Ketua DPD Sulbar mendukung Ketua DPP terpilih secara Aklamasi
Indonesiannews.co / Jakarta, 30 Januari 2026. — Ketua DPD Sulbar; Wardin Wahid, SH, dukung Terpilihnya; Junaedi Mulyono sebagai Ketua Umum DPP APDESI Periode 2026-2031. Wardin Wahid, SH sebagai Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Barat mengatakan; “Musyawarah Nasional V DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tahun 2026 yang dilaksanakan tadi malam di Swissbell Hotel Kalibata berlangsung secara aklamasi.” “Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan mulai dari pembahasan anggaran dasar / rumah tangga dan tata tertib unggulan, sehingga kami menyimpulkan bahwa dalam pertemuan tadi malam, menggambarkan bahwa ketua Junaedi Mulyono terpilih secara AKLAMASI, karena sebenarnya ada dua calon tetapi…. alhamdulillah dengan kesepakatan bersama sehingga calon yang kedua telah menyampaikan di depan umum bahwa bersedia bekerja mundur sehingga dapat di simpulkan keputusan memilih Ketum APDESI secara AKLAMASI adalah Junaedi Mulyono sebagai Ketua Umum, ujar Wardin Wahid. “Saya sebagai Ketua APDESI Prov. Sulawesi Barat, memiliki harapan, setelah keputusan tadi malam kami akan terus mendukung program dan kegiatan pemerintah serta mengawal program-program yang ada saat ini di desa, untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dan mendukung program pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten kami sampaikan ke semua desa bahwa pembangunan ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari Kepala Desa seluruh Indonesia sehingga Lembaga APDESI adalah salah satu lembaga yang menaungi 78.000 desa yang ada di Indonesia,” jelas Wardin Wahid. “Alhamdulillah, Munas tadi malam dibuka oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga menekankan pentingnya persatuan masyarakat dan percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Serta menyampaikan pesan dari Pak Presiden, “Pak Presiden minta Indonesia bersatu. Itu saja,” ungkap Wardin Wahid. “Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto juga hadir memberikan pesan untuk seluruh peserta Sidang Musyawarah Nasional V Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI) Tahun 2026 “agar guyub dan menjaga persatuan”, jelas Wardin Wahid. Mendes Yandri menyampaikan; “Munas bukan untuk gagah-gagahan. Daripada ribut di Munas mending kita guyub. Kita bicara program, kita atur bagaimana supaya desanya hebat dan semua program Bapak Presiden Prabowo terwujud,” kata Mendes Yandri dalam pembukaan sidang. “Mendes Yandri memaparkan bahwa seluruh program prioritas Presiden Prabowo berfokus pada penguatan ekonomi akar rumput dan peningkatan SDM di desa, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan/energi, dan penurunan stunting, akan di dukung oleh APDESI seluruh Indonesia,” ujar Wardin Wahid. “Mudah-mudahan kedepannya, Desa semakin maju dan desa semakin sejahtera serta dapat berkontribusi dari para Kepala Desa, dalam mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan/energi, dan penurunan stunting,” tekan Wardin Wahid. Wamenkop: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Simpul Konsolidasi Potensi Desa Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bukan hanya badan usaha, tapi juga simpul konsolidasi potensi desa seperti pertanian, perikanan, usaha kecil, logistik pangan, dan layanan keuangan mikro. “Koperasi menjadi penghubung antara produksi desa dengan pasar, serta antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat,” kata Farida dalam acara Musyawarah Nasional V DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2026. “Saat ini ada pembangunan koperasi Desa Merah putih, Farida menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih dapat menjadi ruang ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan antar desa di seluruh Indonesia jika mampu menghubungkan sumber daya desa dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, penguatan Kopdes Merah Putih diarahkan sebagai ekosistem usaha desa yang terintegrasi. “Kami sebagai kepala desa di seluruh Indonesia tetap mendukung apapun program yang di di programkan oleh pemerintah ke depan,” tegas Wardin Wahid.Informasi terkait Wardin Wahid dalam membangun desa melalui pendidikan: “Saat saya menjabat sebagai kepala desa saya, melakukan MOU dengan Universitas Terbuka di Universitas Sulawesi Universitas terbuka yang ada di Sulawesi Barat khususnya yang ada komponen artinya dalam membangun sumber daya manusia yang ada di desa dengan memberikan keringan terhadap ‘khususnya’ aparat desa dalam program pembelajaran/ pendidikan,” jelas Wardin Wahid. “Alhamdulillah baru-baru ini saya menerima penghargaan secara nasional sebagai Mitra Kerja Sama Terbaik Tahun 2025 dari Universitas Terbuka (UT) karena kontribusinya dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia, khususnya melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi aparat desa, terkait pendidikan dari Direktur UT di Indonesia di Jakarta,” tutup Wardin Wahid. Wardin Wahid juga aktif dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa di Sulawesi Barat dan telah menjalin kerja sama dengan UT Majene untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di daerah tersebut.
Informasi terkait Junaedi Mulyono dari Ponggok: Junaedi Mulyono terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) periode 2026-2031 melalui proses aklamasi pada Musyawarah Nasional V APDESI 2026. Junaedi Mulyono adalah Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dikenal karena keberhasilannya mengembangkan Desa Ponggok menjadi desa wisata yang sukses. Desa Ponggok sendiri dulunya merupakan salah satu desa termiskin di Jawa Tengah, namun berkat inovasi dan kreativitas Junaedi Mulyono, desa ini kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia dengan pendapatan asli desa yang signifikan. Junaedi Mulyono berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa. (***)