Todung Mulya Lubis mendampingi Hasto Kristiyanto, MM Sekjen PDIP menyampaikan dugaan indikasi penyelewengan terkait anggaran Pesawat Tempur

 

 

Indonesiannews.co / Jakarta, 11 Februari 2024.     –  Kuasa Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud; Todung Mulya Lubis mendampingi Hasto Kristiyanto, MM Sekjen PDIP menyampaikan dugaan indikasi penyelewengan terkait anggaran Pesawat Tempur.  Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud angkat suara soal informasi rasuah yang diduga dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Diketahui hal itu ramai diberitakan usai portal berita luar negeri memuat judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’.

Pada pemberitaan itu, Prabowo disebut terlibat dugaan korupsi dan suap senilai 55,4 juta USD dalam pembelian jet tempur Mirage bekas dari pemerintah Qatar. Bahkan disebutkan, uang itu disebut bakal jadi modal Prabowo maju Pilpres 2014.

Menanggapi hal itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfid Todung Muya Lubis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak. Menurut dia, apa yang diberitakan oleh portal asing tersebut sangat meresahkan dan perlu diketahui kebenarannya.

“Kami menyerukan kepada KPK untuk ikut serta menyelidiki transaksi janggal ini KPK sudah membaca berita ini setidaknya KPK harus mengambil inisiatif untuk mencari tahu dan ikut terlibat dalam penyelidikan ini,” kata Todung saat jumpa pers di Markas TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

Selain KPK, Todung juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap transaksi pembelian jet tempur bekas tersebut.

Terakhir, Todung juga mendorong Komisi 1 DPR RI memanggil Kementerian Pertahanan, khususnya menteri pertahanan yakni Prabowo Subianto untuk mengklarifikasi tentang pemberitaan yang membuat nama bangsa Indonesia tercoreng jika hal itu benar adanya.

“BPK harus melakukan audit karena transaksi ini, juga Departemen Pertahanan itu kan berada di bawah komisi 1 DPR, transaksi yang sangat kontroversial ini seharusnya menjadi isu, menjadi perhatian dari Komisi 1 DPR,” Todung menandasi.

 

 

 

 

 

 

(***)

 

Tinggalkan Balasan