Menakar Hasil KTT ASEAN Ke-42

Menakar Hasil KTT ASEAN Ke-42

Kutipan-Kutipan Kunci

• KTT ASEAN minggu lalu telah menghasilkan sebagian capaian selama setengah periode keketuaan Indonesia tahun 2023, termasuk beberapa deklarasi terkait visi besar masa depan ASEAN serta melanjutkan beragam agenda integrasi ASEAN.
• Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memastikan agar deklarasi visi tidak berhenti sebagai seruan semata, tetapi perlu diturunkan dalam berbagai kerja sama konkret sehingga
  tidak menjadi agenda yang tidak jelas sasaran serta mekanisme pencapaiannya.
• Belum adanya sense of crisis dari deklarasi dan deliverables di saat ancaman makroekonomi dan geopolitik yang akan semakin tinggi.
• Pembangunan kawasan, khususnya di bidang ekonomi, idealnya membangun tanpa meninggalkan beberapa atau bahkan satu negara anggota di kawasan tersebut. Dengan kata lain “leave no one behind.”

POLITIK DAN KEAMANAN

1. ) Terkait penguatan kapasitas ASEAN dan efektivitas kelembagaan.
   • • Deklarasi ini lebih merupakan “declaration of intent” – tidak dijelaskan bagaimana proses
     penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan dilakukan. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai situasi yang “urgent” dan “emergency” yang perlu direspon secara cepat oleh ASEAN, yang jelas bisa mengacu pada krisis di Myanmar.
   • • Deklarasi ini seharusnya bisa menjawab kebutuhan untuk membentuk mekanisme
     manajemen krisis yang masih belum ada di dalam ASEAN.
2. ) Visi Komunitas ASEAN pasca-2025.
   • • Pertanyaan besar terkait core elements dari HLTF-ACV yang akan menjadi dasar pembentukan Visi ASEAN pasca-2025 adalah sejauh mana core elements ini merefleksikan situasi dan tantangan yang harus diantisipasi ASEAN baik saat ini maupun di masa depan.
   • • Ada dua hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, Indonesia, terutama karena posisinya sebagai ketua ASEAN harus memiliki dan memajukan versinya sendiri mengenai core elements tersebut, yang intinya menekankan posisi dan pandangan Indonesia tentang apa saja yang perlu menjadi dasar bagi Visi ASEAN ke depan. Kedua, terkait dengan proses pembahasan core elements dan visi ASEAN, Indonesia perlu mendorong proses yang terbuka, yang melibatkan berbagai stakeholders termasuk civil society untuk memastikan visi ini merupakan aspirasi dari masyarakat ASEAN, sesuai dengan cita-cita ASEAN untuk menjadi a people-centred organization.
3. ) Krisis di Myanmar
   • • ASEAN masih terpecah-pecah tentang bagaimana harus menyelesaikan krisis di Myanmar.
   • • Belum ada kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan Five-Point Consensus. Setelah tiga masa keketuaan yang berbeda, ASEAN hingga saat ini hanya jalan di tempat, melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda – ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
   • • Meskipun upaya untuk melakukan engagements dengan lebih banyak stakeholders (diklaim lebih dari 60 stakeholders) perlu diapresiasi, harus ada kejelasan apa yang menjadi tujuan utama dari melakukan engagements yang lebih banyak ini.
   • • Dengan terus meningkatnya kekerasan di Myanmar, mungkin Indonesia perlu mengkaji ulang strategi quiet diplomacy yang dijalankan karena tanpa hasil yang konkrit, minimal penghentian kekerasan, upaya ini dapat dipersepsikan sebagai tindakan mengulur waktu (buying time).
   • • Dengan sisa beberapa bulan masa keketuaan Indonesia, setidaknya ada dua hal yang masih bisa dilakukan:
     • a) Diperlukan penyusunan Implementation Plan untuk Five-Point Consensus seperti yang dimandatkan oleh ASEAN Leaders’ Review and Decisions on the Implementation of the Five-Point Consensus pada November 2022. Seharusnya engagement dengan stakeholders yang lebih banyak bisa menjadi basis yang kuat untuk menyusun implementation plan ini.
     • b) Indonesia perlu mendorong institusionalisasi Office of the Special Envoy agar menjadi milik ASEAN. Dengan demikian, Indonesia bisa melanjutkan perannya “beyond its chairmanship” dan menunjukkan kepemimpinannya dalam membantu penyelesaian krisis di Myanmar, bukan hanya sekedar memegang jabatan bergilir yang turut “mewariskan” masalah Myanmar kepada ketua berikutnya.
