Kunjungan tugas Ketua Umum PGLII ke Bandar Lampung, 21-22 Feb 2023
Gereja jangan pernah kalah dengan Kelompok Intoleran, termasuk yang berkedok kepala daerah, ibadah harus jalan terus
Indonesiannews.co / Bandar Lampung, 21 Februari 2023. – Setelah tiba di Bandara Radin Inten II, (21/2/23) disambut Sekretaris PW PGLII Lampung Pdt. Indra Rimbawan dan Majelis Pertimbangan PW PGLII Lampung Pdt. Johanes Pardi, segera menuju gedung gereja GKKD, bertemu Pdt. Naek Siregar dengan jemaat, Pdt. Mardi Utomo dari GPIN dan jemaat, serta hamba-hamba Tuhan.
Percakapan malam hari yang dimulai pkl. 20.00 wib, yang berlangsung selama 3 jam, dengan inti diskusi terkait yang terjadi sdiaat ibadah berlangsung di GKKD pada hari Minggu 19 Februari dan GPIN Filadelfia.
Pertemuan juga dihadiri oleh Pdt. Salatieli Daeli sebagai Ketua 3 PGIW Lampung juga sekaligus sebagai anggota FKUB Kota Bandar lampung.
Dengan kejadian, bahwa telah terjadi pembubaran ibadah di GKKD (Gereja Kristen Kemah Daud) yang terletak di Jl. Sukarno Hatta, Gang Anggrek RT 12 Kelurahan Raja Basa, yang dipimpin / digembalakan oleh Pdt. Naek Siregar pada hari Minggu, 19 Februari 2023 oleh Ketua RT.12 dan kelompok massa dari RT.12, Kelurahan Rajabasa Jaya Bandar Lampung, (RT.12; Bpk. Wawan Kurniawan), dengan alasan GKKD tidak memiliki ijin. Juga larangan beribadah GPIN (Gereja Protestan Injili Nusantara) Filadelfia, Tanjung Senang Kelurahan Way Kandis, kota Bandar Lampung, yang dipimpin / digembalakan Pdt. Mardi Utomo, dan meminta pihak gereja (GPIN) melalui tanda tangan bahwa GPIN harus menandatangi surat tidak akan menggunakan gereja yang tidak berijin untuk beribadah. Bahkan mengatakan; “di wilayah ini tidak akan mungkin didirikan gereja!”, ujar para kepala daerah tersebut.
Akan tetapi, Bahwa GKKD telah berproses mengurus ijin prinsip pendirian rumah ibadah sesuai PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006, sejak memiliki tanah di tahun 2013-2015, namun di 2016 dipaksa tutup dengan alasan pemalsuan tandatangan syarat 60 tanda tangan dari masyarakat. Begitu juga GPIN bahkan sebelum berdiri beberapa rumah tinggal. Keberadaan GPIN Filadelfia telah mendapat dukungan Ketua RT setempat. Namun justru peran kepala daerah, Lurah dan Ketua FKUB Kota Bandar Lampung yang meminta supaya cooling down agar tidak ada kegiatan ibadah. Bahkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, dimana Lurah di wilayah GPIN, berucap, “Jikalau ijin diberikan Camat dan Walikota saya (sebagai Lurah) mengundurkan diri!”Pertemuan malam tersebut menghasilkan kesepakatan;
- Ibadah di GKKD dan GPIN harus terus berlanjut, tidak boleh dihentikan oleh pihak manapun.
- Proses hukum terhadap Ketua RT Wawan Kurniawan tetap dilanjutkan.
- GKKD dan GPIN bahkan gereja-gereja di Lampung yang masih berproses PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006, diminta terus membangun kerjasama dengan Pembimas Bandar Lampung, agar memiliki Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) serta memiliki Ijin Prinsip Rumah Ibadah.
- Mendesak agar para Kepala Daerah, khususnya RT, RW, Lurah untuk memahami dan membantu Sosialisasi PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 agar tidak gagal paham dengan isi PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006.
Melengkapi tugas PP PGLII ke Lampung, telah mengirimkan surat protes dan keberatan kepada RT, RW, Lurah, Camat dan Kapolres wilayah Raja Basa Lampung, atas penghentian kegiatan ibadah yang dijamin UU dan HAM.Dengan demikian, PGLII bersyukur karena adanya pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, kegiatan dan ibadah di GKKD dan GPIN bukan saja berlanjut tetapi juga akan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Sebagai Ketua Umum PGLII terus menghimbau kepada seluruh Anggota dan Pengurus, untuk jangan pernah takut menghadapi kelompok-kelompok intoleran yang selalu menghalangi kegiatan ibadah di gereja. Ibadah dan rumah ibadah dijamin UUD 1945 Pasal Pasal 29 butir 2. Mari bangkit dan punya nyali melawan siapapun yang justru menciderai UUD 1955, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang sudah dibangun dengan baik sebagai Konsensus Kebangsaan sebagai harga mati!
Tuhan Yesus berkati gereja-gereja di Indonesia.
Salam Injili
Ketum PGLII