rakyat dengan negara yang membangun demi kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua;

1. DR. Teguh Samudra, SH., MH.,
2. Misbahul Munir (alumni STAN dan sebagai ketua IAI Jakarta),
3. Sugeng Teguh Santoso,
4. M. Farouq Sulaiman S, AMD., SH., SE., SHI., Bkp., sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi ITW,
5. Samuel Lawrence,
6. David Lesmana, SE., MBA., CTAP, pemerkasa / Founder ITW,
7. Budy Supriady, SH.,
8. Julianus Juta,
9. Gomulia Oscar,
10. Virgiani Rahayu Saraswati,
11. Carrel Ticual.