   • • Indonesia harus terus menunjukkan keberanian dan ketegasan di dalam ASEAN, bersamasama dengan anggota yang like-minded untuk terus mengupayakan solusi jangka panjang bagi krisis di Myanmar ini.
   • • Tanpa adanya kemajuan berarti yang dicapai ASEAN, tanpa adanya kemampuan Indonesia untuk menunjukkan leadership di ASEAN, apakah ini artinya ASEAN bergerak ke arah “selfdestruction”? EKONOMI
4. ) Relevansi ASEAN sebagai Kekuatan Ekonomi Dunia
   • • ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan kurang tercermin dari perkembangan pembangunan negara-negara anggotanya. Konsep ”leave no one behind” idealnya dapat dijadikan dasar untuk membangun ekonomi di kawasan.
     • a) Negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan inisiatif pembangunan ekonominya selalu mengandalkan pihak di luar ASEAN.
     • b) Pembangunan di kawasan seharusnya tanggung jawab ide dan pendanaannya berasal dari negara anggotanya sendiri. Bahkan, di kawasan cenderung terjadi stagnasi aktivitas perdagangan dan investasi antar anggota ASEAN. Hal ini cenderung menunjukkan citra ASEAN sebagai “epicentrum of populism.”
   • • Belum terlihat kesiapan ASEAN untuk menghadapi ketidakpastian dan disrupsi rantai pasok akibat tensi geopolitik yang diproyeksikan akan semakin memanas, misalnya di sektor-sektor kritis dan strategis.
5. ) Deliverables dan Leaders Declaration bidang Ekonomi
   • • Kurang sinkronnya antara Priority Economic Deliverables (PEDs) dan hasil KTT ASEAN Mei 2023.
     • a) Dalam konteks penguatan kerja sama ekonomi, apa yang dihasilkan KTT ASEAN minggu lalu hanya secara parsial meng-“address” isu prioritas ekonomi (PEDs) yang ditawarkan oleh Indonesia sebagai Ketua. Pilar pemulihan dan pembangunan kembali (recovery dan rebuilding) tampaknya tidak secara spesifik dibahas dalam kesempatan KTT ASEAN di Labuan Bajo.
     • b) Salah satu capaian yang perlu di-highlight adalah penguatan ASEAN+3 melalui Chiang-Mai Initiatives (CMI) yang berfungsi regional safety net. Dibutuhkan komitmen yang lebih dari negara ASEAN untuk dapat memperdalam kerja sama keuangan ini, misalnya terkait dengan pendanaan iklim serta pembenahan isu institusional dan operasionalisasi CMI di masa depan.
   • • Pembangunan ekosistem mobil listrik dan konektivitas pembayaran di kawasan kurang mencerminkan semangat pembangunan kawasan.
     • a) Fokus pembangunan ekonomi di ASEAN dari hasil KTT ASEAN minggu lalu memang memiliki visi membangun ekonomi kawasan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Namun, kedua isu tersebut cenderung hanya mempertimbangkan perkembangan pembangunan di sebagian kecil negara anggota ASEAN saja. Hal ini jelas cenderung memperlihatkan kurangnya semangat pembangunan di kawasan.
     • b) Peningkatan konektivitas pembayaran regional mempunyai potensi yang cukup nyata seperti mempermudah transaksi, memfasilitasi pariwisata, dan membantu pemasaran produk UMKM. Namun, inisiatif ini harus dilakukan bersama dengan dukungan logistik serta perbaikan ekosistem e-commerce lintas perbatasan. Isu-isu teknis seperti operabilitas antar infrastruktur digital, sistem pembayaran dan keamanan siber juga perlu diperhatikan
   • • Terdapat ekspektasi yang tinggi terhadap keketuaan Indonesia tahun ini untuk dapat memiliki legacy yang konkret dalam isu ekonomi dan perdagangan.
     • a) Dalam aspek perdagangan internasional, Indonesia memiliki legacy dalam membentuk inisiatif-inisiatif baru seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) saat memegang keketuan ASEAN di tahun 2011.
     • b) RCEP dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) merupakan modalitas ASEAN dan harus dapat digunakan secara maksimal oleh Indonesia untuk dapat meng-address tensi geopolitk dan kompetisi ekonomi serta mendorong perdagangan dan investasi yang lebih berkelanjutan di kawasan.